Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » LII Laporkan ke Kejari, Dugaan Kekurangan Volume 2 Kegiatan PUPR Lubuklinggau

LII Laporkan ke Kejari, Dugaan Kekurangan Volume 2 Kegiatan PUPR Lubuklinggau

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 10 Jul 2019
  • visibility 137

LUBUKLINGGAU – | Koordinator Wilayah Kabupaten Musi Rawas, Lubuklinggau, Muratara LSM Lembaga Informasi Independen (KORWIL LSM LII), Rabu (10/07) menyampaikan laporan dua kegiatan yang berpotensi kekurangan volume pada Tahun Anggaran 2017 di Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

“Pagi tadi sudah kita sampaikan ke Kejari Lubuklinggau dan telah diterima dengan baik berkas laporannya,” ujarnya.

Diungkapkan Koordinator LII Arizal, bahwa laporan dengan Nomor: L.01-KN/LLG/VII/KORWIL.LSM.LII-MLM/2019 berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018 dan berdasarkan hal tersebut pihaknya telah menyampaikan permohonan klarifikasi kepada instansi terkait namun tidak ada jawaban.

Adapun kegiatan pertama yakni Peningkatan Jaringan Irigasi Sub Skunder D.I Kasie II Kayu Ara diketahui adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.260.590.626,71.

Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi Intake D.I Kasie Lubuk Tanjung adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar RP.74.576.481,46.

“Yang jelas permohonan sudah kita sampaikan, mari kita tetap optimis pada pihak Kejari Lubuklinggau untuk memprosesnya,” pungkas Koordinator LII. | *

#

LUBUKLINGGAU, Dengan surat bernomor : L.02-KN/ LLG/VII/KORWIL.LSM.LII-MLM/2019 Koordinator Wilayah Kabupaten Musi Rawas, Lubuklinggau, Muratara LSM Lembaga Informasi Independen (KORWIL LSM LII) hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2019 juga menyampaikan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Malus – Batu Pepe (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2017 Pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rilis laporannya bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/07.05/ULP.I/DPU.SDA/2017 dan Nomor/Tanggal Surat Penawaran 022/MK/III/2017, tanggal 29 Maret 2017 bahwa pekerjaan tersebut dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.683.300.000 (Satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Disinggung terkait laporan LII, sebab antrian laporan di Kejari Lubuklinggau ada tiga wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Muratara apa tidak menjadi antrian yang paling bawah, bahkan hanya jalan ditempat.

“untuk itu, silakan tanyakan langsung ke Pihak Kejari, kita tidak ragu atas ketegasan pihak Kejari dalam memproses kasus korupsi,”tegas Rizal.

Kembali disinggung pendukung bukti-bukti laporan sehingga dapat meyakinkan pihak Kejari Lubuklinggau, Pihaknya menegaskan bahwa sudah menyiapkan data-data pendukung sehingga bukti petunjuk dokumen, yang tertuang di atas kertas, gambar, peta, rancangan, foto.

“Kami yakin bukti pendukung yang kami sampaikan dapat meyakinkan pihak penyidik, bukan itu saja dokumentasi hasil pekerjaan juga turut mendukung laporan tersebut, mudah-mudahan mari kita sama-sama pantau perkembangannya,”pungkas Koordinator LII.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 25 Desa di Musi Rawas Cairkan Langsung DD Pertama se-Sumsel

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Adanya 25 desa di Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang telah menerima Dana Desa (DD) secara langsung karena telah memenuhi persyaratan dan yang pertama di Sumsel. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mura melalui Sekretarisnya, H Desirwan, Selasa (03/03). Desirwan mengatakan, 25 desa tersebut telah melengkapi […]

  • Forum K2 Minta Walikota Tunda Penerimaan CPNS

    • calendar_month Sel, 25 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 216
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Walikota Lubuklinggau H SN Prapa Putra Sohe didampingi Sekda Kota Lubuklinggau H Rahman Sani dan Sekretaris BKPSDM Abdullah Rizal audiensi bersama 173 Honorer K2 Kota Lubuklinggau di Op Room Moneng Sepati, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pihak Forum K2 meminta kepada Walikota agar menunda penerimaan CPNS di Kota Lubuklinggau. Dan mereka meminta juga […]

  • Inilah Pejabat Pemkab Mura Yang Dilantik Sekda Hari ini

    • calendar_month Sel, 14 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Inilah 6 pejabat Struktural Pemkab Musi Rawas yang dilantik Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan diwakili oleh Sekda EC Prikodesi, Selasa (14/05) di Ruang Bina Praja Pemda. Fadlu Robby, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Pembangunan Sekretariat Daerah. Sebelumnya Kepala Bagian Pembangunan. Aan Bastian, Kepala Bagian Hukum. Sebelumnya Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan Pada […]

  • Kebijakan Hukum Terbuka, MK Tolak Uji Ketentuan Pendanaan Kampanye Pilkada

    • calendar_month Sen, 7 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi memutus menolak uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (UU Pilkada) yang dimohonkan oleh dua orang warga negara, Nu’man Fauzi dan Achiyanur Firmansyah. “Mengadili, menyatakan menolak permohonan […]

  • Pelajaran Mulok Musi Rawas Darussalam Dinilai Belum Komprehensif

    • calendar_month Kam, 10 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 164
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com –Mengenai kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Mura Darussalam dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dinilai banyak pihak selama ini belum komprehensif. Kurikulum Mura Darussalam tersebut lebih spesifik kepada pelajaran Agama Islam saja, padahal secara umum mestinya meliputi budaya, bahasa, sejarah serta seni di Kabupaten Musi Rawas, ungkap salah seorang pemerhati budaya di […]

  • Disnaker Linggau Hadapi Dilema Antara Upah Normatif dan Atasi Pengangguran

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Program pembinaan dan pengawasan hubungan industrial di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan terus dicanangkan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melalui Kabid Pengawasan, Agussasi saat ditemui dikantornya, pagi tadi Jum’at (13/02/2015) mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Protap. “Tahun 2014, setidaknya ada 6 kasus mengenai upah normatif yang sudah kita selesaikan […]

expand_less