Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Legislator Pesimis Target Penerimaan Pajak 2015 Tercapai

Legislator Pesimis Target Penerimaan Pajak 2015 Tercapai

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 23 Des 2015
  • visibility 142

Tahun anggaran 2015 tak lama lagi berakhir. Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan menilai, realisasi penerimaan pajak tahun ini, dipastikan tak akan mencapai target. Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, menargetkan penerimaan pajak sebesar 85 persen atau Rp 1.100 triliun dari total target penerimaan pajak 2015.

“Kalau dikatakan punya pengharapan akan tercapai, tentu punya pengharapan. Tetapi saya pesimis target itu bisa tercapai. Mengingat per 31 November lalu, capaian baru 69 persen. Berarti untuk mencapai 85 persen itu butuh paling tidak harus 16 persen lagi,” kata Marwan, ketika dihubungi Parlementaria via telepon, Rabu (23/12/15).

Sebagaimana diketahui, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 15 Desember mencapai Rp 924,5 triliun atau 71,43 persen dari target. Menurutnya, diperlukan keajaiban untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

“Capaian itu yang menurut saya perlu keajaiban. Walaupun saya tetap berharap itu tercapai, tapi hati kecil saya mengatakan itu sangat sulit untuk bisa diwujudkan,” kata politisi F-PD itu.

Akibat tidak tercapainya penerimaan pajak, tentunya akan berdampak pada besaran defisit. Untuk itu, Marwan mengingatkan Pemerintah, agar defisit tidak lebih dari 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara, tahun mendatang, politisi asal dapil Lampung ini meminta pemerintah menetapkan target yang lebih realistis untuk penerimaan pajak.

Sejumlah usaha telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai realisasi penerimaan pajak 85 persen. Salah satu yang diharapkan memberi sumbangan besar adalah program menemukan kembali (reinventing policy), revaluasi aktiva tetap, serta penyisiran oleh Satuan Tugas Penanganan Pengguna Faktur Pajak Fiktif. (sf–DPR RI)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Akan Panggil Dinas Terkait, Proyek Jembatan Tingkip

    • calendar_month Ming, 1 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Muratara, – Indikasi adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengerjaan jembatan tingkip didesa Tebing Tinggi kecamatan Karang Dapo tahun 2017 membuat DPRD Muratara mempertanykan kwalitas hasil pekerjaan jembatan tersebut. Menurut Ketua Komisi III Pembangunan DPRD Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), Bakri, bahwa berdasarkan hasil temuan (Insfeksi Mendadak) pihaknya harus meminta penjelasan kepada pihak dinas terkait dalam hal […]

  • Disnaker Linggau Hadapi Dilema Antara Upah Normatif dan Atasi Pengangguran

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 111
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Program pembinaan dan pengawasan hubungan industrial di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan terus dicanangkan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melalui Kabid Pengawasan, Agussasi saat ditemui dikantornya, pagi tadi Jum’at (13/02/2015) mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Protap. “Tahun 2014, setidaknya ada 6 kasus mengenai upah normatif yang sudah kita selesaikan […]

  • Pemilu Tak Semestinya Membuat Pilu

    • calendar_month Ming, 28 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    KETUA DPR RI Bambang Soesatyo menginstruksikan agar pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, serta mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terutama mengenai berjatuhannya banyak korban dari Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS). Ia menyebut bahwa Pemilu seharusnya tidak membuat masyarakat menjadi pilu. Dalam Pemilu kali ini, memang sangat disoroti mengenai banyaknya korban […]

  • Bawaslu Mura Desak Revisi UU Pilkada 2020

    • calendar_month Sen, 26 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 111
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Lantaran dianggap banyak yang keliru, terkait telah diterbitkannya peraturan KPU No.15 tahun 2019 yang mengatur tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak tahun 2020. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas (Mura), mendesak Pemerintah segera lakukan revisi Undang-Undang tersebut. Pernyataan itu disampaikan, Kordinator Divisi Hukum Penidakan Pelanggaran dan […]

  • Kementerian BUMN Dukung Jasa Marga dan Waskita Divestasikan Ruas Tol Lewat RDPT

    • calendar_month Sel, 27 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    JAKARTA, 27 MARET 2018 – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) mendukung inovasi perusahaan pelat merah dalam mencari sumber pendanaan. Tujuannya agar BUMN tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan konvensional, seperti pinjaman perbankan. Salah satu contohnya seperti yang tengah dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Melalui instrumen reksa […]

  • “NARKOBA Musuh Kita Bersama”

    • calendar_month Sen, 16 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 362
    • 0Komentar

    Oleh : Hendra Amoer Pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Keseriusan tersebut tercermin dari semangat untuk memberantas Narkoba dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2011-2015 (Jaktranas P4GN). Inpres tersebut mengamanahkan kepada pemangku kepentingan yang […]

expand_less