Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Kok Bisa, Jumlah Honorer RS Dr Sobirin Overload

Kok Bisa, Jumlah Honorer RS Dr Sobirin Overload

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 23 Sep 2017
  • visibility 121

MUSIRAWAS – Lebih dari 500 tenaga honorer bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Sobirin, jumlah ini tentu saja melebihi kapasitas yang ditentukan.

Namun, dalam waktu dekat jumlah tersebut akan diseleksi oleh pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang ditetapkan.

Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti Burlian membenarkan kalau , tidak jumlah pegawai honorer RSUD dr Sobirin over kapasitas.

“Senin yang lalu saya Sidak ke RSUD dr Sobirin untuk melihat persiapan akreditasi dari C ke B. Disana saya melihat sistem pelayanan, administrasi, maupun fasilitas yang dimiliki rumah sakit tersebut,”kata Hj Suwarti, Rabu (20/9).

Namun, kalau dilihat dari persiapan menjelang akreditasi sendiri. Semuanya sudah sudah siap. Hanya saja untuk jumlah tenaga honorernya yang melebihi kapasitas tidak kurang dari 500 orang.

Dimana jumlah tersebut dua kali lipat melebihi jumlah honorer yang bertugas di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau yang hanya 165 pegawai honorer.

“RSUD Siti Aisyah itu cukup besar, tapi pegawai honorernya hanya 165 orang. Nah di RSUD dr Sobirin ini mencapai 500 orang. Ini tentu saja kebanyakan,”ucapnya.

Untuk itu, karena jumlahnya yang banyak tersebut maka kedepan pegawainya akan dilakukan seleksi dan disesuaikan dengan Tupoksinya.

“Kita seleksi lagi, karena jumlah ini sudah kebanyakan,”tuturnya.

Namun, Suwarti belum bisa menyebutkan ideal pegawai honorer, hanya saja ia mencontohkan kalau pegawai honorer RS Siti Aisyah upahnya sudah UMR, sebaliknya untuk RSUD dr Sobirin belum UMR

“Kalau bicara ideal saya belum bisa menyebutkan secara spesifik, hanya saja pegawai honorer di Siti Aisyah gajinya sudah UMR sedangkan RSUD dr Sobirin belum,”tutupnya.

Sumber : Linggau Pos

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banyak PLT dan Rangkap Jabatan Pemkab Musi Rawas, Ini Kata Kepala BKPSDM

    Banyak PLT dan Rangkap Jabatan Pemkab Musi Rawas, Ini Kata Kepala BKPSDM

    • calendar_month Sen, 12 Des 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Banyaknya jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas menjadi sorotan publik, bahkan beberapa waktu lalu sempat didemo oleh Koalisi Trisula-Kanti di Kantor Bupati Musi Rawas. Demo tersebut mengkritisi banyaknya PLT Kepala OPD dan rangkap jabatan. Karena hal tersebut diduga dapat menghambat optimalisasi kinerja. Kepala BKPSDM, H David Pulung […]

  • Legislator Apresiasi OTT Hakim dan Panitera Bisa Berikan Efek Jera

    Legislator Apresiasi OTT Hakim dan Panitera Bisa Berikan Efek Jera

    • calendar_month Kam, 15 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi menilai, secara kuantitas OTT hakim dan panitera di Tangerang nilainya kecil, tapi nilai kaulitasnya yang ditangkap seorang hakim dan panitera sehingga diharapkan bisa memberikan efek jera. “Saya pahami langkah KPK sebab sebagai penegak hukum mestinya tidak melakukan tindakan tercela itu,” jelasnya kepada pers di Gedung DPR, Senayan, […]

  • Potensi Bendungan Watervang Dapat Sejahterakan Masyarakat

    • calendar_month Kam, 24 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    KETUA Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengakui, Bendungan Watervang di Kota Lubuk Linggau kaya akan potensi serta dapat mensejahterakan masyarakat. Ia melihat, potensi tersebut meliputi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Apabila bendungan ini dikelola dengan sistem dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, akan dapat menghasilkan devisa tambahan yang sangat menguntungkan […]

  • Dewan Minta Aparat Sigap Lindungi TKI

    • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus lebih sigap, waspada dan cepat dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Hal ini terkait masih adanya TKI yang tersandung permasalahan hukum di negara penempatannya. “Yang jelas aparat penegak hukum kita harus lebih sigap, waspada dan cepat […]

  • Dua Terdakwa Korupsi Dana Hibah Ajukan Nota Pembelaan

    • calendar_month Sen, 20 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Dua terdakwa kasus korupsi dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 mengajukan nota pembelaan pada sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin. Terdakwa yang merupakan pejabat Pemprov Sumsel yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Laonma PL Tobing, dan mantan Kepala Kesbangpol Linmas Sumsel Ikhwanudin mengajukan eksepsi melalui kuasa […]

  • Merasa Dirugikan, Direktur LKPI Laporkan 4 Akun Facebook

    Merasa Dirugikan, Direktur LKPI Laporkan 4 Akun Facebook

    • calendar_month Rab, 18 Nov 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Direktur eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen ( LKPI ), Arianto melaporkan empat akun facebook yang diduga merugikan lembaga yang dipimpinnya. Didampingi kuasa hukumnya Advocad  H Yusmaheri, SH  di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Polda Sumsel, Rabu (18/11/2020). Yusmaheri  mengatakan, kliennya sangat dirugikan  kalimat yang ditulis keempat akun tersebut yang memakai lambang dan hasil survei […]

expand_less