Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Banyak PLT dan Rangkap Jabatan Pemkab Musi Rawas, Ini Kata Kepala BKPSDM

Banyak PLT dan Rangkap Jabatan Pemkab Musi Rawas, Ini Kata Kepala BKPSDM

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 12 Des 2022
  • visibility 166

MUSI RAWAS – | Banyaknya jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas menjadi sorotan publik, bahkan beberapa waktu lalu sempat didemo oleh Koalisi Trisula-Kanti di Kantor Bupati Musi Rawas.

Demo tersebut mengkritisi banyaknya PLT Kepala OPD dan rangkap jabatan. Karena hal tersebut diduga dapat menghambat optimalisasi kinerja.

Kepala BKPSDM, H David Pulung mengatakan, semua dalam proses pengisian jabatan untuk definitif.

“Sabar saja karena proses sedang berjalan, Insya Allah segera teratasi,” ungkapnya ketika dihubungi, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, adanya PLT pada OPD bukan disengaja. “Kalau hari ini boleh di isi pasti di isi, itu ado prosesnyo tidak seperti dulu lagi. Banyak daerah juga.mengalami hal demikian,” ungkapnya.

Diketahui dari penelusuran awak media, rangkap jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, diantaranya :

1. Assisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Sekda,

2. Assisten Pemerintahan dan Kesra merangkap jabatan Kepala Dinas Pendidikan,

3. Kabag Hukum merangkap Assisten Administrasi Umum dan Keuangan,

4. Kepala BKPSDM merangkap Inspektur,

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan merangkap Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan,

6. Kepala Disperindag merangkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

7. Kabag Tapem dan kerjasama merangkap Kepala Disbudpar,

8. Kepala BAPPEDA merangkap Kepala Dinas Perkebunan,

9. Kepala BPPRD merangkap Kepala DPMPTSP,

10. Sekretaris DPUCKTRP merangkap Kepala DPUCKTRP,

11.  Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup merangkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

12. Kasubbag Rumah Tangga Bag. Umum dan Perlengkapan Setda merangkap Kabag Umum dan Perlengkapan Setda.

(*)

  • Penulis: investigasi
Tags

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terkait Dugaan PHK, Buruh Datangi DPRD Sumsel

    • calendar_month Sel, 4 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 163
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Para buruh yang tergabung dalam lembaga informasi data investigasi korupsi dan kriminal khusus RI mendatangi DPRD Sumatera Selatan untuk mengadu, terkait dugaan pemutusan hubungan kerja oleh PT BRK. Para buruh itu mendatangi gedung DPRD dengan membawa spanduk dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri dan Komisi V DPRD provinsi setempat di […]

  • RUU Ciptaker Tak Bahas Sanksi Pidana

    • calendar_month Sen, 28 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) klaster ketenagakerjaan. “Sanksi pidana terkait dengan UU Ketenagakerjaan tetap seperti di UU eksisting. […]

  • Pemkot Lubuklinggau Usulkan CSR Untuk 1000 PLTS

    • calendar_month Sel, 4 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Lubuklinggau – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) setempat, telah mengusulkan usulan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk penerangan jalan umum Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Juli 2018 lalu. Usulan CSR tersebut, telah diajukankan oleh Pj Walikota Lubuklinggau H Riki Junaidi saat itu. Hal ini disampaikan Kabid Prasarana Sarana […]

  • PLN Bisanya Nagih, Padahal Sering Mati Lampu

    PLN Bisanya Nagih, Padahal Sering Mati Lampu

    • calendar_month Sab, 13 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Sejumlah pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Kota Lubuklinggau terutama di Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat, mengeluhkan kinerja BUMN yang tidak konsisten dengan memberikan pelayanan. Bahkan, dalam sehari bisa tiga kali listrik padam yang mengakibatkan sejumlah perangkat elektronik rusak. “Benahi dulu pelayanan baru menagih, ini sebentar saja ada hujan langsung mati, dianggapnya […]

  • Dua Kades Bakal Tersangkut Kasus Dana Desa di OKU

    • calendar_month Sel, 23 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 143
    • 0Komentar

    BATURAJA – Setelah (S) oknum Kepala Desa Tebing Kampung di tangkap jaksa karena menggunakan Dana Desa yang tidak jelas juntrunganya, hingga negara dirugikan sekitar 140 juta rupiah, ternyata masih terdapat dua oknum Kepala Desa lagi yang kini dalam tahap penyidikan Tim Tipikor Polres OKU. Kedua Kades yang sudah di non aktifkan ini sedang “berkemas”untuk menyusul rekan […]

  • Sertifikat Tolha Hasan Digugat Makmur bin Abu Bakar

    • calendar_month Kam, 22 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com – Keabsahan SHM No 450/Desa Sungai Kedukan Kec Rambutan Kab Banyuasin atas nama TOLHA HASAN dengan Advokat Abadi B Darmo, SH. luas 5.990 M2 tahun 2002 digugat di PTUN Palembang oleh Makmur bin Abubakar berdasarkan Surat pengakuan hak atas nama Makmur tanggal 07 Oktober 2011 didaftarkan di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 12 […]

expand_less