Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Hadiri Semmas Aglomerasi III, Ini Kata Bupati Mura

Hadiri Semmas Aglomerasi III, Ini Kata Bupati Mura

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 19 Jun 2022
  • visibility 35

MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud hadiri Seminar Nasional Membangun Aglomerasi Jilid 3 Sumatera Bagian Selatan Tingkat Provinsi Untuk Nusantara Untuk Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan di Novotel Palembang ini mengusung tema “Komitmen Dulur Kito Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Keberadaan Ekosistem BUMN Bersinergi Dengan Program Sumsel Mandiri Pangan,” Minggu (19/06/2022)

Acara diselenggarakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan dihadiri oleh  Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, Bupati dan Walikota se-Sumbagsel.

“Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang penting namun harus punya roadmap sendiri,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir.

Menurutnya, salah satu roadmap-nya adalah hilirisasi sumberdaya alam dan isu pangan. Kalau dilihat data-data di dunia menunjukkan pangan akan terus naik dan tidak turun sampai 2030.

Menanggapi hal ini, Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud mengapresiasi aglomerasi Sumbagsel jilid III ini. Dirinya yakin, program tersebut dapat membantu perkembangan kemajuan bangsa.

“Harapan kami kedepan aglomerasi Sumbagsel jilid III ini dapat membawa kebaikan untuk Provinsi Sumatera Selatan khususnya Program Sumsel Mandiri Pangan sehingga dapat mengakselerasi kemajuan daerah masyarakat Sumatera Selatan kedepannya. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden Dinilai Hambat Hukum

    • calendar_month Jum, 25 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penegak hukum jika ingin memeriksa anggota DPR harus mendapat izin dari presiden, bertentangan dengan semangat publik untuk percepatan penegakan hukum. “Ini (putusan MK) bertentangan dengan semangat publik yang menginginkan percepatan penanganan dan penegakan hukum,” katanya, Jumat (25/9). Dia mengatakan sebelumnya permintaan agar […]

  • MK Diminta Percepat Proses Uji Materi Pasal Presidential Threshold

    • calendar_month Kam, 9 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses sidang uji materi pasal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau presidential threshold. Menurutnya, kalau hal itu diputuskan sebelum akhir masa pendaftaran, maka ketentuan ambang batas pencalonan Presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 […]

  • Perizinan Walet Diajukan Kolektif Dari Kecamatan

    • calendar_month Jum, 13 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Memfasilitasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan Gedung Penangkaran Burung Walet, Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Musi Rawas meminta Camat dapat berperan aktif untuk pengajuan secara kolektif. Kepala DPM PTSP melalui Kabid Pelayanan Perizinan, Mei Juanda mengatakan pihaknya meminta Camat untuk koordinasi secara kolektif penangkar […]

  • KPPD Kecam Keras Dugaan Pemotongan Uang JKN Dinkes Mura

    • calendar_month Kam, 11 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Berdasarkan data Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),anggaran untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan, kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2014 lalu sekitar 6 milliar lebih dengan kode rekening 1.02.1.02.01.24.16. Hanya saja dalam pelaksanaannya, Dana kapitasi JKN/BPJS di Puskesmas Kelingi IV C, Kecamatan Megang Sakti, diduga ada potongan 20%. Terkuaknya […]

  • Polemik Perpres No. 20 Tahun 2018 Wujud Ketidakhati-hatian Pemerintah

    • calendar_month Jum, 27 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai polemik keberadaan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah wujud ketidakhati-hatian pemerintah dalam membuat rumusan peraturan. Reni mengaku sudah mengingatkan pemerintah atas sensitivitasnya atas isu TKA tersebut. “Sayangnya, pengelolaan isu soal TKA ini tidak secara baik dikelola oleh pemerintah dalam […]

  • Pemerintah Diminta Kebijakan Tegas Tentang Mudik Lebaran

    • calendar_month Ming, 4 Apr 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 12
    • 0Komentar

    SIDOARJO – | Anggota Komisi V DPR RI Sungkono mengatakan, memasuki bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri 2021, persiapan untuk mudik dan bersilaturahmi sudah menjadi tradisi. Untuk itu pemerintah didesak untuk segera melakukan langkah-langkah teknis, terlebih di saat pandemi Covid-19 masih berlanjut, pemerintah terkesan menarik ulur kebijakan terkait larangan mudik kepada masyarakat. “Kementerian Perhubungan […]

expand_less