Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Ganggu Kinerja, Jokowi Ancam Copot Menteri yang Nyaleg 2024

Ganggu Kinerja, Jokowi Ancam Copot Menteri yang Nyaleg 2024

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 14 Mei 2023
  • visibility 163

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengancam ganti menteri yang ikut jadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024 jika kinerja pemerintahan terganggu.

Sejumlah menteri yang berasal dari partai resmi maju dalam pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Jumlah mereka bahkan lebih dari lima orang.

“Kalau memang mengganggu kerjanya terganggu, ya ganti bisa,” kata Jokowi usai menghadiri puncak Musra di Istora, Senayan, Jakarta, Minggu (14/5).

Sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com, Jokowi mengaku tak akan melarang menterinya untuk maju dalam Pileg 2024 mendatang. Namun, dia mengingatkan agar niat maju tersebut tak mengganggu kerja-kerja keseharian mereka.

Jokowi mengaku akan terus melakukan evaluasi terhadap menterinya menjelang Pemilu 2024. Jika niat menteri untuk maju justru mengganggu, Jokowi mengancam bakal melakukan reshuffle.

“Yang harus kita tahu, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian,” katanya.

Sementara itu, daftar menteri yang dipastikan maju dalam Pileg 2024 yakni, Menkunham Yasonna Laoly, Mendag Zulkifli Hasan, Menaker Ida Fauziyah, Mendes Abdul Halim Iskandar, Wamen Pariwisata Angle Tanoesudibjo, dan Wamenaker Afriansyah Noor. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Antasari Berharap KPK Selesaikan Kasus-Kasus Lama

    • calendar_month Jum, 13 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 136
    • 0Komentar

     TANGERANG — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengharapkan lembaga yang pernah dipimpinnya itu menyelesaikan kasus lama yang belum tertangani. Menurutnya, publik menaruh harapan besar kepada KPK saat ini sebagai lembaga penegakan hukum yang melakukan tindakan pemberantasan korupsi. “Harapan saya kepada KPK agar kasus hukum yang lama agar segera diselesaikan,” katanya di Tangerang, […]

  • Bupati Musi Rawas Terima Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman, Nilai 94,95 Tertinggi di Sumsel

    Bupati Musi Rawas Terima Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman, Nilai 94,95 Tertinggi di Sumsel

    • calendar_month Jum, 26 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 175
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menerima langsung penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) dengan nilai tertinggi dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023. Dan mencapai nilai tertinggi 94,95 […]

  • Bupati Musi Rawas Lantik Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

    • calendar_month Sen, 8 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan melantik dan mengambil sumpah/janji enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Musi Rawas, Senin (08/07) di Pendopoan Rumdin Bupati Musi Rawas. Bupati mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik agar dapat bekerja dan menjalankan amanah sesuai ditempat masing-masing. “Kalau diibaratkan satu tim, kita ini saling […]

  • Terkait Lelang Jabatan Jelang Akhir, David Pulung : Waktu Tidak Cukup

    Terkait Lelang Jabatan Jelang Akhir, David Pulung : Waktu Tidak Cukup

    • calendar_month Sen, 12 Des 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 192
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Diduga ada unsur kesengajaan membatalkan lelang jabatan pada masa anggaran perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Hal ini disampaikan Aktivis Kanti, Muhammad Sancik ke awak media, Senin (12/12/2022) di Muara Beliti. Menurut Sancik, pada masa anggaran perubahan 2022, ada 3 lelang jabatan esselon 2 (3 Kepala OPD), salah satu OPD […]

  • Sembilan Peraturan Otonomi Daerah Akan Rampung Tahun Ini

    • calendar_month Sel, 17 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 142
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar pembahasan pemantauan percepatan penyusunan regulasi sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemendagri menargetkan sembilan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU tersebut akan rampung pada 2015.   Dari 30 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dua Peraturan Presiden dan enam Permendagri, beberapa di antaranya sudah menunjukkan […]

  • PKB : Dana Desa Sebaiknya Dikelola KemenDesaPDTT Daripada KemDagri

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 156
    • 0Komentar

    JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pengelolaan dana desa mesti dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT). Hal ini karena Kementerian DPDTT berfungsi memberdayakan pembangunan masyarakat dan fasilitas di desa. "Program di desa dan dana-dana di desa (dikelola) kementerian desa," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PKB Abdul Malik Haramain, Kamis (8/1). Malik […]

expand_less