Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » FPM Muratara Demo Kejari, Tuntut Selesaikan Kasus-kasus di Muratara

FPM Muratara Demo Kejari, Tuntut Selesaikan Kasus-kasus di Muratara

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 30 Jul 2018
  • visibility 64

LUBUKLINGGAU – Puluhan ‎Forum Pemuda Mahasiswa Muratara (FPM-Muratara) mengeruduk Kantor Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk melakukan unjuk rasa, sekitar pukul 11.00 WIB, Senin (30/7).

Kedatangan FPM-Muratara menuntut agar ‎proses hukum kasus pejabat Muratara ‎Usut Tuntas Kasus OTT, AKN dan Lelang Jabatan Piktif.

Dalam selebaran yang dibagikan berisi lima point tuntutan, diantaranya mendesak penegak hukum (Kepolisian, Kejati, dan pihak pengadilan) agar membuka rekaman percakapan dalam waktu tiga bulan terakhir sebeum operasi tangkap tangan saudara, Ardiansyah.

Kemudian pembicaraan antara saudara, Ardiansyah, oknum Bupati Muratara, oknum Kepala Bappeda Muratara, dan Sukri keponakan Bupati Muratara.

Mendesak pengadilan untuk menggunakan BAP awal ketika terjadi proses operasi tangkap tangan yang ada di penyidik Polda Sumsel.

Lalu mendesak kepada aparat penegak hukum untuk terus memproses kasus-kasus di Muratara seperti kasus AKN dan Lelang Jabatan Piktif.

Mendesak KPK untuk turun ke Kabupaten Muratara dan melakukan penindakan terhadap pejabat-pejabat di Kabupaten Muratara yang terindikasi bermasalah secara hukum.

Serta mendesak aparat hukum untuk memanggil dan menyita dokumen-dokumen lelang yang ada di ULP Kabupaten Muratara karena terindikasi banyak manipulasi pemenang-pemenang tender serta melanggar aturan-aturan tentang pengadaan barang dan jasa.

“Yang jelas melakukan pengawalan kasus ini, yakin apabila bekerja, maka akan bisa selesai dengan baik dan sendirinya,” kata Feri Irawan didampingi Koordinator Lapangan, Suwito, Senin (30/7).

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Hj Zairida melalui Kasi Intel, Wira Bhakti mengatakan terima kasih atas kedatangannya, sebelumnya maaf Kepala Kejaksaan tidak bisa hadir maka diwakilkan kepada saya.

Namun sesuai dengan tuntutan kami tidak bisa menjawab secara keseluruhan, tapi kasus OTT kami telah memproses secara hukum yakni melalui sidang, Jumat (27/7) telah melaksanakan sidang duplik dan hari ini, Senin (30/7) akan dilaksanakan sidang reflik, itu semua sudah berjalan.

Selain itu mengenai rekaman sudah disampaikan ataupun fakta dalam sidang, maka tidak ada yang ditutup -tutupi.

“Mengenai AKN percaya kepada kami, kami sedang koordinasi dengan pihak terkait dan sengaja kami tidak sampaikan ke media, sedangkan perkara yang lainnya kami akan sampaikan dengan pimpinan kami,” singkatnya.

Sumber : beligat.com

Link : http://www.beligat.com/2018/07/30/fpm-muratara-geruduk-kantor-kejaksaan-kota-lubuklinggau/

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cuti Bersama Lebaran Tetap Tujuh Hari

    • calendar_month Sen, 7 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memutuskan jumlah hari cuti bersama Lebaran 2018 tetap berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani 18 April 2018. Diharapkan pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1439 H, dapat berjalan dengan baik, bagi masyarakat dapat memperoleh kenyamanan saat mudik, dan dunia usaha […]

  • Messi has two assists as Inter Miami plays NYCFC to draw in MLS season opener: Highlights 07.09 Play Button

    Messi has two assists as Inter Miami plays NYCFC to draw in MLS season opener: Highlights

    • calendar_month Sen, 20 Jan 2025
    • account_circle Safid Deen
    • visibility 76
    • 0Komentar

    All it took was five minutes for Lionel Messi to make his mark at the start of Inter Miami’s 2025 Major League Soccer season. About 95 minutes later, Messi shined again, saving Inter Miami’s night. Messi found new teammate Telasco Segovia, trailing on his right side, and delivered his second assist of the game in […]

  • Pemkab Mura Hibahkan Lahan 3 Ha Untuk Kantor Imigrasi

    • calendar_month Jum, 26 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan dan Kakanwil Kemenkumham Dr. H. Sudirman D. Hury, SH., MM., M.Sc menandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan BA serah terima Hibah tanah kantor Unit Imigrasi Musi Rawas. Jum’at 26 April 2019, di ruangan Bina Praja Kantor Bupati Musi Rawas. Turut mendampingi Kakanwil, Kadiv Pemasyarakatam, Giri […]

  • Dewan Minta Pemerintah Atasi ‘Blank Spot’ di Wilayah Musi Rawas

    • calendar_month Sen, 9 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, A Hafidz Thohir minta kepada Pemerintah untuk memfasilitasi dan mengatasi ‘blank spot’ yang ada di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. “Saat ini Kades dan masyarakat desa masih kesulitan mengakses informasi, terlebih untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini karena masih banyak wilayah desa ‘blank […]

  • Guru Honorer Gugat UU ASN

    • calendar_month Sel, 15 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    ENAM guru honorer Kabupaten Kebumen mengajukan uji materiil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Selasa (15/1/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Aturan yang berlaku dinilai menghambat mereka untuk diangkat menjadi […]

  • BPKAD Lubuk Linggau Dinilai kurang Cermat Susun Laporan Keuangan, BPK: Properti Investasi Tak Gambarkan Sebenarnya

    BPKAD Lubuk Linggau Dinilai kurang Cermat Susun Laporan Keuangan, BPK: Properti Investasi Tak Gambarkan Sebenarnya

    • calendar_month Rab, 16 Apr 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Kepala BPKAD Kota Lubuklinggau dinilai kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyusunan Kebijakan Akuntansi yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD kurang cermat dalam proses penyusunan Kebijakan Akuntansi terkait Properti Investasi. Akibatnya, saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, karena sebagian ada yang masuk kriteria […]

expand_less