Hukum
Tak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada
- calendar_month Sel, 30 Mei 2017
- visibility 92
- 0Komentar
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tidak dapat menerima uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Selasa (30/5).
KPK Temukan Uang Ratusan Juta Dari Penggeledahan Kemendes
- calendar_month Sen, 29 Mei 2017
- visibility 82
- 0Komentar
JAKARTA – KPK menemukan uang ratusan juta dari penggeledahan di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
KPK Tetapkan Irjen Kemendes dan Auditor BPK Tersangka Suap
- calendar_month Sab, 27 Mei 2017
- visibility 96
- 0Komentar
JAKARTA – KPK menetapkan Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Suap Untuk Ubah WDP Menjadi WTP Terungkap
- calendar_month Sab, 27 Mei 2017
- visibility 113
- 0Komentar
JAKARTA – Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa suap yang diduga diberikan oleh Inspektur Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito kepada Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pasal Penodaan Agama Dihapus? Inilah Risikonya
- calendar_month Sen, 15 Mei 2017
- visibility 136
- 0Komentar
JAKARTA – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar menyatakan, Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama sebaiknya dipertahankan. Menurutnya, jika pasal itu dihapus maka dampaknya justru lebih buruk.
KPK Panggil Fadh A Rafiq Tersangka Korupsi Al Quran
- calendar_month Jum, 28 Apr 2017
- visibility 106
- 0Komentar
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi langsung memanggil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan anggaran dan pengadaan Al Quran. Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat, mengatakan pengadaan Al Quran itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011 dan […]
Lagi……….., Anak Jadi Korban Salah Tembak Polisi
- calendar_month Rab, 26 Apr 2017
- visibility 92
- 0Komentar
BENGKULU – Seorang polisi di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, diduga salah tembak sehingga mengakibatkan sang anak meninggal dunia. “Kami sedang berduka, ya benar, kejadian itu masih dalam penyelidikan,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Bengkulu, AKBP Adrian Indra Nurinta, di Bengkulu, Rabu. Waktu kejadian diperkirakan sekira pukul 04.00 WIB, subuh, Rabu 26 April 2017. Lokasi kejadian […]
RUU Pemilu Atur Kampanye di Media Sosial
- calendar_month Jum, 21 Apr 2017
- visibility 88
- 0Komentar
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu akan mengatur mekanisme kampanye di media sosial karena selama ini belum diatur dalam sebuah produk UU namun hanya di Peraturan Komisi Pemilihan Umum, kata anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Achmad Baidowi. “RUU Pemilu mulai mengatur kampanye di media sosial karena UU sebelumnya belum mengatur terkait hal tersebut,” kata Baidowi […]
Mantan Sekda Sumsel Beri Kesaksian di Sidang Korupsi Dana Hibah
- calendar_month Kam, 13 Apr 2017
- visibility 91
- 0Komentar
PALEMBANG – Mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Yusri Effendy memberikan kesaksian pada sidang korupsi hibah di Pemprov Sumatera Selatan 2013 dengan penyelewengan uang negara senilai Rp21 miliar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis. Yusri memberikan keterangan sebagai saksi untuk dua terdakwa yakni Laonma Tobing (Kepala Badan Pengelola Aset Daerah) dan Ikhwanuddin (Kepala Kesbangpol) terkait tugasnya sebagai […]
Putusan MK Dinilai Hambat Investasi
- calendar_month Kam, 6 Apr 2017
- visibility 86
- 0Komentar
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Mendagri membatalkan peraturan daerah (perda) jelas menghambat investasi. “Saya sebagai Mendagri jujur tidak habis pikir dengan keputusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda-perda, yang jelas-jelas menghambat investasi,” ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Mendagri untuk membatalkan […]





