Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Bupati Muratara : OPD Jangan Fobia dengan Wartawan

Bupati Muratara : OPD Jangan Fobia dengan Wartawan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 23 Mar 2018
  • visibility 65

MURATARA, Jurnalindependen.co.id – Media merupakan pilar ke empat dalam demokrasi. Dimana sangat berperan sebagai penyampai informasi dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah. Hal ini disampaikan Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), M Syarif Hidayat saat silaturahmi dengan para insan pers di Pendopoan Terusan, Jum’at (23/03).

Agar saluran informasi dapat lancar, pinta Bupati agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Muratara membuka akses informasi kepada wartawan.

“Jangan fobia dengan wartawan dan LSM karena mereka ini potensi yang apabila dikembangkan dapat mendukung percepatan menuju Muratara Bangkit,” ungkap Bupati.

Kepada OPD, sampaikanlah informasi hasil pembangunan, lanjutnya berikan data sebenarnya.

Acara silaturahmi dimaksud merupakan bagian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018. Hadir dalam acara itu, perwakilan dari Dandim 0406 MLM, Sekda, Assisten 1 dan 2, para kepala OPD serta para insan pers termasuk PWI Muratara, PWI Musi Rawas dan HJD serta ormas. (fsl)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Target 1,5 Juta Sertifikat Tanah untuk Warga Jawa Timur

    • calendar_month Sab, 12 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo hari ini, Sabtu,12 Mei 2018, menyerahkan 3.973 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Gedung Olahraga Sasana Krida Anoraga, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 3.973 penerima sertifikat tersebut berasal dari sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Mulai dari Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten […]

  • Kegiatan Operasional Panti Dinsos Mura, Diduga Langgar Perpres 70

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 49
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Informasi yang diterima media ini, di tahun 2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menganggarkan kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo dengan jumlah Dana sebesar + Rp 1.000.000.000,- Dalam anggaran tersebut juga ada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo dengan jumlah Dana sebesar + […]

  • Komisi IV DPRD Sumsel Pertanyakan Kejelasan Izin Andalalin

    • calendar_month Jum, 3 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Komisi IV DPRD Sumatera Selatan mempertanyakan mengenai kejelasan tentang izin analisis dampak lalu lintas dengan memanggil instansi terkait. “Berkaitan dengan persiapan menjelang Asian Games 2018, karena itu kita rapat dengan Dinas Perhubungan Sumsel dan pemilik usaha untuk menanyakan kejelasan tentang izin analisis dampak lalu lintas (Andalalin),” kata Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, MA […]

  • Tim Pemkot Lubuklinggau Kembali Kunjungi Ponpes

    • calendar_month Sen, 28 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Sasarannya 4 Ponpes di Wilayah Kecamatan Lubuklinggau Barat LUBUKLINGGAU-Kunjungan lanjutan Pemkot Tim Lubuklinggau bersama FKPD dan Gugus Tugas COVID-19 ke Ponpes (Ponpes) dalam wilayah Kota Lubuklinggau dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, Senin (28/9/2020) kembali dilaksanakan. Ada empat Ponpes yang menjadi sasaran dalam kunjungan ketiga ini, diantaranya Ponpes Al-Madani, Ponpes Al-Hadi, Ponpes Ulin Nuha dan […]

  • Formappi : MK BentengTerakhir Selamatkan Demokrasi

    • calendar_month Jum, 23 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA — Koodinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi benteng terakhir dalam menyelamatkan demokrasi masyarakat yang akan disandera oleh Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Hal ini karena MK merupakan lembaga yang bisa melakukan judical review (JR) seiring banyakya masyarakat sipil melakukan gugatan ke […]

  • Proyek Peningkatan Jalan Bamasco Terkesan Sembrono

    • calendar_month Kam, 5 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pembangunan Peningkatan Jalan Bamasco sampai Megang Sakti  dalam  pelaksanaanya  pekerjaan terkesan sembrono alias belum sesuai dengan spesifikasi teknis. Post Views: 639

expand_less