Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Korban Penipuan Kedok Proyek APBN Akan Laporkan Mantan Kadis Pariwisata ke Polisi

Korban Penipuan Kedok Proyek APBN Akan Laporkan Mantan Kadis Pariwisata ke Polisi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 21 Jun 2022
  • visibility 151

SEORANG pengusaha Inisial FI (41), diduga korban penipuan yang berkedok proyek APBN, didampingi Team Kuasa Hukum DEO AGUNG PRATAMA bersama rekannya KMS MUHAMMAD SULAIMAN atau yang akrab dipanggil SULAIMAN, kepada beberapa awak media menyatakan Siap melaporkan Mantan Kafis Pariwisata Kab. Muratara Inisial TM ke pihak berwajib karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan.

jika tidak ada itikad baik dari Inisial TM dalam kurung Waktu 3×24 Jam kami akan laporkan kasus ini.

Menurut korban, peristiwa tersebut bermula sekitar bulan November 2021. Inisial SS selaku penyambung komunikasi Inisial FI dan Inisial TM pada saat itu, korban diajak bekerjasama terkait Proyek APBN dengan nilai uang yang ditransfer dibulan November 2021 Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).

FI menuturkan, Karena yang dijanjikan oleh Inisial TM tidak kunjung datang dan mencurigakan sehingga dirinya menelusuri proyek tersebut, setelah ditelusuri oleh korban semua proyek yang dijanjikan adalah Fiktif.

Atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Sampai berita ini diterbitkan, mantan Kadis Pariwisata Muratara belum dikonfirmasi, terkait masalah ini. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ujian Nasional Siap Diikuti 8,1 Juta Peserta, 78 Persen Berbasis Komputer

    • calendar_month Sen, 19 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Ujian Nasional (UN) tahun 2018 siap digelar pada bulan April mendatang. Tahun ini, UN diikuti 8,1 juta peserta didik dan 96 ribu satuan pendidikan. “Sebanyak 78 persen peserta didik siap mengikuti UN berbasis komputer (UNBK). Jumlah peserta UNBK tahun ini meningkat signifikan dari penyelenggaraan tahun lalu,” disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok […]

  • IKPW Pertanyakan Keseriusan Pemkab Mura Tegakkan Perda Walet

    • calendar_month Rab, 18 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Ketua Ikatan Keluarga Petani Walet (IKPW), Wisnu Handoyo mempertanyakan keseriusan Pemkab Musi Rawas untuk menegakkan Perda tentang Walet. “Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam hal pengurusan izin walet, soalnya jangan sampai ada kecemburuan sosial bila pemerintah tidak dapat bertindak tegas. Memang para penangkar harus mempunyai izin dan bayar pajak, konsekuensi bila mengingkari apakah […]

  • Bus Damri Akan Operasi di Musi Rawas dan Lubuklinggau

    • calendar_month Rab, 15 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) bekerja sama dengan BPTD Wilayah VII Sumsel Babel akan segera melaunching pengoperasian bus Damri, jika tidak ada perubahan, rencananya dijadwalkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 bertempat dilapangan Taman Beregam Muara Beliti. Menurut keterangan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Mura, M Riyadi, bus akan beroperasi sebanyak […]

  • Uji UU MD3, Pemohon Perbaiki Permohonan

    • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), Rabu (20/3) siang. Perkara yang teregistrasi Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, dan 18/PUU-XVI/2018 ini dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Saldi Isra. Pemohon […]

  • Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden Dinilai Hambat Hukum

    • calendar_month Jum, 25 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penegak hukum jika ingin memeriksa anggota DPR harus mendapat izin dari presiden, bertentangan dengan semangat publik untuk percepatan penegakan hukum. “Ini (putusan MK) bertentangan dengan semangat publik yang menginginkan percepatan penanganan dan penegakan hukum,” katanya, Jumat (25/9). Dia mengatakan sebelumnya permintaan agar […]

  • Dewan Pers targetkan Verifikasi perusahaan pers tuntas 2019

    • calendar_month Jum, 10 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    AMBON –  Dewan Pers memprogramkan verifikasi perusahaan pers yang jumlahnya mencapai ribuan pada 34 provinsi di Indonesia tuntas tahun 2019. Post Views: 334

expand_less