Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Presiden: Fungsi Parpol Bukan Hanya Rekruitmen Politik

Presiden: Fungsi Parpol Bukan Hanya Rekruitmen Politik

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 14 Apr 2018
  • visibility 154

KEHADIRAN organisasi dan penggerak partai politik (parpol) di daerah merupakan hal yang sangat penting. Sebab fungsi parpol bukan hanya rekruitmen politik, fungsi parpol bukan hanya pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-45 tahun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Balairung University Training Centre (UTC), Kota Semarang, Sabtu, 14 April 2018.

“Fungsi parpol, antara lain juga mencakup fungsi komunikasi politik, berkomunikasi dengan masyarakat, mengartikulasikan kepentingan masyarakat serta fungsi sosialisasi politik. Mensosialisasikan nilai-nilai politik yang mulia, nilai-nilai politik yang penuh dengan etika, dan penuh keadaban politik kepada masyarakat,” kata Presiden.

Sebagai partai politik berbasis Islam yang sudah berusia 45 tahun, Presiden meyakini PPP sudah berkontribusi signifikan dalam membangun keadaban politik di Indonesia. Selain menjadi penampung aspirasi umat Islam, PPP juga menjaga politik Indonesia menjadi politik yang santun, politik yang beradab dan menjunjung tinggi norma agama dan etika sosial kita.

“Saya meyakini kiprah pemimpin dan kader PPP bisa menjadi teladan masyarakat dalam berpolitik. Menjauhi dan memerangi berita bohong, hoaks, terus menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat dan selalu memupuk kerukunan dan kesatuan di seluruh Tanah Air,” lanjut Presiden.

Pada awal sambutannya, Presiden tak lupa mengucapkan selamat hari lahir kepada PPP. Presiden pun menyakini organisasi dan konsolidasi PPP sudah sangat kuat.

“Saya ingin menyampaikan selamat hari lahir ke-45 Partai Persatuan Pembangunan, semoga senantiasa memperoleh ridho dari Allah SWT, memperoleh kemudahan dan kesuksesan dalam Pilkada tahun ini, dan memperoleh kesuksesan di Pemilu Legislatif tahun 2019,” ujarnya.

Presiden juga mengapresiasi acara hari lahir PPP yang dirangkai dengan Musyawarah Nasional Alim Ulama ini. Menurutnya ini merupakan langkah yang bagus bagi keadaban politik Indonesia.

“Saya juga mengapresiasi tema acara PPP kali ini yaitu Bersatu Membangun Indonesia,” ujarnya.

Dalam penutup sambutannya, Presiden pun mengajak PPP untuk tetap optimis dalam membangun negara sebesar Indonesia. Selain itu juga untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu untuk mencapai negara yang adil dan makmur, negara besar yang kuat ekonominya.

“Kita harus optimis, bahwa cobaan itu ada, ya, bahwa rintangan itu ada, ya. Kita carikan solusi. Tidak ada bangsa yang menjadi besar, menjadi kuat ekonominya, rakyatnya malas-malasan. Enggak ada rumusnya seperti itu. Semuanya pasti harus dilakukan dengan kerja keras, dengan usaha dan ikhtiar dan juga berdoa kepada Allah SWT,” ujar Kepala Negara.

Semarang, 14 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penatausahaan PBB-P2 di Kabupaten Musi Rawas Tak Sesuai Ketentuan?

    Penatausahaan PBB-P2 di Kabupaten Musi Rawas Tak Sesuai Ketentuan?

    • calendar_month Sel, 30 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 223
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 telah merealisasikan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp5.811.665.921,00 atau 116,23% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Berdasarkan LHP BPK Tahun 2022 atas Pemkab Musi Rawas, penatausahaan penetapan PBB-P2 Tahun 2022 tidak sesuai ketentuan. Namun informasi jumlah menara dari Dinas PUCKTRP […]

  • Pakar : Ketua MK yang Baru Dinilai Bebas Kepentingan Politik

    Pakar : Ketua MK yang Baru Dinilai Bebas Kepentingan Politik

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menjamin dalam memimpin Mahkamah Konstitusi selama dua tahun kedepan, Arief Hidayat akan terbebas dari pengaruh kepentingan politik. Sebab dalam mengambil keputusan dalam perkara di MK, ketua MK harus mendengarkan mayoritas dari Sembilan hakim MK yang ada. “Saya yakin Pak Arief tidak akan terpengaruh oleh kepentingan politik manapun. Misalkan […]

  • Kepala Daerah Berwenang Tetapkan Status Keadaan Konflik

    • calendar_month Sel, 1 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang dimohonkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (30/11). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum […]

  • Kasus Korupsi Dana PamLinmas, Jaksa Akan Panggil Kasat Pol PP Provinsi

    • calendar_month Sel, 10 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    MUARADUA – Kejaksaan Negeri Baturaja cabang Muaradua terus mendalami kasus dugaan korupsi Dana Pam Linmas Pilpres dan Pileg yang kini menyeret mantan Kepala Kesbangpol dan Linmas, Amir Hamzah. Langkah yang dilakukan pihak kejaksaan saat ini dengan memintai keterangan sejumlah saksi-saksi terkait dugaan korupsi yang kini telah menjerat dua pejabat di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten OKU Selatan. Sebelumnya camat […]

  • Menteri BUMN Jangan ‘Omdo’ Terkait Indikasi Korupsi di PT Krakatau Steel

    • calendar_month Kam, 30 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 174
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri BUMN Erick Thohir jangan ‘Omdo’ (omong doang) terkait adanya indikasi korupsi di PT Krakatau Steel. Menteri BUMN bisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif untuk memperjelas adanya indikasi kerugian negara karena korupsi di BUMN tersebut. “Menteri BUMN harus mengambil tindakan tegaskalau memang […]

  • Wabup Mura Sebut Daerah Wajib Siapkan Pelatih Pramuka Besertifikat

    • calendar_month Rab, 2 Jun 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Wakil Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Suwarti mengatakan wajib setiap daerah untuk menyambut revolusi mental termasuk di Kepramukaan yang dicanangkan oleh Presiden RI. “Menjadi wajib karena hal ini sesuai surat edaran Gubernur Sumsel tentang Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) dan Kursus Pembina Pramuka Mahir tingkat Lanjutan (KML) di Kabupaten […]

expand_less