Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Instruksi Gubernur Tetap Waspada, Cegah Karhutla

Instruksi Gubernur Tetap Waspada, Cegah Karhutla

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 7 Agu 2019
  • visibility 116

JAKARTA – | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menginstruksikan para kepala daerah dan pihak terkait di Sumsel  untuk tetap waspada dan terus sigap  dalam  penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini penting dilakukan agar jangan  sampai kejadian kebakaran parah yang terjadi di tahun 2015 terulang kembali.

“Instruksi Presiden hari ini dalam pengendalian karhutla titik beratnya adalah di dalam pencegahan, karena tentunya di masing-masing provinsi serta kabupaten mempunyai masalah sendiri-sendiri,” ujar Herman Deru usai ditemui rapat koordinasi pengendalian karhutla di Istana Negara, Selasa (6/8).

Dikatakan Herman Deru bahwa Sumatera Selatan terdapat lahan-lahan yang tidak produktif sehingga sangat rawan terjadinya titik api (hotspot) pada lahan tak terpakai yang akan memacu penyebaran api sehingga kebakaran besar terjadi, maka Ia akan menginstruksikan semua jajarannya dan pihak terkait bagaimana cara mengatasi permasalahan serta penanggulangan akan karhutla.

“Setelah kembali dari sini para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan bupati selaku punya wilayah yang sering terjadi karhutla akan duduk bersama, termasuk pemilik lahan perorangan, salah satunya contoh seperti Ogan Ilir kan perorangan yang punya disamping jalan tol, kita akan berbicara dengan mereka,” ujarnya.

Lanjutnya dalam langkah pencegahan ia sudah mengarahkan kepada seluruh tim pencegah Karhutlah untuk bersosialisasi serta dan menghimbau masyarakat akan bahayanya kebakaran hutan, agar hal-hal tidak dinginkan seperti pembakaran lahan secara besar-besaran tidak terjadi kembali.

“Belajar dari pengalaman kita infrastruktur nya kita sudah siap, dan terakhir mengirimkan sumber daya manusia (SDM) ke desa-desa untuk bersosialisasi, dan di setiap daerah terus dilakukan pengendalian apel siaga,” ujarnya.

Ia juga menekankan,  mencegah tentu lebih baik daripada penanggulangan, Herman Deru menilai masyarakat juga telah mempunyai kesadaran yang baik berkaca dari tahun lalu, maka sangat diharapnya untuk tidak terjadi bencana besar karhutla seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo yang  meminta pada pemerintah daerah  dan lembaga terkait di kawasan rawan karhutla  untuk memprioritaskan langkah-langkah pencegahan.

“Yang paling penting pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar baru kita bingung menanggulanginya. Kalau sudah gede [api], apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya,” ucap Presiden Jokowi.

Dalam hal ini, Presiden memerintahkan para gubernur, Panglima Kodam (Pangdam), dan Kapolda untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk sigap ketika ada titik api baru.

“Pertama, prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu terpantau,” jelas Kepala Negara.

Khusus untuk BRG, Jokowi menekankan pentingnya penataan ekosistem gambut melalui pengecekan secara konsisten. Terutama, dari sisi tinggi permukaan air dan tanah agar gambut bisa tetap basah saat musim kemarau.

Dia mencatat tingkat kerugian akibat karhutla cukup besar yakni sekitar Rp221 triliun dengan lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare (ha) pada 2015.

Jika merujuk pada data 2015, tingkat karhutla diklaim turun 81 persen pada tahun ini. Namun, ketika dibandingkan dengan 2018, angka karhutla tahun ini tercatat naik.

“Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan turun,” tegas Presiden.

TIM MC Diskominfo Prov.Sumsel

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Kebur Desak Bupati Tuntaskan Masalah di Desa

    • calendar_month Sen, 25 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Aliansi Masyarakat Kebur mendesak Bupati Musi Rawas agar dapat menyelesaikan permasalahan di desa mereka. Puluhan warga Desa Kebur tersebut menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Musi Rawas, Senin (25/09) dengan mengajukan tuntutan diantaranya, meminta usut tuntas dugaan pelanggaran harga raskin di Desa Kebur. Kemudian meminta Bupati segera membangun Kantor Desa Kebur, segera […]

  • Deteksi Dini HIV/AIDS, Pemkot Lubuklinggau Periksa Rutin Wanita RISTI

    • calendar_month Rab, 12 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Untuk menekan dan menanggulangi penyebaran penyakit menular HIV/AIDS, Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) secara rutin lakukan pemeriksaan darah bagi warga yang beresiko tinggi (Risti) termasuk diantaranya Wanita Pekerja Seks (WPS). Kali ini kegiatan mobile voluntary counseling and testing (VCT) HIV/AIDS memeriksa di RT 7 Kelurahan Sumber Agung. Tim […]

  • Defisit Anggaran Pemkot Lubuklinggau, PDNRI : Tidak Perlu Jor-Joran Proyek

    • calendar_month Sel, 7 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Saat ini keadaan Pemkot Lubuklinggau, Sumatera Selatan dalam keadaan defisit anggaran ujar suatu sumber yang bisa dipercaya dan menolak namanya ditulis kepada Jurnalindependen.com siang tadi, Selasa (07/07/2015). Menurut sumber tersebut, Pemkot Lubuklinggau tidak ada anggaran untuk membayar beberapa proyek yang dikerjakan rekanan termasuk salah satu proyek pelebaran jalan di wilayah Kecamatan Lubuklinggau […]

  • Legislator Minta Vaksinasi Berbayar Dibatalkan

    • calendar_month Sel, 13 Jul 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Wacana vaksinasi berbayar telah menimbulkan kontroversi. Pemerintah sendiri sudah menunda rencana pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. “Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Itu artinya, pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat. […]

  • MK Diminta Percepat Proses Uji Materi Pasal Presidential Threshold

    • calendar_month Kam, 9 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses sidang uji materi pasal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau presidential threshold. Menurutnya, kalau hal itu diputuskan sebelum akhir masa pendaftaran, maka ketentuan ambang batas pencalonan Presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 […]

  • Pemkab Mura Belum Keluarkan Izin Pengelolaan Burung Walet

    • calendar_month Rab, 27 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Izin Pengelolaan Burung Walet sesuai Perda No. 9 Tahun 2012 tidak bisa diberikan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada penangkar walet. Pasalnya, sejak diterbitkan perda tersebut belum memiliki aturan turunan Perbup yang memerinci Petunjuk dan teknisnya. Sehingga sejak terbit hingga kini Perda tersebut tidak satupun dapat mengeluarkan izin kepada Penangkar Walet. Berbeda […]

expand_less