Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Bisnis » 5182 Rumah di Musi Rawas Tahun Ini Bakal Tersambung Jargas

5182 Rumah di Musi Rawas Tahun Ini Bakal Tersambung Jargas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 24 Mar 2018
  • visibility 19

JAKARTA – Sebanyak 5.182 rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas akan tersambung Jaringan Gas pada tahun 2018. Kepastian ini setelah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM RI, Ego Syahrial bersama Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dilaksanakan di Auditorium Ditjen Migas, Jakarta, Jum’at (23/03/2018).

Penandatangan MoU ini merupakan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga serta menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terlaksananya disertifikasi energi melalui pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

Dirjen Migas, Ego Syahrial pada kesempatan itu mengatakan kegiatan pembangunan jargas merupakan bagian dalam RPJMN Tahun 2015-2019 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien. Bahkan, pemanfaatan jargas saat ini mendapat perhatian utama dari Presiden sebagai menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 58 Tahun 2017

Diungkapkan Dirjen, pihaknya telah melaksanakan pembangunan jargas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah sambungan sebesar 228.515 Sambungan Rumah (SR) di 15 Provinsi meliputi 32 Kabupaten/Kota. Sementara untuk tahun 2018 ini total sambungan rumah (SR) yang akan terpasang sebanyak 78.315 SR. diharapkan pada akhir tahun 2018 ini setidaknya ada 300 ribu rumah yang telah menerima manfaat dari program ini.

Untuk tahun 2018 ini, Selain Kabupaten Musi Rawas, Kementerian ESDM akan melaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di 15 daerah lainnya diantaranya Kota Lhokseumawe, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kabupaten Serang, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kabupaten Sidoarjo, Kota pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Tarakan bersama dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. PGN (Persero) Tbk.

Untuk menyukseskan program ini, Dirjen mengharapkan dukungan para Bupati dan Walikota peneriman manfaat program agar mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga kemandirian dan kedaulatan di bidang energi dapat tercapai dan masyarakat juga akan merasakan energi yang berkeadilan dengan terpenuhinya kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan bahwa dengan adanya Nota Kesepahamanini berarti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya di 16 (enam belas) wilayah kabupaten/kota berkomitmen untuk bersinergi mendukung pelaksanaan program strategis nasional berupa penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga.

Sementara itu, Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan usai menandatangani MoU mengucapkan terimah kasih kepada Kementerian ESDM atas ditetapkannya Musi Rawas menjadi salah satu penerima program Jargas untuk pertama kalinya. Dirinya berkeyakinan program ini tentu akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ditetapkannya musi rawas menjadi target pembangunan jargas rumah tangga berkat kerja sempurna, sabar dan iklas dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan dukungan serta doa dari seluruh Rakyat Musi Rawas.

Kedepan, kata Bupati, pihaknya tetap berharap kepada Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas agar tetap menjadikan Kabupaten Musi Rawas menjadi target Program ini sampai seluruh rumah tangga di daerah ini dapat tersambung jargas. Harapan ini bukan tidak beralasan karena Musi Rawas merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi Gas Bumi yang sangat besar, sehingga diyakinin program ini akan berhasil dengan baik.

Sementara itu Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Yudi Fachriansyah mengungkapkan Penentuan jumlah rumah tangga yang akan dipasang Jargas pada tahun 2018 ini berdasarkan hasil survey tim konsultan diperuntukan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tuah Negeri yang terdiri dari 3 desa diantaranya Desa Jaya Tunggal (400 SR), Darma Sakti (371 SR), dan Jaya Bakti(455 SR). Untuk Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Sukakarya yang terbagi atas 8 desa diantaranya Desa Ciptodadi (962 SR), Ciptodadi II (477 SR), Sukarena (525 SR), Rantau Ali (249 SR), Bangun Rejo (779 SR), Sukowarno (448 SR), Sugiwaras (538 SR),Yudha Karya Bakti (251 SR). (*)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • LHP BPK Kabupaten OKU Sumsel 2015 – 2016

    LHP BPK Kabupaten OKU Sumsel 2015 – 2016

    • calendar_month Rab, 4 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Audit BPK RI – Kabupaten Ogan dan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015-2016 ) 1. Terdapat Selisih atas Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Gaji Sebesar Rp 6.789.280,00 dan Terlambat Disetorkan ke Kas Negara 2. Pendapatan Bunga Deposito Tidak Sesuai Perjanjian dan Terdapat Pemotongan Pendapatan Bunga Deposito Sebesar Rp 31.475.352,49 […]

  • Pinus Sesalkan Tiga Perusahaan Tambang Menang PTUN

    • calendar_month Sab, 12 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Aktivis peduli lingkungan dan sumber daya alam Pilar Nusantara Sumatera Selatan menyesalkan tiga dari 10 perusahaan tambang yang dicabut izin usahanya dalam tiga bulan terakhir memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Post Views: 310

  • Dewan Pertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran

    • calendar_month Kam, 16 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini pengangguran di Indonesia mencapai 6,82 juta orang atau 5 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja. “Pertanyaan kita, apa yang diusahakan pemerintah untuk meningkatkan lapangan  pekerjaan bagi masyarakat, serta mengurangi pengangguran di Indonesia di […]

  • Ketua TP PKK Sumsel prihatin atas jatuhnya korban MOS

    • calendar_month Kam, 18 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Istri Gubernur Sumatera Selatan yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Feby Deru merasa prihatin karena salah seorang siswa SMA Taruna Nusantara, Wiko diduga menjadi korban kegiatan Masa Orientasi Sekolah, yang saat ini dirawat di rumah Sakit Charitas Palembang. Pihaknya pada Rabu telah melihat langsung terduga korban MOS tersebut dan dirinya merasa prihatin, […]

  • Pengelolaan dan LPJ Dana BOS Belum Memadai

    • calendar_month Sel, 18 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MALUKU UTARA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menjelaskan bahwa BAKN menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara dan juga kabupaten/kota Semester I Tahun 2017, dimana terdapat temuan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang […]

  • Djan Faridz: PPP Dukung Perppu Pilkada

    Djan Faridz: PPP Dukung Perppu Pilkada

    • calendar_month Sab, 13 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Djan Farid menegaskan partai berlambang Kakbah tersebut resmi mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut, Ketua Umum PPP Djan Faridz, dukungan terhadap Perppu Pilkada langsung tersebut adalah bagian dari hal untuk menegakkan kedaulatan rakyat. “PPP dapat memahami Perppu Pilkada secara […]

expand_less