KUA PPAS MURA Lambat Disahkan DPRD Salahkan Eksekutif
- account_circle investigasi
- calendar_month Sel, 13 Nov 2018
- visibility 111
MUSI RAWAS – Enam kali pengesahan tertunda dan berjalan alot antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku Eksekutif saat mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Senin (12/11/2018)
Rapat pengesahan KUA PPAS yang dilakukan secara tertutup di gedung paripurna menjadi perhatian awak media. Seusai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Yudi Pratama, membantah alotnya pengesahan KUA PPAS disebabkan adanya deal tertentu antara Legislatif dan eksekutif.
“Saya katakan bahwa Legislatif tidak pernah menunda pekerjaan. Semestinya dalam 60 hari kalender pengesahan KUA PPAS sudah kita selesaikan bersama dibulan September,” katanya.
Menurut Yudi, keterlambatan pengesahan KUA PPAS ini bukan dari legislatif tetapi dari pihak eksekutif. Kita tidak bisa mengesahkan KUA PPAS begitu saja, satu persatu harus dilihat secara rinci dan kita kaji secara teliti. Inilah fungsi bugeting legislatif untuk melakukan pengawasan.
”Kami lihat dulu ajuannya apakah sudah sesuaai kaidah aturan atau tidak. Jika tidak sesuai kita tolak karena ini menyangkut kepentingan rakyat,” ujarnya.
Yudi menambahkan, mengenai aspirasi anggota dewan jangan disalah artikan, DPR memiliki Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi. Adapun alasan diusulkan Dana Aspirasi DPR ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah atau wilayah Dapil masing-masing.
“Aturannya ada, aspirasi itu ada di dinas tidak ada satupun anggota DPR yang main proyek. Silahkan cek jika ada atas nama anggota dewan maka akan kita bawa ke Badan Kehormatan (BK) DPRD,” tegasnya.
Pendapat berbeda disampaikan Andy Lala, selaku aktivis. Menurutnya dengan adanya dana Aspirasi DPR belum tentu bisa menjamin kesejahteraan rakyat.
“Bisa saja rakyat tidak merasakan sejahtera sebab dana aspirasi tidak langsung kemasyarakat tetapi harus melalui pihak-pihak lain. Apal lagi dana Aspirasi yang diberikan itu tidak tepat sasaran”, kitiknya. (Camiel-suararakyatdaerah.net)
- Penulis: investigasi
