Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Asian Games 2018, Soft Diplomacy Indonesia

Asian Games 2018, Soft Diplomacy Indonesia

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 8 Agu 2018
  • visibility 74

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan, soft diplomasi Indonesia dengan digelarnya Asian Games 2018 dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni dari segi atlet, infrastruktur, kebudayaan, pelayanan, dan pariwisata. Hal itu ungkapkannya pada acara bedah buku tentang ‘Meningkatkan Wibawa Indonesia di ASEAN Melalui Soft Diplomasi Indonesia dan Penyelenggaraan Asian Games 2018’.

“Dari segi atlet, penyelenggaraan Asian Games 2018 dapat menjadi ajang unjuk gigi atlet Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara luar. Sedangkan dari segi infrastruktur, menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang gencar melakukan perbaikan infrastruktur. Dengan demikian Indonesia dapat menunjukan kepada negara lain bahwa kita siap dan matang untuk menggelar acara ini,” jelas Hetifah yang didaulat sebagai pembicara dalam acara bedah buku yang digelar di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (08/8/2018).

Dari segi kebudayaan, lanjutnya, pada sesi Opening dan Closing Asian Games 2018 akan disuguhkan acara yang megah dengan melibatkan ribuan penari dan tata panggung yang menunjukkan ciri khas Indonesia. Menurut Hetifah, hal itu akan menjadi soft diplomacy Indonesia kepada negara lain, yakni dimana Indonesia dapat menunjukan bahwa dengan segala perbedaan yang ada dalam budaya Indonesia semua saling membantu mewujudkan kesuksesan Asian Games 2018.

“Sementara dari segi pelayanan, keramahan orang Indonesia dan juga menu makanan yang disajikan akan membawa kesan baik bagi negara lain setelah Asian Games 2018. Begitu juga dari segi pariwisata, Asian Games 2018 akan memberikan impact terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan. “Hal ini bisa dimanfaatkan juga untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia,” ucap Hetifah.

Politisi Fraksi Golkar itu mengatakan, jika dikaitkan dengan konstitusi dan tugasnya di DPR, maka sesuai dengan amanat konstitusi didalam alinea ke empat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Jadi konteks dan sejarahnya jelas. Kita ditunjuk sebagai penyelenggara Asian Games menggantikan Vietnam yang mengundurkan diri. Sidang umum Dewan Olahraga Asia kemudian menunjuk Indonesia. Penunjukkan oleh Dewan Olahraga Asia tersebut bukan sembarang saja, tetapi dengan berbagai pertimbangan, yaitu Indonesia dianggap memiliki stabilitas politik dan keamanan yang relatif terjaga, serta tren pertumbuhan ekonomi kita yang positif. Venue yang ada juga dianggap sudah memenuhi kriteria,” paparnya.

Dikatakannya, Asian Games 2018 akan diikuti oleh 45 negara, lebih dari 17 ribu atlet dan official, dan juga 7 ribu media yang terlibat dalam peliputan. Diharapkan ada 5 miliar penonton dari berbagai negara yang bukan hanya dari Asia tetapi seluruh dunia. Terhadap target prestasi, Indonesia diharapkan mampu mencapai peringkat 7 sampai 10 besar.

“Kita mempersiapkan (pelaksanaan Asian Games 2018) ini kurang dari 3 tahun. Seharusnya Asian Games ke XVIII ini dilangsungkan pada tahun 2019, namun karena Indonesia melangsungkan Pemilu di tahun 2019, maka dimajukan menjadi tahun 2018. Kita sudah berusaha maksimal. Kami di DPR selalu menegaskan kepada mitra kami, baik Inasgoc maupun kementerian terkait bahwa sukses yang harus diraih bukan hanya sukses prestasi dan penyelenggaraan saja, tetapi juga sukses ekonomi dan sukses administrasi,” pungkasnya. (dep/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wabup Lantik 49 Pejabat Dilingkungan Pemkab Mura

    • calendar_month Sen, 30 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – | Wakil Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Suwarti melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura, Senin (30/12) di Auditorium Pemkab Mura. Diantara 49 pejabat yang dilantik, Wabup melantik 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 15 Jabatan Administrator, 33 Jabatan Pengawas. Diantaranya, Aidil Rusman yang hari ini resmi […]

  • Bawaslu Targetkan Musi Rawas dari Zona Merah Menjadi Daerah Percontohan

    • calendar_month Sen, 7 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Walaupun dianggap sebagai salah satu daerah paling rawan yang masuk dalam zona merah pada pelaksanaan Pemilihan 2014 lalu, target tinggi tetap disematkan kepada Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan untuk Pilkada 2015 Desember mendatang. Lewat pelaksanaan pilkada yang akan diikuti tiga pasangan calon tersebut, Musi Rawas ditargetkan keluar dari zona merah bahkan menjadi […]

  • Tingkatkan Minat Baca, Gernas Baku Resmi di Launching

    • calendar_month Sen, 7 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Guna mendukung inisiatif dan peran keluarga dalam meningkatkan minat baca anak, Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan secara resmi Melaunching Gerakan Nasional Orang Tua Membaca Buku (Gernas Baku) di Sekolah Dasar (SD) Transabangdep, Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, Sabtu (5/5/2018). Diungkapkan Bupati, dengan di launchingnya Gernas Baku ini, diharapkan para […]

  • DPMPTSP Tunggu Pengajuan Kolektif Izin Walet

    • calendar_month Rab, 27 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas masih menunggu pengajuan perizinan Usaha Penangkar Burung Walet kolektif dari kecamatan terutama kecamatan Megang Sakti. Kepala DPMPTSP melalui Kabid Pelayanan Perizinan, Mei Juanda mengatakan, Rabu di kantornya bahwa beberapa waktu lalu unsur Tripika Kecamatan Megang Sakti sudah turun dan […]

  • PUCUK: “Usut Tuntas Pembagian Imbalan Jasa RS Dr Sobirin”

    • calendar_month Sen, 18 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS –  Pengusutan pembagian imbalan jasa di RSUD Dr Sobirin, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, harus tuntas. Demikian ditegaskan Ketua Yayasan Pucuk, Efendi, Jumat (15/9/2017). Menurut dia, dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), pembagian imbalan jasa untuk karyawan organik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr Sobirin, senilai Rp15,9 miliar, pada tahun 2015, terindikasi telah membobol […]

  • BPN “Cuci Tangan” Ada Desa Masuk HGU

    BPN “Cuci Tangan” Ada Desa Masuk HGU

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    *Buat Sertifikat Harus Izin Perusahaan MUSI RAWAS, Jurnal Independen.com-Ada beberapa desa diwilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) masuk dalam Haj Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan. Indikator ini terkuak adanya surat kepemilikan seperti sertifikat rumah dan lahan tidak berlaku. Anehnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mura, yang mengurusi masalah tanah seolah-olah” cuci tangan” dengan masalah yang dihadapi […]

expand_less