Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 28 Mar 2015
  • visibility 17

JAKARTA — Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya.

“Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika,” ujar Ichsanuddin, Sabtu (28/3).

Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Pada era Soeharto, kendali atas stabilitas negara berada dibawah genggamannya. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Galeri Timnas U-19 Siapkan Cara Berbeda Untuk Lawan Vietnam

    Galeri Timnas U-19 Siapkan Cara Berbeda Untuk Lawan Vietnam

    • calendar_month Jum, 8 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Tim nasional (timnas) Indonesia U-19 hanya melakukan sesi latihan ringan di Hotel Olympic, Yangon, Jumat (8/9) petang. Untuk para pemain yang tidak bermain pada laga melawan Filipina, Kamis (7/9) malam, diberikan latihan tambahan bersama pelatih fisik Nursaelan. Sementara bagi pemain yang bermain, hanya mengikuti hingga sesi stretching dan skipping. Rachmat Irianto dan kawan-kawan pun terlihat […]

  • Bupati, Tingkatkan Kapasitas dan Kemampuan P2TP2A

    • calendar_month Sen, 12 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Musi Rawas, – Bertempat di rumah dinas pendopoan, Bupati Hendra Gunawan melantik pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Senin (12/11). Dalam acara tersebut, juga dilaksanakan pembukaan pelatihan penanganangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Musi Rawas tahun 2018, diikuti 20 peserta pengurus P2TP2A kecamatan dan […]

  • Inilah Daftar Usulan CSR Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018

    • calendar_month Sel, 15 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    PT. Medco – – kosong. PT. Tropik Energi Pandan – – kosong. PT. Pertamina EP – – kosong. PT. Indrillco Hulu Energi — kosong. PT. Serelaya Merangin Dua – – kosong. PT. Djuanda Sawit Lestari – -Pembangunan Sarana Air Bersih, Kec. Muara Kelingi. PT. Citraloka Bumi Begawan – -Pembangunan 5 MCK Umum di Muara Kelingi. […]

  • Bupati Musi Rawas Dukung Program ETLE Polda Sumsel

    • calendar_month Jum, 10 Jun 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud Terima Kunjungan Kerja Tim Asistensi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Polda Sumatera Selatan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Kamis (09/06/2022). Tim E-TLE Polda Sumsel, Agus Santosa, S.H,. S. I. K menyampaikan, E-TLE merupakan program nasional arahan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, untuk mengejar […]

  • Mengosongkan Kolom Agama KTP di Nilai Mudharat

    Mengosongkan Kolom Agama KTP di Nilai Mudharat

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis beranggapan jika kolom agama dikosongkan dalam identitas kependudukan akan memunculkan mudharat (bahaya). “Ya, pastilah kalau ada orang meninggal lalu tidak diketahui apa agamanya mau dimakamkan seperti apa?” ujarnya, Rabu (15/4). Dia menjelaskan, pada umumnya masyarakat di Indonesia ketika melakukan upacara seperti pernikahan dan pemakaman […]

  • Wagub Sumsel Hadiri Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah

    • calendar_month Rab, 20 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya bersama Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kantor BPK Perwakilan Prov Sumsel, Jl Demang Lebar Daun No 2 Palembang, Rabu,  20/01/2021)  […]

expand_less