Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Rapat Paripurna DPRD Mura, Bupati Sampaikan Rancangan APBD 2023

Rapat Paripurna DPRD Mura, Bupati Sampaikan Rancangan APBD 2023

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 14 Nov 2022
  • visibility 157

MUSI RAWAS – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura),Sumatera Selatan (Sumsel), dalam rangka penyampaian nota keuangan rancangan APBD Tahun anggaran 2023, di ruangan auditorium pemkab Musi Rawas, Senin 14/11/2022.

Acara rapat paripurna dihadiri Bupati Musi Rawas Hj.Ratna Machmud, ketua DPRD Azandri, wakil ketua DPRD Firdaus cik olah, anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, SEKDA sekretaris daerah, sekretaris DPRD, Damdim 0406 MLM, Camat di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam rangka penyampaian nota keuangan rancangan APBD Tahun anggaran 2023, sebelumnya saya menyampaikan substansi yang terkait dengan rancangan APBD Kabupaten anggaran 2023.

Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan apresiasi penghargaan serta terima kasih yang setulus-setulusnya kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, yang telah melakukan pembahasan terhadap seluruh materi kuadrat pada tahun anggaran 2023.

“Semoga kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari anggota dewan yang terhormat dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah subhanallah wa ta’ala Amin ya robbal alamin”, ujar Bupati Ratna.

Tidak sampai disitu Bupati Musi Rawas menyampaikan, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun anggaran 2023 yang meliputi pendapatan daerah belanja daerah dan pembiayaan daerah penyusunan rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas.

“Namun anggaran 2023 mempedomani pada peraturan pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, tentang pedoman tenis pengelolaan keuangan daerah peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapat dan belanja daerah Tahun anggaran 2023,” ungkapnya Ratna Machmud. (ADV/hamdan)

  • Penulis: investigasi
Tags

Rekomendasi Untuk Anda

  • ‘New Normal’ Harus Dapat Pulihkan Ekonomi

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 485
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Sejumlah daerah mulai menggeliatkan kembali aktivitas sosial dan ekonominya. Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah telah mengizinkan 102 kabupaten/kota di yang dinyatakan sebagai zona hijau di 23 provinsi, untuk melanjutkan kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, masyarakat dihadapkan dengan kenormalan baru, atau new normal. Anggota Komisi XI DPR RI […]

  • Pemkab Musi Rawas Diminta Menutup Usaha SBW Ilegal

    • calendar_month Kam, 1 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 164
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Disinyalir banyak usaha penangkaran Sarang Burung Walet (SBW) diKabupaten Musi Rawas khususnya Kecamatan Megang Sakti belum miliki izin (ilegal). Hasil penelusuran Jurnalindependen.com tidak kurang dari 15 penangkar di Megang Sakti belum miliki izin, belum termasuk di desa yang lain yang belum terdata pihak Kecamatan. Ketua Yayasan PUCUK, Efendi mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kabupaten […]

  • Pembangunan Destinasi Wisata Danau Aur, APBD atau DAK?

    • calendar_month Ming, 26 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 166
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Kepala Bidang (Kabid ) Objek Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Widya Lismayanti membantah jika seluruh pembangunan sarana dan prasarana destinasi Wisata Danau Aur Kecamatan Sumber Harta, dianggarkan dari APBD Mura Tahun 2019. “APBD cuma beberapa item saja, Selebihnya DAK. Dermaga, rambu itu DAK, Pergola lampu juga DAK, […]

  • Pemerintah Dinilai Lamban Kembangkan Energi Baru & Terbarukan

    • calendar_month Sel, 22 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 240
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah masih terkesan lamban dalam menjalankan mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Padahal saat ini, Indonesia memerlukan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. <head> <script data-ad-client=”pub-4237686525492315″ async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/ pagead/js/adsbygoogle.js“></script> </head> “Data Kementerian ESDM untuk bauran energi primer EBT pada Semester […]

  • RUU Perlindungan Pasar Rakyat Perlu Dibentuk

    • calendar_month Sen, 21 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 145
    • 0Komentar

    RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pasar rakyat perlu segera dibentuk, agar nantinya bisa melindungi pasar rakyat yang sekarang mulai tergerus oleh adanya pasar-pasar modern. Dari data Kementerian Perdagangan di tahun 2011, dari 10 ribu pasar rakyat, kini 4 ribunya sudah lenyap. Pasar rakyat dinilai kalah bersaing dengan kehadiran pasar modern. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI […]

  • Ketua TP PKK Mura : Pengurus PKK Tidak Boleh Berpolitik

    • calendar_month Kam, 19 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.co.id – Ketua TP PKK Kabupaten, dr Hj Noviar Marlina Gunawan berpesan kepada pengurus PKK desa/kelurahan di Kabupaten Musi Rawas agar jangan berpolitik. “Pengurus PKK tidak boleh berpolitik, karena PKK milik masyarakat Musi Rawas, mari kita bersama membangun bersama Pemerintah Desa maupun Kecamatan,” ungkapnya kepada para pengurus PKK Desa/Kelurahan se-Kabupaten Musi Rawas, Kamis (19/07). […]

expand_less