Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Industri Pupuk Harus Efisiensikan Ongkos Produksi

Industri Pupuk Harus Efisiensikan Ongkos Produksi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 14 Mei 2018
  • visibility 133

PALEMBANG – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai industri pupuk tanah air harus bisa mengikuti tren globalisasi dengan biaya produksi (cost production) yang lebih efisien.  Hal itu diungkapkannya terkait ground breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang.

“Dengan adanya persaingan di era globalisasi ini, Pupuk Pusri harus bisa mengikuti tren globalisasi. Salah satunya terkait efisiensi ongkos produksi atau cost production nya. Dengan mengefisiensikan biaya produksi industri pertanian akan membuat petani lebih mudah menjangkau pupuk dengan harga yang relatif murah,” kata Dito dalam siaran persnya, Jumat (11/5/2018).

Dengan kata lain, Dito berharap, Pusri bisa menjalankan Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tani. Hal itu sekaligus bisa mengurangi beban dari pemerintah.

Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, pupuk Indonesia nantinya tak akan lagi mendapat subsidi. Subsidi pupuk ditransformasi menjadi subsidi langsung ke petani melalui Kartu Tani. Sehingga, proses produksi pupuk diharapkan lebih efisien ke depannya. “Ini bisa juga mengurangi subsidi daripada pemerintah. Sekarang kan masih disubsidi,” tutur Politisi Partai Golkar itu.

Ground Breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwidjaja itu bersamaan dengan peluncuran program vokasi industri di Sumatera bagian selatan oleh Kementerian Perindustrian. Vokasi industri dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK dan menyesuaikan keahlian sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

Program tersebut melibatkan 48 industri dan 176 SMK dari Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. (ayu/sc–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Pers targetkan Verifikasi perusahaan pers tuntas 2019

    • calendar_month Jum, 10 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    AMBON –  Dewan Pers memprogramkan verifikasi perusahaan pers yang jumlahnya mencapai ribuan pada 34 provinsi di Indonesia tuntas tahun 2019. Post Views: 350

  • Mardiana Ketua LBH PPAM-I :  APH Harus Lebih Sensitif Terhadap Masalah Yang Berkaitan Dengan Nyawa

    Mardiana Ketua LBH PPAM-I : APH Harus Lebih Sensitif Terhadap Masalah Yang Berkaitan Dengan Nyawa

    • calendar_month Sel, 30 Apr 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 1.506
    • 0Komentar

    Palembang,- Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka inisial SYT warga Desa Sumber Mulia terhadap korban bernama Waris Bin Marwi pada Jumat (05/04) dinihari di Desa Panca Mukti, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin memasuki tahap persidangan. Mardiana, SH.MH.CPL selaku pendamping keluarga korban, kepada awak media mengatakan, dirinya sangat menyayangkan atas terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan […]

  • Air Terjun Satan, Destinasi Wisata Terlupakan

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    MUARA BELITI – | Air Terjun Satan destinasi wisata yang terlupakan padahal jaraknya lebih kurang hanya 300 meter saja di belakang kantor BPKAD Musi Rawas dan 2 menit Dari Kantor Bupati Musi Rawas. Namun belum ada tanda-tanda Pemerintah akan Kembangkan lokasi Destinasi Objek Wisata ini. Air terjun Satan memiliki panorama sangat indah dengan bebatuan dialiri […]

  • Ideal Tiga Hakim Perempuan Mahkamah Konstitusi

    • calendar_month Rab, 15 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) membutuhkan setidaknya tiga hakim perempuan untuk mengawal perkara-perkara menyangkut perempuan. Digantinya Hakim Maria Farida dengan Enny Nurbaningsih merupakan langkah tepat dari Presiden Joko Widodo. “Saya menghargai pilihan Presiden Jokowi yang memilih Prof. Enny menggantikan Prof. Maria. Saya dan F-PD DPR menginginkan tiga dari sembilan hakimnya perempuan,” kata Wakil Ketua Komisi […]

  • Penguatan Inspektorat Daerah untuk Berantas Korupsi

    • calendar_month Sel, 16 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Dalam kurun 2009-2014, dari 439 kasus yang ditangani KPK, 45,33 persen di antaranya melibatkan penyelenggara pemerintahan. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sejak era otonomi daerah hingga tahun 2014, sebanyak 318 kepala/wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi (kompas.com, 2017). Post Views: 384

  • Stok Lama Melimpah, Pasca Lebaran Cabe Bawang Tetap Mahal

    • calendar_month Sen, 24 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kendati ketersediaan stok lama melimpah, dua pekan pasca Idul Fitri, harga cabe dan bawang disejumlah pasar tradisional kabupaten Musi Rawas (Mura) tetap mahal. Kepastian itu disampaikan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mura, Hj, Nurhasanah Yoesef melalui Kabid Perdangan Fatimah ketika dibincangi sejumlah wartawan diruang kerjanya. Senin (24/6) siang. “Setelah sempat […]

expand_less