Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Standar Jurnalis Rendah Rentan Ditunggangi Kepentingan

Standar Jurnalis Rendah Rentan Ditunggangi Kepentingan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 1 Mei 2017
  • visibility 68

JAKARTA – Praktisi media dari salah satu televisi swasta di Indonesia berpendapat standar jurnalis yang rendah berisiko ditunggangi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab.

“Ini merusak esensi kebebasan pers, seharusnya kebebasan ini bisa dinikmati agar menjadi sesuatu yang bagus dan malah bukan buruk,” ucap Direktur Pemberitaan Metro TV Don Bosco Salamun dalam salah satu sesi dialog “World Press Freedom Day 2017” di Jakarta, Senin siang.
   
Ia menjelaskan, permasalahan tersebut justru muncul pada masa reformasi yang memunculkan jurnalis-jurnalis baru dalam jumlah yang sangat signifikan.

Jika sebelum reformasi jumlah jurnalis di Indonesia hanya sekitar 3.000-4.000 orang, angka tersebut naik menjadi 10 kali lipat pasca reformasi, tutur Don Bosco.

“Di era itu ada lebih dari 40.000 jurnalis. Ini memang jumlah yang bagus terkait kebebasan pers, tapi di tengah itu tumbuh juga yang standarnya rendah yang kemudian membuat bisnis atau menunggangi media dengan kepentingan politik,” pungkas Don Bosco menegaskan.

Meski pun memiliki kekurangan, namun ia menilai pasca reformasi merupakan masa ternikmat bagi kebebasan pers di Indonesia setelah mengalami banyak tekanan pada pemerintahan Orde Baru.

Menurut dia, kebebasan pers saat ini tidak hanya dinikmati oleh insan pers yang terjun di media, namun juga masyarakat yang bisa mengakses segala macam informasi melalui perangkat teknologi.

“Tidak hanya jurnalis yang bisa menyebarkan informasi, masyarakat pun bisa dengan membuat blog, vlog, dan sebagainya atau menerima sumber informasi yang tidak terbatas,” tutur Don Bosco.

Praktik tersebut merupakan bagian dari fase “3rd Screen”, katanya melanjutkan, yaitu pola masyarakat yang menerima informasi dari layar gawai masing-masing.

Sedangkan pada fase “1st Screen” ialah bentuk penerimaan informasi media dari layar televisi, dan fase “2nd Screen” ada pada penerimaan informasi melalui monitor komputer, ujar Don Bosco memaparkan. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kebijakan Hukum Terbuka, MK Tolak Uji Ketentuan Pendanaan Kampanye Pilkada

    • calendar_month Sen, 7 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi memutus menolak uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (UU Pilkada) yang dimohonkan oleh dua orang warga negara, Nu’man Fauzi dan Achiyanur Firmansyah. “Mengadili, menyatakan menolak permohonan […]

  • Bambang Hermanto : Surat FKBPD Akan Ditanggapi Dalam 10 Hari

    • calendar_month Sel, 23 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Terkait mengenai surat konfirmasi Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) tentang anggaran, akan ditanggapi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Musi Rawas, Bambang Hermanto dalam 10 hari mendatang. Hal ini disampaikan Bambang Hermanto siang tadi, Selasa (23/06/2015) kepada Jurnalindependen.com di kantornya. “Kami bukan tidak menanggapi akan surat tersebut, namun kami […]

  • Evaluasi Kinerja dan Kebijakan APBD Prov. Sumatera Selatan

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Catatan Akhir Tahun 2014 Kajian/Analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) – Sumsel. Oleh : Nunik Hadayani (Koord. Sumsel)   Sebagaimana telah diatur dalam konstitusi kita pada UUD 1945 terutama pada pasal 23 ayat 1 yang berbunyi Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan […]

  • KPAI : Nikah Sirri Pintu Masuk Perdagangan Manusia

    • calendar_month Sen, 25 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa nikah siri merupakan pintu masuk perdagangan manusia. “Tren nikah siri dan kontrak berpotensi menjadi pintu masuk perdagangan manusia. Bahkan trennya, muncul bentuk perdagangan manusia gaya lama, dimodifikasi melalui media sosial,” ujar Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesoa (KPAI), Susanto, di Jakarta, Minggu. Susanto menjelaskan nikah siri merupakan bentuk […]

  • Inilah Daftar 70 Anggota PPK Yang Dilantik KPU Mura

    • calendar_month Sab, 29 Feb 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS -| Berikut Daftar 70 Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih yang dilantik KPU Mura, Sabtu (29/02) di SMart Hotel Lubuklinggau. Post Views: 1,208

  • Pemkab Mura dan UMP Teken MoU Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat

    • calendar_month Kam, 28 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Pemkab Musi Rawas (Mura)  dan Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) menandatangani MoU kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat di Gedung Rektorat setempat, Kamis (28/03). Bupati Musi Rawas dan Rektor UMP, Abid Djazuli menandatangani MoU dengan dihadiri dari kedua belah pihak. Dari Pemkab Mura turut hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Syaiful Ibna, Kepala Badan Litbang Bambang […]

expand_less