Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Komisi III DPR Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Jawa Barat

Komisi III DPR Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Jawa Barat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 23 Feb 2017
  • visibility 112

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengevaluasi Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen. Pol. Anton Charliyan terkait posisinya selaku Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

“Ada info akurat bahwa Kapolda Jawa Barat membentuk dan membina ormas yang sengaja diadu domba dengan ormas lain. Saya termasuk yang tegas meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Jabar,” ungkap Benny saat  Rapat Kerja Komisi III  dengan Kapolri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017)

Adu domba yang dimaksud Benny terjadi saat bentrok antara massa GMBI dan massa Front Pembela Islam (FPI) di depan Mapolda Jabar, beberapa pekan lalu.

Benny menilai cara seperti itu tidak betul. Oleh karena itu pihaknya dengan tegas meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Jawa Barat. Sekaligus menindak tegas ormas GMBI yang terang-terangan menyerang anggota FPI saat menggelar demontrasi dukungan terhadap Habib Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat.

“Polisi harus tegas, kalau ada ormas yang anarkis tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ormas satu dipersenjatai dan diadu domba untuk serang ormas lainnya,” tegas Benny.

Sementara itu Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan yang sedianya diminta hadir dalam Raker antara Komisi III dan Kapolri, berhalangan hadir. Oleh karena itu Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo meminta Wakapolda Jawa Barat yang datang mewakili Kapolda Jabar untuk menyampaikan masukan Komisi III tersebut kepada Kapolda Jabar.(ayu/sc-DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Musi Rawas Berduka atas Wafatnya Kadis Ketahanan Pangan

    • calendar_month Rab, 14 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berduka atas wafatnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas, Ir Ramdani, M.Si. Rabu (14/11/2018) di ruang ICU RS M Hoesin Palembang pada pukul 19.35 WIB. Pejabat Eselon II Pemkab Mura ini, menghembuskan napas terakhirnya setelah dirawat 11 hari setelah mengalami kecelakaan pada, Minggu (4/11/2018) sekitar pukul 08.45 […]

  • Evaluasi Kinerja dan Kebijakan APBD Prov. Sumatera Selatan

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Catatan Akhir Tahun 2014 Kajian/Analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) – Sumsel. Oleh : Nunik Hadayani (Koord. Sumsel) Sebagaimana telah diatur dalam konstitusi kita pada UUD 1945 terutama pada pasal 23 ayat 1 yang berbunyi Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka […]

  • Atasi Penyakit Tanaman Karet, Bupati Mura Canangkan Gardal JAP

    • calendar_month Sel, 30 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan, Selasa (30/10) mencanangkan Gerakan Pengendalian Jamur Akar Putih (Gardal JAP) di Lapangan Desa Marga Tani Kecamatan Jayaloka yang ditandai dengan melakukan aplikasi fungisida pada tanaman karet yang terserang penyakit JAP (Aplikasi APH) dan penyerahan bantuan kepada kelompok tani. Pencanangan ini dilakukan bersama Direktur Perlindungan Tanaman Kementerian […]

  • Inilah 33 Anggota Koperasi Korpri Musi Rawas Yang Mengundurkan Diri

    • calendar_month Sen, 6 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Post Views: 822

  • Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah

    • calendar_month Rab, 6 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 106
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengklaim tidak pernah diberi peringatan oleh Pemerintah bahwa organisasinya bertentangan dengan Pancasila sebelum tindakan pembubaran. Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Pengurus DPP HTI Abdul Fanani yang menjadi saksi Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 dalam sidang mendengar keterangan Ahli dan Saksi uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang […]

  • Aturan Daftar Pemilih Tambahan Pemilu 2019 Diuji

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar dua sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (14/3/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Para Pemohon dua perkara tersebut mempersoalkan terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan syarat dapat memilih mesti memiliki KTP Elektronik. Permohonan Nomor 20/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Perludem, Hadar Nafis Gumay, Feri […]

expand_less