Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Web Informasi Hukum Pemkot Lubuklinggau Dipenuhi Iklan, Kominfo : Dihacker

Web Informasi Hukum Pemkot Lubuklinggau Dipenuhi Iklan, Kominfo : Dihacker

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 16 Jan 2024
  • visibility 69

LUBUKLINGGAU – Web Informasi Hukum Pemkot Lubuklinggau pagi tadi, Selasa 14 Januari 2024 terpantau dipenuhi berbagai jenis iklan.

Web jdih.lubuklinggaukota.go.id dipenuhi dengan jenis iklan, seperti jenis vinyet, sharelink, cuping, native dan lainnya. Bahkan iklan sharelink ke berbagai markatplace.

Web ini merupakan web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau. Namun hingga berita ini upload belum ada jawaban dari Kabag Hukum, Aris Garnida Husein.

Sementara, Kabid Telematika Diskominfotiksan, Nata Suryapati mengklarifikasi web tersebut kena hack, diduga dari orang yang tak bertanggung jawab.

“Web tersebut kena hack dan sekarang langsung kita take down, khawatir merambat ke web lainnya,” ujarnya saat ditemui dikantornya, Selasa (14/01/1024).

Dia juga mengatakan akan mengklarifikasi develop web tersebut di Bagian Hukum.

Ketika ditanya, bagaimana tahu web itu dihack, dia menjawab karena tidak merasa memprogram iklan itu dan tak mungkin memasang iklan itu.

“Pengelolaan web tiap OPD yang berbentuk sub domain yang meng-induk ke domain Lubuklinggaukota.go.id diserahkan ke OPD masing-masing.

Kominfo hanya membuat sub domainnya saja dan dalam pembuatan sub domain tersebut tanpa biaya. Karena sifatnya nge-sub ke kita,” jelasnya.

Kata dia, untuk domain Lubuklinggau.go.id saja bayarnya sangat murah melalui Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), sekitar Rp 15.000,- sedangkan sub domain dibuat dari Kominfo.

“Murah karena domain pemerintah,” tutupnya. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 3.232 Warga Non Muslim Belum Miliki Akte Nikah

    • calendar_month Kam, 22 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Realisasi layanan pencatatan perkawinan di Kabupaten Musi Rawas (Mura), masih jauh dari harapan. Pasalnya, terhitung Januari hingga Agustus 2019 barulah 31 pasang warga non muslim miliki akte nikah. Sedangkan, 3.232 warga diketahui telah menikah. Namun,  belum memiliki akte nikah yang merupakan bukti sah pernikahan dari pemerintah. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil […]

  • Rapat Paripurna DPRD, HUT Mura ke-80, Gubernur Sumsel Apresiasi

    Rapat Paripurna DPRD, HUT Mura ke-80, Gubernur Sumsel Apresiasi

    • calendar_month Kam, 4 Mei 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Memperingati Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas ke-80, DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Muara Beliti, Rabu (3/5/2023). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Musi Rawas, Azandri didampingi Bupati Musi Rawas, Wakil Bupati Musi Rawas, Wakil Ketua DPRD l, Waka ll, serta para Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, Forkopimda Musi Rawas, […]

  • Waspada! Agenda di Balik Pengadilan Rakyat Peristiwa 1965

    • calendar_month Jum, 13 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik mengatakan, Pemerintah Indonesia harus mewaspadai agenda dibalik penyelenggaraan Pengadilan Rakyat atas peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda. “Rencana sejumlah aktivis bersama elemen keluarga eks PKI menggelar pengadilan rakyat atas peristiwa 1965 harus dicermati dan diwaspadai pemerintah dan semua pihak,” katanya di Jakarta, Jumat (13/11). Mahfudz […]

  • Mengenai Perizinan Walet, Dishut Belum Berani Pasang Target

    • calendar_month Kam, 29 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Terhadap Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet (SBW) pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas akan segera sosialisasi perizinan dan inventarisir. Dari penelusuran Jurnalindependen.com setidaknya di Kecamatan Megang Sakti ada 38 penangkar SBW yang kemudian ditambah temuan baru sebanyak 6 penangkar, bahkan baru-baru ini informasi dari Kecamatan Megang Sakti sebenarnya jumlah penangkar sudah diatas […]

  • Heri Candra Terpilih Sebagai Ketua PWNU Sumsel

    • calendar_month Sel, 26 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Ustadz Heri Candra terpilih sebagai ketua Tanfidziyah untuk Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam Konferensi Wilayah NU yang diselenggarakan di Room Smart Hotel Kota Lubuklinggau, Senin (25/12). Konferensi Wilayah NU tersebut, di ikuti tiga calon ketua Tanfidziyah, diantaranya, Heri Candra, Ki Samsudin, Faidhol Barokah, masing-masing peserta berasal dari […]

  • MK Kembalikan Hak Mantan Narapidana

    • calendar_month Sel, 21 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    SEMARANG – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber dalam diskusi hukum yang bertajuk “Pengembalian Hak Menduduki Jabatan Kepala Daerah Terhadap Mantan Terpidana Korupsi”, Sabtu (18/3) di Gedung Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Anwar menjelaskan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dalam putusan itu, MK menyatakan pasal 7 huruf g […]

expand_less