Warga Batu Marta Tolak Aktivitas Tambang Batubara
- account_circle investigasi
- calendar_month Kam, 13 Sep 2018
- visibility 93
BATURAJA – Ratusan warga Batu Marta Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU mendatangi kantor DPRD OKU guna menyampaikan aspirasi atas adanya aktifitas penambangan Batu Bara oleh PT Selo Agrodedeli di kawasan tersebut.
Koordinator aksi Irsan Audi menyampaikan tuntutan masyarakat Batumarta yang menolak keras adanya penambangan di kawasan lingkup Kecamatan Lubuk Raja, menurutnya pihak PT tidak pernah menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat akan adanya pertambangan batubara di daerah tersebut, sehingga menimbulkan penolakan di masyarakat.
“Kami masyarakat kecamatan Lubuk Raja, saat ini ada salah satu PT yang ingin melakukan penambangan di tempat kami, tentunya masyarakat sangat kecewa karena tidak ada sosialisasi terlebih dahulu dan kesepakatan sebelumnya,”ucap Irsan saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD OKU, Kamis (13/9/2018).
Dikatakan Irsan bahwa masyarakat telah berupaya berkoordinasi namun tidak ada pihak perusahaan tetap akan melakukan penambangan, untuk masyarakat meminta upaya dari wakil rakyat DPRD OKU untuk menyampaikan aspirasinya ke pihak terkait dan pemerintah. Anggota DPRD OKU Yopi Sahrudin menerima aspirasi massa menuntut penambangan batu bara segera ditutup
“Kami meminta segala aktifitas penambangan di kecamatan Lubuk Raja agar dihentikan, apalagi wilayah Lubuk raja sudah menjadi wilayah agribisnis, dengan kehidupan yang sudah nyaman dan perekonomian stabil, dan makmur, jadi jangan di ganggu lagi dengan adanya aktifitas penambangan di kawasan tersebut,” tegasnya.
Aksi demo disambut oleh beberapa anggota Dewan Yopi Sahrudin, didampingi Ridar, Kasat Pol PP Agus Salim, BPN, Asisten I Setda OKU, dan beberapa dinas, dilanjutkan dialog bersama di dalam gedung dewan.
Disampaikan Yopi Sahrudin, aspirasi masyarakat Lubuk Raja akan di tindak lanjuti secepatnya dan akan dilakukan pembahasan nantinya bersama ketua dan anggota lainnya.
“Ini akan kita bahas segera dan kita sampaikan ke pemerintah Pusat dan Provinsi, dikarenakan dinas yang membidangi pertambangan sudah beralih ke tingkat provinsi dan dalam waktu dekat akan segera kita sampaikan hasilnya,” ucapnya. (*)
- Penulis: investigasi
