Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Inspektorat : 21 Laporan Masuk Tujuh Sudah diproses

Inspektorat : 21 Laporan Masuk Tujuh Sudah diproses

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 3 Mar 2017
  • visibility 144

MUSIRAWAS – Laporan mengenai dugaan aksi pungutan liar (Pungli)‎ serta korupsi di wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura), hingga saat ini terus bertambah. Inspektorat Kabupaten setempat mengklaim ada sekitar 21 laporan yang masuk dan tujuh kasus tengah diproses pada tahun ini.

Inspektur Kabupaten Mura Alexander Akbar melalui Sekertaris Pujo Wiloso menyatakan bahwa laporan yang masuk ke pihaknya cukup beragam. Namun yang paling mendominasi seperti pelanggaran penggunaan anggaran dana desa (ADD), serta sektor pendidikan, terkait program BOS dan kartu Indonesia pintar (KIP). Laporan itu ada yang masuk sejak 2016 hingga 2017.

Pihaknya menegaskan, banyaknya laporan yang masuk ke Inspektorat bukanlah suatu prestasi, tapi kejadian ini mesti disikapi dengan maksimal dan ditindaklanjuti, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara.

“Rata-rata banyak kesalahan mengenai adminitrasi keuangan. Modus yang sering kami temui, seperti dana itu masuk ke rekening Kades dan tidak masuk ke rekening desa. Serta terjadinya perubahan sistem yang lebih ketat, semua transaksi mesti dilampirkan bukti kuitansi,” kata Pujo Wiloso, Jumat (3/3). (cj13-Sumeks)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ibu Negara Kampanye Pola Asuh Berbasis Karakter kepada Masyarakat Toba Samosir

    • calendar_month Rab, 18 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    IBU Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah yang ada di Provinsi Sumatra Utara, Selasa, 17 April 2018. Dalam kunjungan kerja kali ini, Ibu Iriana didampingi sejumlah istri Menteri Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK). Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Ibu Iriana beserta rombongan […]

  • Kontras Rekomendasi Tujuh Agenda Prioritas Menko Polhukam

    • calendar_month Ming, 16 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 181
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merekomendasikan tujuh agenda yang selayaknya menjadi prioritas bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. “Kontras merekomendasikan tujuh agenda prioritas yang terkait dengan bidang politik, hukum dan keamanan di bawah Menkopolhukam,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam keterangan […]

  • Kades Benarkan Keterangan Satlak Soal Proyek Pamsimas

    • calendar_month Sel, 12 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Musirawas – Proyek Pamsimas anggaran Rp. 380 Juta APBN 2017, di Desa Ciptodadi,Kecamatan Sukakarya, Musirawas, Sumatera Selatan, diduga proyek konspirasi (persekongkolan), dimana Bendahara kegiatan Pamsismas di Desa itu anak Pak Kades. Hal ini diakui Sukria Kades Desa Ciptodadi (11/12/2017), dirumah makan Solo, Muara Beliti. “Apa jadi masalah jika anak saya jadi bendahara proyek pamsimas, menurutnya diperbolehkan dan tidak ada masalah, soal aturan dan […]

  • Ini Persyaratan Program Bedah Rumah

    • calendar_month Sel, 3 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – MoU program bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Musi Rawas (Mura) untuk bedah rumah masih dalam penyampaian persyaratan ke masyarakat. MoU yang di gelar di Oof Room Pemkab Mura kemarin, bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk membangun rumah yang lebih layak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, Agus Susanto, melalui Kabid […]

  • 75 Desa Ditarget Cair DD Jumat Besok

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemkab Musi Rawas (Mura) targetkan penyaluran Dana Desa (DD) secara langsung untuk 75 desa pada Jumat besok. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Mura melalui Sekretaris, Alexander Zulkarnain, Rabu (04/03) di kantornya. “Setelah pencairan langsung DD dari 25 desa yang pertama se-Sumsel, kita melanjutkan upload dan pengajuan 75 desa pada Senin […]

  • Ahli: Perbedaan Pengaturan Keuangan Pusat dan Daerah Inkonstitusional

    • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 172
    • 0Komentar

    JAKARTA – Perbedaan pengaturan proporsi antara anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (UU APBN 2018) bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana selaku […]

expand_less