Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » UMK Merupakan Komponen Pendukung Harmonisasi Hubungan Industrial

UMK Merupakan Komponen Pendukung Harmonisasi Hubungan Industrial

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 28 Feb 2017
  • visibility 89

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com -Pemerintah Kabupaten Musirawas melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Musirawas tahun 2017 di aula BLK Dinas setempat, Selasa (28/02).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), H Burlian dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam hubungan industrial perlunya harmonisasi antara perusahaan, pengusaha dan pekerja serta pemerintah.

“Hubungan industrial yang harmonis merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dengan tercapainya kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan produksi usaha.

Kesejahteraan pekerja dapat diartikan bahwa semua kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya dapat terpenuhi dengan mencerminkan imbalan yang sesuai. Selain itu perusahaan dapat memberikan insentif yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja sehingga dapat mendukung perusahaan untuk maju,” kata H Burlian.

Permasalahan tenaga kerja sering terjadi, menurut H Burlian karena masalah upah dan hal ini dapat merusak hubungan industtrial. Pengaruhnya, ketenangan dan kesejahteraan pekerja tidak tercapai dan berdampak menghambat proses produksi usaha.

Untuk itu, lanjut H Burlian pemerintah perlu menetapkan upah minimum pekerja sesuai kehidupan yang layak dengan memperhatikan keberlangsungan usaha atau perusahaan. Dewan pengupahan bersama kepala daerah telah mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Selatan setelah melalui serangkaian kajian dan survey kelayakan hidup, maka gubernur telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Musirawas tahun 2017 sebesar Rp 2.507.400,- per bulan atau Rp 100.925,- per hari.

Sementara, Sekretaris Disnakertrans, Yapan Selamat menyampaikan bahwa sosialisasi dimaksud untuk menyatukan visi tentang UMK kepada perusahaan, pengusaha dan pekerja. Menyampaikan informasi tentang UMK yang mesti dipatuhi oleh perusahaan terhadap pekerjanya.

“UMK sudah ditetapkan melalui berbagai survey kelayakan dengan harapan dapat di laksanakan sehingga dapat tercipta hubungan industrial yang baik, tercapainya kesejahteraan pekerja dan iklim investasi di Kabupaten Musirawas sehingga tercapainya Musirawas SEMPURNA,” kata Yapan Selamat.

Sosialisasi UMK tersebut dibuka Bupati Musirawas, H Hendra Gunawan melalui Kepala Disnakertrans, H Burlian. Dihadiri Perwakilan Kodim 0406, para kepala perangkat daerah seperti Kabag Humas, Sekretariat DPRD dan lainnya serta berbagai perwakilan perusahaan, pengusaha dan pekerja di Kabupaten Musirawas. (ADV – Faisol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wartawan Harus Jadi Pemersatu Bangsa

    • calendar_month Rab, 3 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta agar para wartawan ikut andil dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta kondusifitas bangsa. Sebagai jurnalis yang berpihak kepada kepentingan publik, wartawan juga harus mampu mencerdaskan masyarakat melalui berita informasi yang disajikan. “Jangan hanya terjebak adigium bahwa bad news is good news, sehingga lebih sering mementingkan bombastis ketimbang […]

  • Kedaulatan Pangan Masih Jadi Pertanyaan

    • calendar_month Jum, 14 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kedaulatan pangan yang sering didengungkan dan diimpikan masih menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Persoalannya berkutat pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah kerap mengklaim ketersediaan pangan cukup, tapi saat yang sama selalu ada impor pangan yang masif. Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion(FGD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Wakil Ketua DPR […]

  • Pemerintah Diminta Stabilkan Rupiah dan Evaluasi Dana Desa

    • calendar_month Sel, 24 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku miris mengetahui keterpurukan nilai tukar rupiah. Terlebih lagi menurutnya beberapa Menteri berujar bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa. Ia meminta pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Ia juga menegaskan bahwa selama ini kebutuhan Indonesia untuk melakukan impor masih tinggi. Bahkan ironisnya, untuk […]

  • Usai Sertijab Walikota Lubuklinggau Gelar Rapat Konsolidasi

    • calendar_month Kam, 20 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Walikota SN Prana Putra sohe dan Wakil Walikota Lubuklinggau Sulaiman Kohar usai serah terima jabatan langsung menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh kepala OPD, Camat, dan Lurah di Op Room Moneng Sepati, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Lubuklinggau, Kamis (20/09). Rapat dipimpin langsung oleh Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe dan didampingi Wakil Walikota, Sulaiman […]

  • DPR Sesalkan Publik Figur Langgar Prokes Usai Vaksin

    • calendar_month Jum, 15 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyesalkan adanya publik figur yang melanggar protokol kesehatan pasca mendapatkan vaksinasi Covid-19. Perilaku tersebut dinilai Azis sangat tidak terpuji dan tidak patut dicontoh. Menurutnya, meskipun proses vaksinasi Covid sudah berlangsung, protokol kesehatan (prokes) tetap harus dipatuhi oleh masyarakat, terutama publik figur yang dipilih pemerintah untuk […]

  • KPK Tahan 4 Tersangka Suap DPRD Kabupaten Muba

    KPK Tahan 4 Tersangka Suap DPRD Kabupaten Muba

    • calendar_month Rab, 16 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap 4 tersangka perkara dugaan suap kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terkait persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi Banyuasin tahun anggaran 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015. Keempat tersangka tersebut […]

expand_less