Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Uang Suap Penerimaan Bintara di Polda Sumsel Meningkat

Uang Suap Penerimaan Bintara di Polda Sumsel Meningkat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 4 Apr 2017
  • visibility 47

PALEMBANG – Uang suap yang diamankan Tim Propam Mabes Polri dari tersangka suap penerimaan anggota bintara Polri tahun 2016 di lingkungan Polda Sumatera Selatan mengalami peningkatan.

“Uang suap yang awalnya dihimpun dari delapan tersangka sekitar Rp4 miliar kini hasil pengembangan dan pemeriksaan terakhir berkembang menjadi Rp6,7 miliar dari 15 tersangka,” kata Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di Palembang, Senin.

Menurut dia, pengungkapan kasus dugaan suap penerimaan bintara Polri, bukan hasil operasi tangkap tangan seperti informasi yang beredar dalam sepekan terakhir.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan upaya Polda Sumsel untuk menciptakan kegiatan penerimaan anggota Polri baik jalur bintara maupun perwira yang bersih dari praktik suap atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan upaya tersebut, tim Bidang Propam Polda Sumsel didukung Propam Mabes Polri berhasil menemukan indikasi penyimpangan dan pelanggaran disiplin anggota Polda Sumsel yang terlibat dalam panitia/proses penyeleksian bintara Polri tahun 2016.

Untuk memberikan peringatan kepada panitia penyeleksian anggota Polri tahun 2017 yang sedang berlangsung sekarang ini, pihaknya melakukan tindakan tegas kepada 15 orang tersangka.

“Setelah melalui proses pemeriksaan Propam Mabes Polri dan Polda Sumsel, 15 anggota polda berpangkat perwira, bintara, dan sipil/PNS yang terindikasi terlibat dalam kasus dugaan suap penerimaan bintara tahun lalu telah dinonjobkan dan dimutasi,” ujar Agung.

Dengan dilakukan tindakan tersebut, diharapkan proses penerimaan anggota Polri yang melalui seleksi di Polda Sumsel pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa benar-benar bersih dari praktik suap atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara untuk tindakan penegakan hukum dan disiplin lainnya, seluruh anggota dan PNS yang terlibat dalam kasus suap itu akan diproses sidang kode etik, kata kapolda.

Sebelumnya delapan personel Polda Sumatera Selatan menjalani pemeriksaan intensif sejak Rabu (29/3) hingga Jumat (31/3) terkait dugaan pelanggaran disiplin atau Komisi Kode Etik Polri terkait penerimaan anggota bintara Polri pada 2016.

Anggota Polda Sumsel berpangkat perwira dan bintara yang diperiksa Tim Provost/Propam Mabes Polri itu yakni Kabid Dokkes Kombes Pol dr Soesilo Pradoto, Kasubdit Kespol AKBP Saiful, Kaurkes Kompol Mansuri, Kabag Psikologi AKBP Edya Kurnia, Panitia Jasmani AKBP Thoad, Panitia Akademik AKBP Deni Darmapala, Bripka Ismail, Brigadir Lutfi, serta dua sipil/PNS Polda Sumsel yakni Fitri dan Misno. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Proyek Tak Berkualitas, Kejari Lubuklinggau Akan Telaah Dulu

    • calendar_month Sel, 4 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Sumsel akan menelaah terlebih dahulu terkait persoalan proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang telah di terbitkan MediaSinarMuratara.com beberapa hari lalu. Dugaan sementara tidak berkwalitasnya kondisi bangunan peningkatan jalan menuju Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tenggah Lakitan (STL) Ulu Terawas. Proyek yang dikerjakan PT Graha Puna Praja tersebut berasal […]

  • Jokowi Minta ASEAN Tangani Masalah Muslim Rohingya di Rakhine State

    Jokowi Minta ASEAN Tangani Masalah Muslim Rohingya di Rakhine State

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Presiden Jokowi menerima Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019). Dalam pertemuan, Jokowi menyampaikan pentingnya konsep kerja sama Indo-Pasifik terkait nasib muslim Rohingya di Kota Rakhine, Myanmar. “Mengenai masalah Rakhine State, Presiden menyampaikan pentingnya keterlibatan ASEAN dalam membantu Myanmar di dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, damai, dan bermartabat,” kata […]

  • Mall Pelayanan Publik Musi Rawas Bakal Launching, Sistem Layanan Masyarakat Terintegrasi

    Mall Pelayanan Publik Musi Rawas Bakal Launching, Sistem Layanan Masyarakat Terintegrasi

    • calendar_month Jum, 2 Sep 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas segera me-launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Musi Rawas yang terintegrasi agar mempermudah pelayanan kepada publik/masyarakat. Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud melalui Assisten II, H Aidil Rusman menyampaikan, sesuai koordinasi dengan Kementerian PAN RB, MPP harus segera di launching dan segera melayani publik. “Untuk itu kita […]

  • MK Terima 48 Perkara Permohonan PHP Kada 2017

    • calendar_month Kam, 2 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pada hari terakhir  penerimaan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak 2017, Rabu (1/3), MK menerima 3 perkara. Dengan demikian, total perkara yang masuk sejak dibukanya pendaftaran permohonan adalah sebanyak 48 perkara. Post Views: 598

  • KPU Mura Gelar Tes PPS Tertulis

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 39
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas (Mura), melakukan penjaringan Panitia Pemilihan Suara (PPS) dengan tahap tes tertulis. “Tes tertulis, melalui 2 tahap yakni pagi dan siang. Yang ikut tes tertulis setelah lulus tahapan adminitrasi,” kata Komisioner KPUD Musi Rawas Syarifudin kepada wartawan, Rabu (04/03). Dalam satu desa ada tiga orang anggota […]

  • Soal Komentar LSM PPNI, Karyasid : “Bila Perlu Aku Cucuk Mulutnya”

    • calendar_month Rab, 17 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 49
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, SBP.com – Dikonfirmasi H Karyasid Helmi selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Via Handphone dengan No 08137305xxxx Rabu 17 Mei 2017 mengatakan, “Apa pun yang di sampaikan itu tidak benar apa lagi yang soal menantang LSM Peduli Pembangunan Nasional Indonesia (PPNI) yang ketuanya Subar […]

expand_less