Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Uang Suap Penerimaan Bintara di Polda Sumsel Meningkat

Uang Suap Penerimaan Bintara di Polda Sumsel Meningkat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 4 Apr 2017
  • visibility 115

PALEMBANG – Uang suap yang diamankan Tim Propam Mabes Polri dari tersangka suap penerimaan anggota bintara Polri tahun 2016 di lingkungan Polda Sumatera Selatan mengalami peningkatan.

“Uang suap yang awalnya dihimpun dari delapan tersangka sekitar Rp4 miliar kini hasil pengembangan dan pemeriksaan terakhir berkembang menjadi Rp6,7 miliar dari 15 tersangka,” kata Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di Palembang, Senin.

Menurut dia, pengungkapan kasus dugaan suap penerimaan bintara Polri, bukan hasil operasi tangkap tangan seperti informasi yang beredar dalam sepekan terakhir.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan upaya Polda Sumsel untuk menciptakan kegiatan penerimaan anggota Polri baik jalur bintara maupun perwira yang bersih dari praktik suap atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan upaya tersebut, tim Bidang Propam Polda Sumsel didukung Propam Mabes Polri berhasil menemukan indikasi penyimpangan dan pelanggaran disiplin anggota Polda Sumsel yang terlibat dalam panitia/proses penyeleksian bintara Polri tahun 2016.

Untuk memberikan peringatan kepada panitia penyeleksian anggota Polri tahun 2017 yang sedang berlangsung sekarang ini, pihaknya melakukan tindakan tegas kepada 15 orang tersangka.

“Setelah melalui proses pemeriksaan Propam Mabes Polri dan Polda Sumsel, 15 anggota polda berpangkat perwira, bintara, dan sipil/PNS yang terindikasi terlibat dalam kasus dugaan suap penerimaan bintara tahun lalu telah dinonjobkan dan dimutasi,” ujar Agung.

Dengan dilakukan tindakan tersebut, diharapkan proses penerimaan anggota Polri yang melalui seleksi di Polda Sumsel pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa benar-benar bersih dari praktik suap atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara untuk tindakan penegakan hukum dan disiplin lainnya, seluruh anggota dan PNS yang terlibat dalam kasus suap itu akan diproses sidang kode etik, kata kapolda.

Sebelumnya delapan personel Polda Sumatera Selatan menjalani pemeriksaan intensif sejak Rabu (29/3) hingga Jumat (31/3) terkait dugaan pelanggaran disiplin atau Komisi Kode Etik Polri terkait penerimaan anggota bintara Polri pada 2016.

Anggota Polda Sumsel berpangkat perwira dan bintara yang diperiksa Tim Provost/Propam Mabes Polri itu yakni Kabid Dokkes Kombes Pol dr Soesilo Pradoto, Kasubdit Kespol AKBP Saiful, Kaurkes Kompol Mansuri, Kabag Psikologi AKBP Edya Kurnia, Panitia Jasmani AKBP Thoad, Panitia Akademik AKBP Deni Darmapala, Bripka Ismail, Brigadir Lutfi, serta dua sipil/PNS Polda Sumsel yakni Fitri dan Misno. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Ajukan 13 Raperda ke DPRD Mura

    • calendar_month Ming, 29 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS- Sedikitnya 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas. Dimana, hal tersebut dituangkan dalam penandatangan MoU kesepakatan untuk program pembentukan 13 Peraturan Daerah (Perda) tahun 2018. MoU tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mura, Sabtu (28/4), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mura Yudi Fratama, dan […]

  • Telkomsel Diminta Fasilitasi Signal GSM Lebih Stabil

    • calendar_month Kam, 26 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Frekuensi signal GSM di lingkungan perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti belum stabil alias masih naik turun. Kondisi ini menyebabkan banyak usulan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pihak operator memaksimalkan signal GSM di wilayah itu. Menanggapi usulan ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Musi Rawas langsung berkoordinasi ke pihak operator, salah […]

  • Disbudpar Akui Rekom Izin Kolam Pancing Griya Silampari Indah

    • calendar_month Sel, 1 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 182
    • 0Komentar

    * Abdullah H TL Bantah Ada Rekom Koperasi Korpri Untuk Kolam Pancing MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Tentang Kolam Pancing di Griya Silampari Indah PT Paku Alam telah mendapatkan rekomendasi izin pariwisata dibenarkan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas, melalui Kasi Penyuluhan, Makmun. Menurut Makmun ketika ditemui dikantornya, Selasa (01/12/2015) rekomendasi izin pengelolaan wisata […]

  • Webinar GANN RI, Ketua MB Ajak Pemerintah Gerakkan Program P4GN

    • calendar_month Sel, 28 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 189
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Ketua Komunitas (MB) Media Bersama, K Mahmud Salim mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Musi Rawas (Mura) segera  menggerakkan Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sebagaimana kita ketahui hal ini sudah di program kan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 20 Tahun 2010 demi menuju Desa Bersinar tanpa Narkoba. “Dalam penanganan […]

  • Pemberian Fasilitasi RumJab Sekda Musi Rawas Rp575 Juta Tak Miliki Dasar Hukum

    Pemberian Fasilitasi RumJab Sekda Musi Rawas Rp575 Juta Tak Miliki Dasar Hukum

    • calendar_month Sen, 12 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 275
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp33.910.196.950,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp32.683.297.479,00 atau 96,38% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa tersebut dianggarkan antara lain untuk Program Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sebesar Rp4.971.822.600,00 dengan realisasi sebesar Rp4.848.086.000,00. Realisasi tersebut tidak seluruhnya untuk penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah […]

  • Plt Kadisdik Mura Bantah Info Batal Penerimaan CPNS dan PPPK, itu Hoax

    Plt Kadisdik Mura Bantah Info Batal Penerimaan CPNS dan PPPK, itu Hoax

    • calendar_month Sab, 31 Agu 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 155
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mura, Dien Candra membantah pernyataan Ketua Forum Honorer tentang isu batalnya penerimaan CPNS dan PPPK guru tahun 2024. “Info pembatalan itu hoax, tidak benar dan bohong” katanya saat dihubungi via seluler, Sabtu (31/8/2024). Dia menjelaskan, penerimaan CPNS tahun 2024 sebanyak 250 formasi. Terdiri dari 50 Formasi Tenaga […]

expand_less