Pertamina Belum Serius Tangani BBM ‘Kencing di Jalan’

BANTEN – | Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai PT. Pertamina (Persero) belum serius menangani penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dari Terminal BBM ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Menurutnya, praktik truk tangki BBM “kencing di jalan” masih sering ditemukan di lapangan.

“PT Pertamina sudah empat tahun berkomitmen untuk membenahi sistem pengendalian dan pengawasan dalam distribusi BBM, tetapi hingga saat ini masih terus terjadi penyimpangan di lapangan,” ungkap Gus Irawan ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Terminal BBM Tanjung Gerem di Cilegon, Banten, Jumat (20/9/2019).

Bersama BPH Migas, Gus Irawan menuturkan kunjungan ini untuk melihat secara langsung kegiatan penyimpanan, penyediaan dan distribusi BBM yang dilaksanakan PT. Pertamina di TBBM Tanjung Gerem. Di samping itu, tim Kunspek Komisi VII DPR RI juga memastikan terlaksananya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas beserta aturan pelaksanaan turunannya.

Seharusnya Pertamina memaksimalkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mengendalikan dan memastikan bahwa tidak ada lagi peluang terjadinya penyimpangan dalam bentuk apapun. Menurut Gus Irawan, dalam beberapa kunjungan, Komisi VII DPR RI kerap menemukan penyimpangan praktik distribusi BBM tidak pada tempatnya atau “kencing di jalan” ini. Diduga ada pihak di luar Pertamina yang terlibat dalam praktek ilegal tersebut.

Hal ini pun menjadi sorotan Komisi VII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran direksi PT. Pertamina beberapa waktu lalu. Namun, menurutnya, upaya PT. Pertamina untuk mengurangi loss atau kehilangan belum terimplementasi dengan baik. “Karena itu, Komisi VII meminta perhatian PT. Pertamina untuk secepatnya melakukan perbaikan sistem pengawasan distribusi BBM sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” jelas Gus.

Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong PT. Pertamina segera mengaplikasikan digitalisasi pada setiap nozzle di SPBU. Nantinya, sistem tersebut akan terintegrasi dengan Terminal BBM untuk mengantisipasi penyimpangan. “Pertamina itu BUMN Merah Putih jadi mestinya setiap kebocoran dan ‘kencing di jalan’ itu harus disikapi, karena yang di ujung menanggung kerugian itu masyarakat pengguna BBM,” tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu juga menyesalkan ketidakhadiran Direksi PT. Pertamina (Persero) dalam kunjungan pengawasan tersebut. “Seharusnya Direksi Pertamina memprioritaskan acara dengan DPR, karena ini amanat konstitusi,” tegas Gus Irawan. (ann/sf—DPRRI)