Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Peristiwa » Tes Urine Dua Kades Tak Bisa BAK

Tes Urine Dua Kades Tak Bisa BAK

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 19 Des 2014
  • visibility 21

MUSI RAWAS,Jurnalindependen.com — Ada kejadian menarik saat tim dokter RSUD dr Sobirin atas permintaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintah Desa (BPMPD)  mengambil urine 20 kepala desa (Kades) yang akan dilantik, Jumat (19/12).

Dua dari 20 kades tersebut yakni Sukriya Kades Ciptodadi dan Hamdani Kades Srimulyo, Kecamatan Purwodadi tidak bisa kencing.

Menurut informasi kedua kades ini tampak tegang ketika urinenya akan diambil untuk di tes apakah mengkonsumsi narkoba atau tidak. Anehnya, kendati sudah meminum dua botol air mineral dan sudah dua kali masuk kamar mandi, tetap saja keduanya tidak bisa kencing. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya setelah mengikuti saran dokter keduanya baru bisa mengeluarkan air kecil.

Sementara untuk 18 kades lainnya tidak ada kendala ketika BAK. Kendati ada yang tak bisa BAK, seluruh kades mendukung diadakannya tes urine sesuai dengan kesepakatan ketika verifikasi berkas.

Kades Ciptodadi, Sukriya, mengatakan tidak mengetahui mengapa ia tidak bisa BAK ketika akan diambil urine oleh tim medis. Padahal ia sudah dua botol meminum air mineral. "Saya sudah dua botol meminum air mineral tetapi tetap saja tidak mau BAK,"paparnya.

Dia tidak menjelaskan secara rinci mengapa tidak bisa BAK. Namun dari raut mukanya terlihat sedikit tegang.
Hal serupa terjadi pada Kades Srimulyo, Hamdani, juga tidak bisa BAK. Namun dia alasannya lain, tidak bisa BAK  lantaran sudah BAK sebelum masuk ruangan. Bahkan dia tidak mengetahui ketika masuk ruangan akan diambil urine. "Saya tidak tahu akan diambil urine untuk tese narkoba. Makanya sebelum masuk BAK dulu,"paparnya.

Kades Sukakarya, Kecamatan STL Ulu  Terawas, Puji Waskito (43) mengatakan sangat mendukung tes urine yang dilakukan BPMPD. Karena apa yang dilakukan BPMPD merupakan kesepakatan kades ketika verifikasi berkas, yang mana bersedia tidak dilantik apabila terbukti mengkonsumsi narkoba ketika di tes urine. "Kalau positif siap tidak dilantik. Tetapi. Yang jelas tidak positif,"tegasnya.

Begitu juga Kades Sukamana, Rhoma Irama, sangat mendukung langkah yang dilakukan BPMPD. Tes urine dilakukan untuk  memerangi narkoba. "Kalau pemimpinnya sudah mengkonsumsi narkoba sudah tentu rakyatnya akan ikut-ikutan juga,"paparnya.

Makanya untuk memerangi narkoba ia mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahaya narkoba dan tidak mengizinkan pesta malam. "Saya  menyambut baik dengan adanya tes urine. Supaya jadi panutan. Tidak terlibat narkoba. Kita sangat mendukung,"ucapnya.

Terpisah Kepala BPMPD, Rudi Irawan Ishak, mengatakan untuk hasil tes urine tersebut sifatnya tertutup. Namun demikian apa yang dilakukan BPMPD mengambil urine setiap Kades yang akan dilantik sesuai dengan komitmen kades saat verifikasi berkas. Saat itu setiap calon Kades membuat surat pernyataan bersedia diambil urine untuk di tes apakah mengkonsumsi narkoba atau tidak. Kalau terbukti berdasarkan tes urine bersedia tidak dilantik. "Mereka maksudnya Kades yang membuat pernyataan bersedia dites urine untuk mengetahui mengkonsumsi narkoba atau tidak,"paparnya. (One)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Baru Dikerjakan Sudah Rusak, Diduga Proyek Jalan Desa Tidak Standar

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Proyek Pembangunan Jalan Desa G2 Dwijaya, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, baru saja selesai dikerjakan sudah banyak yang hancur, padahal proyek tersebut baru selesai dikerjakan. Patut diduga, pelaksanaan proyek tersebut tidak mengacu ke standar PU, itu terlihat dari fisik dilapangan sudah banyak yang retak-retak sehingga menimbulkan garis panjang, mengelupas-lupas sehingga koral telihat dipermukaan, bahkan […]

  • Digitalisasi Uji Kendaraan Bermotor Optimalkan Pelayanan dan PAD

    • calendar_month Kam, 23 Nov 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Perubahan dengan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan pelayanan uji kendaraan bermotor di Kabupaten Musi Rawas. Selain itu penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tersebut dapat lebih optimal. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, Adi Winata saat diwawancarai usai launching sistem digitalisasi uji kendaraan bermotor di kantor KIR Muara Beliti, Kamis mengatakan […]

  • Jalin Kekompakan, Lapas Narkotika Beliti Ajak Pemda Goes Bareng

    • calendar_month Sab, 26 Okt 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – | Untuk terus menjalin kekompakan, baik secara internal maupun seluruh lapisan masyarakat. Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Muara Beliti, menggelar kegiatan goes bareng perwakilan pemerintah daerah (Pemda). Kegiatan bersepeda sendiri, digelar menyemarakkan Hari Darma Karya Dhika (HDKD) 2019. Dalam kesempatanya Kapalas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Suyatna memastikan kegiatan […]

  • Bupati Canangkan Kampanye Imunisasi Measles Rubella

    • calendar_month Sen, 6 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bertempat di halaman SD Negeri Giriyoso Kecamatan Jayaloka, Senin (6/8), Bupati Mura H Hendra Gunawan mencanangkan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) tingkat Kabupaten Mura. Pencanangan ini bertepatan dengan pelaksanaan Gerakan Musi Rawas Sempurna Sehat (GMSS), yang ditandai dengan pemukulan gong bersama-sama tokoh agama dan masyarakat setempat serta pemberian Imunisasi kepada pelajar di […]

  • Mengenai Tagihan Adv, Humas Muratara Dinilai Kolusi

    • calendar_month Jum, 13 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    MURATARA – Guna menikmati anggaran Negara dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang baru terbentuk ini, mulai disorot berbagai media massa, dan penggiat anti korupsi untuk membongkar dugaan adanya indikasi kolusi. Disinyalir modus tercium penggiat anti korupsi didaerah ini, disetiap proses mulai dari pemuatan order publikasi imbal siar atau publikasi pembangunan (advertorial) selalu terjadi kesenjangan, […]

  • PT. Freeport Diminta Segera Tuntaskan Temuan BPK

    • calendar_month Sel, 24 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) agar menindaklanjuti dan menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK tersebut terkait kerusakan hutan lindung dan pencemaran limbah yang berpotensi merugikan negara hingga Rp185,01 triliun yang meliputi polusi udara, polusi air, […]

expand_less