Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Tanah HGU dan HGB Terlantar Bisa Redistribusi

Tanah HGU dan HGB Terlantar Bisa Redistribusi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 11 Sep 2021
  • visibility 178

BALIKPAPAN – | Tanah status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditelantarkan terlalu lama bisa jadi objek redistribusi. Identifikasi tanah HGU dan HGB telantar ini sedang giat dilalukan Komisi II DPR RI.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Hugua usai mengikuti pertemuan dengan otoritas pertanahan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (10/9/2021).

“Banyak tanah HGU maupun HGB ditelantarkan. Kita akan identifikasi kira-kira berapa luas tanah HGU yang ditelantarkan yang bisa menjadi objek redistribusi untuk para petani yang tidak memiliki tanah dan miskin,” ucapnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, dalam reforma agraria ada kebijakan redistribusi tanah. Semua tanah HGU diindentifikasi dulu luas dan kepemilikannya. Banyak tanah HGU milik perusahaan-perusahaan besar di berbagai daerah ditelantarkan.

Setelah identifikasi selesai, diserahkan ke pemerintah daerah untuk dijadikan objek redistribusi. “Pemda akan menetapkan siapa yang berhak diberi tanah objek redistribusi untuk kemudian menjadi hak milik,” jelas Hugua.

Legislator asal Sulawesi Tenggara itu, mengungkapkan, tanah yang dikuasai BUMN, seperti PTPN banyak pula yang ditelantarkan. Ini harus diidentifikasi berapa tahun ditelantarkan dan apakah bisa menjadi objek redistribusi tanah. Dikatakan Hugua, tanah-tanah telantar kerap kali mengundang konflik yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Keberadaan tanah sangat terbatas, sementara penduduk bertambah terus. Masalah tanah tidak pernah berakhir selama manusia hidup. Tanah yang terbatas berhadapan dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi, akan ada masalah terus, karena tanah merupakan hak paling asasi,” tutup Hugua. | mh/es — DPRRI

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SE Kapolri Ingatkan Publik Soal Kebebasan dan Tanggung Jawab

    • calendar_month Sab, 7 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 98
    • 0Komentar

    MAGELANG — Budayawan Romo Mudji Sutrisno menilai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian untuk mengingatkan masyarakat menyangkut pentingnya menggunakan kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat yang harus secara bertanggung jawab. “Kita ambil sebagai sikap mengingatkan, bahwa kita kalau omong jangan asal ‘ngablak’ (asal bicara, red), harus bertanggung jawab menggunakan kebebasan. Itu sebenarnya sudah […]

  • Presiden Jokowi Minta Bupati Fokus Bangun Daerah

    • calendar_month Kam, 5 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden RI Jokowi mengharapkan agar seluruh bupati untuk fokus membangun daerah mereka masing masing. Hal itu disampaikan Jokowi saat silaturahmi dan dialog dengan 30 bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (05/07/2018). Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan yang hadir dalam silaturahmi itu mengaku siap […]

  • Inspektur Satu (IPTU) Nasirin, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Muratara. (Dok: Polres)

    Sosok Brigpol Adenan Zuhri Perkuat Unit Pidsus Polres Muratara dengan Kualifikasi Langka Penyidikan, Begini Penjelasan Kasat Reskrim

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle investigasi
    • visibility 1.361
    • 0Komentar

    MURATARA – Bergabungnya Brigpol Adenan Zuhri di jajaran Unit 2 Pidsus Satreskrim Polres Muratara memicu respons positif dan ekspektasi tinggi dari pimpinan tertinggi Reserse di wilayah tersebut. Kasat Reskrim Polres Muratara, IPTU Nasirin, S.H., M.H., dalam pernyataan resminya, memberikan ulasan mendalam mengenai signifikansi kehadiran personel dengan kualifikasi “langka” tersebut. Menurut IPTU Nasirin, sosok Brigpol Adenan […]

  • Pentingnya Pendidikan Politik Untuk Kemajuan Bangsa

    • calendar_month Ming, 6 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    KENDARI – DPR RI sebagai lembaga legislatif di Indonesia, harus mampu memberikan pembelajaran politik kepada generasi penerus bangsa yang akan datang. Melalui Sekolah Parlemen Kampus yang diadakan oleh DPR, diharapkan memberikan pendidikan politik kepada generasi muda dan menjadi tema yang baik, karena Indonesia akan segera menghadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres. “Parlemen itu harus memberikan pembelajaran […]

  • THR Pegawai Non PNS, Rp 3 Juta hingga Rp 24,9 Juta

    • calendar_month Sab, 26 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural. Pemberian THR dengan angka yang lebih dari tahun kemarin diharap mampu mengdongkrak belanja seluruh aparatur sipil negara (ASN). Selain menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian THR […]

  • Soal Air Irigasi, Bupati Kumpulkan Seluruh Penyuluh dan PPA

    • calendar_month Jum, 30 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Guna mempercepat mengatasi persoalan Saluran Irigasi di Kabupaten Musi Rawas khususnya di Kecamatan Tugumulyo, Purwodadi dan Sumberharta, Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan mengumpulkan seluruh Petugas Penjaga Pintu Air (PPA) dan Penyuluh, Kamis (29/11/2018) malam di Pendopo Bupati. Dikatakan Bupati, tujuan mengundang seluruh PPA dan penyuluh selain menjalin silaturahmi juga yang paling […]

expand_less