Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Pentingnya Pendidikan Politik Untuk Kemajuan Bangsa

Pentingnya Pendidikan Politik Untuk Kemajuan Bangsa

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 6 Mei 2018
  • visibility 118

KENDARI – DPR RI sebagai lembaga legislatif di Indonesia, harus mampu memberikan pembelajaran politik kepada generasi penerus bangsa yang akan datang. Melalui Sekolah Parlemen Kampus yang diadakan oleh DPR, diharapkan memberikan pendidikan politik kepada generasi muda dan menjadi tema yang baik, karena Indonesia akan segera menghadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres.

“Parlemen itu harus memberikan pembelajaran politik kepada generasi muda. Untuk itu, DPR RI sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan acara seperti ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Antara praktek dan teori bisa masuk, serta menjadi ajang bagi DPR untuk dapat memberikan pendidikan politik pemula khusunya bagi para mahasiswa,” kata Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti dalam sambutannya pada Sekolah Parlemen Kampus 2018 di Auditorium Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/5/2018).

Menurut Maya, panggilan akrab Damayanti, generasi muda harus ikut berpartisipasi dalam pemilu dan jangan sampai golput. Di sisi lain, diharapkan pemilih pemula juga harus terhindar dari politik uang.

“Pilihlah bukan dengan rasa teman dengan rasio. Pilihlah secara logic bukan berdasarkan materi dan sogok menyogok. Ini merupakan ajang dimana kita memberikan pengertian tentang pentingnya berpolitik dalam suatu negara, karena ini yang akan memberikan kesejahteraan bagi kita semua,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI Y.O.I. Tahapari mengatakan, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi, perlu mengetahui situasi dan kondisi politik.

Untuk itu, imbuh Tahapari, DPR memberikan program dukungan yang mengajari cara berpolitik yang benar, sehingga masyarakat bisa belajar mengenai kondisi politik. Kerja sama DPR dengan perguruan tinggi ini merupakan dukungan bagi bangsa Indonesia, terutama bagi mahasiswa yang ingin belajar berpolitik.

“DPR RI memberikan inovasi-inovasi yaitu berupa kerja sama dengan universitas di seluruh Tanah Air, untuk dapat memberikan pembekalan. Agar suatu saat nanti mereka dapat menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan mendatang,” kata Tahapari.

Ia berharap, kegiatan Parlemen Kampus terus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan Anggota DPR juga bisa memberikan ilmu politik kepada generasi muda, terutama para mahasiswa di berbagai universitas.

“Kegiatan seperti ini dapat menjadikan mahasiswa mengerti tentang pentingnya pemilu. Sehingga mereka tidak akan menjadi golput karena mereka akan sadar, jika mereka tidak memilih akan berdampak bagi kemjuan Indonesia di masa yang akan datang,” paparnya. (tn/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sudah 53 Berkas Pengajuan Santunan Kematian, 26 Berkas Sudah Selesai

    • calendar_month Kam, 27 Mei 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Program Santunan Kematian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) Tahun 2021 terus bergulir. Setidaknya sudah 53 berkas pengajuan yang sudah masuk ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mura. Santunan Kematian ini merupakan salah satu program yang masuk dalam Visi dan Misi Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) Bupati Hj Ratna Machmud […]

  • Pakar : Ketua MK yang Baru Dinilai Bebas Kepentingan Politik

    Pakar : Ketua MK yang Baru Dinilai Bebas Kepentingan Politik

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 153
    • 0Komentar

    JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menjamin dalam memimpin Mahkamah Konstitusi selama dua tahun kedepan, Arief Hidayat akan terbebas dari pengaruh kepentingan politik. Sebab dalam mengambil keputusan dalam perkara di MK, ketua MK harus mendengarkan mayoritas dari Sembilan hakim MK yang ada. “Saya yakin Pak Arief tidak akan terpengaruh oleh kepentingan politik manapun. Misalkan […]

  • Cegah Penyalahgunaan Narkoba

    • calendar_month Ming, 29 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Ketua DPC GANN Muratara, Rudi Hartono mengatakan bahwa sebagai garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yang sangat merusak masa depan anak-anak serta dampak yang sangat buruk di tengah masyarakat. “Mengucapkan syukur dalam hal ini yang telah memberikan kebijakan, memfasilitasi keberangkatan para kader GANN. Sehingga kita dapat mengikuti pelatihan,” kata Rudi Hartono, Sabtu […]

  • Pemkab Musi Rawas Dukung Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

    • calendar_month Sen, 5 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Musi Rawas, – Pemkab Musi Rawas bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat, menyelenggarakan acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa bagi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan desa se Kabupaten Mura tahun 2018, di Balai Kecamatan Purwodadi, Senin (05/11). Dalam kegiatan tersebut, diikuti sebanyak 372 peserta dari kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, yang dipusatkan […]

  • Komat : Insiden Tolikara Termasuk Pelanggaran HAM Berat

    • calendar_month Jum, 31 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Tim Pencari Fakta Komite Umat (Komat) untuk Tolikara, Fadzlan Gamaratan, mengatakan insiden Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7) termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat karena menghalangi umat beragama beribadah. “Kesimpulan lapangan soal insiden Tolikara, yaitu termasuk pelanggaran HAM berat karena Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) menghalangi umat beragama lain melakukan ibadah dan menjalankan […]

  • Dana Desa Tahun 2020 Jadi Rp 75 Triliun

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Pemerintah memutuskan menaikkan alokasi anggaran dana desa menjadi Rp 75 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Alokasi dana desa untuk 2020 naik 7,14 persen dibandingkan alokasi pada tahun ini sebesar Rp 70 triliun. Kenaikan anggaran dana desa memang direncanakan akan dilakukan setiap tahun hingga 2024 mendatang. Sesuai dengan […]

expand_less