Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Musi Rawas Raih Peringkat Tertingi Penilaian Kinerja Pemerintahan di Sumsel

Musi Rawas Raih Peringkat Tertingi Penilaian Kinerja Pemerintahan di Sumsel

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 26 Apr 2018
  • visibility 102

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali meraih Prestasi, Rabu (25/04/2018) di Hotel Sultan Jakarta Pusat, pada acara malam apresiasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah XXII, Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi (ST) Bintang Dua (**) tahun 2018 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-53 tahun 2018, total skor yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebesar 3.1996 yang menjadikan daerah ini menjadi yang terbaik dari seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan serta menjadi 10 besar Kabupaten terbaik di Region Sumatera. Penyerahan penghargaan ini dihadiri langsung oleh Mendagri RI Tjahjo Kumolo dan Direktur Jendral Otonomi Daerah, Dr Sumarsono.

Berdasarkan keputusan Mendagri, khusus untuk skor nilai Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan diantaranya Kabupaten Musi Rawas dengan skor 3.1996 (ST) , Kabupaten OKI dengan skor 3.1356 (ST), Muara Enim 3.1195 (ST), Musi Banyuasin 3.0575 (ST), Lahat 3.0574(ST), Ogan llir 3.0434 (ST), OKU 2.9876 (T), Banyuasin 2.9786 (T), OKU Timur 2.8131(T), dan OKU Selatan 2.7696 (T). Sementara untuk Kota Palembang 3.0768 (ST), Prabumulih 3.0161 (ST), Pagaralam 2.9768 (T) dan Lubuklinggau 2.9761 (T).

Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan mendedikasikan apresiasi dan penghargaan ini kepada masyarakat Musi Rawas terkhusus kepada aparatur pemerintahan. Penghargaan ini juga menjadi kado terindah di moment spesial Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas ke-75. Selain itu, prestasi ini merupakan aplikasi dari semangat AK5, Ayo Kerja, Kerja, Kerja, Kerja dan Kerja yang sudah tersebar kepada seluruh aparatur dalam bekerja dan menjadi pelayan masyarakat.

Namun, kata Bupati dengan diraihnya prestasi ini maka akan menjadi support bagi jajaranya untuk lebih meningkatkan kinerja dan menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencapai hasil yang Sempurna. Penghargaan ini juga tentunya menjadi penyemangat bagi semuanya untuk bekerja dan melaksanakan setiap program yang sudah disusun demi kemajuan dan pembangunan untuk mencapai Musi Rawas yang Sempurna dengan masyarakatnya yang adil dan sejahtera.

Seperti tahun-tahun sebelumnya beberapa daerah memperoleh penghargaan dalam kategori kinerja penyelenggara pemerintah, daerah yang berprestasi dalam penataan kelembagaan dan kepegawaian serta kategori penghargaan lainnya. Dimana penghargaan tersebut adalah bukti nyata dari hasil kerja para kepala daerah dalam mengemban amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dirjen Otda, Sumarsono pada kesempatan itu menyampaikan peringatan Otda XXII Tahun 2018 mengangkat tema mewujudkan Nawa Cita melalui penyelenggaraan Otda yang bersih dan demokratis dan penyelenggaraan Otda harus mencukup program Nawacita.

Disampaikannya pula penilaian kinerja pemerintahan daerah dilakukan dengan sangat ketat. Pertama melalui proses monitoring yang teratur untuk melihat program pemerintahan di daerah. Alat monitoring penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah evaluasi kinerja. Dikatakanya, penilaian untuk penghargaan ini tidak hanya dari Kemendagri saja namun lebih pada secara komprehensif dengan 700 indikator di semua kementrian dan lembaga dalam kurun waktu enam bulan.

Propinsi Jatim menjadi nomor satu dan merupakan prestasi yang ketujuh bagi Jatim dibawah kepemimpinan Pakde karwo diikutu Jabar dan Jateng. The best ten meliputi Sidoarjo, Tulung Agung, Karang Anyar, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Kuningan, Kudus, Bulu Kumba dan Bone. Sedangkan untuk pemerintahan kota yakni Malang. Makasar, Surabayan Blitar, Gorontalo, Semarang, Bandung, Tanggerang, Samarinda serta Kota Pare Pare.

Disampaikannya, kepada kepala daerah diberikan apresiasi karena telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Dimana selain indokator penilaian juga ditambah dengan beberapa faktor yakni daya inovasi daerah, responsitas masyarakat dan kepuasan masyarakat.

Ditegaskan Sumarsono, kepala daerah yang diundang dalam Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daearah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota yang berhasil melaksanakan pemerintahan daerah yang kinerjanya mendapatkan status sangat tinggi. “tidak ada kepala daerah yang diundang yang memiliki kinerjanya sangat buruk. Makanya kami sampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang di undang pada acara ini,” katanya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Mura Risman Sudarisman melalui Kasubbag Pemerintahan Dedi mengungkapkan kehadiran Bupati Musi Rawas dalam acara ini berdasarkan surat dari Kemendagri RI dimana disampaikan dalam rangka memperingati Hari Otda sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No 11 tahun 1996 tentang Hari Otda akan diselenggarakan acara malam apresiasi kinerja Pemda sebagai rangkaian Peringatan Hari Otda XXII tanggal 25 April 2018 yang bertema Mewujudkan Nama Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis.

Ikut mendampingi Bupati H Hendra Gunawan dalam Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan itu Asisten II Setda Mura H Syaiful Anwar Ibna, Kepala DPMPTSP Yudi Fachariansyah, DR Nanti Kasih, Kabag Humas Herman Abubakar, Kabag Ekonomi Hayatun Novrida, Kabag Organisasi Warindi, Kabag Umum Sutarmin dan beberapa pejabat lainnya.

Acara Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan cukup meriah. Selain penyerahan piagam penghargaan oleh Mendagri juga dimeriahkan dengan penampilan artis Vina Panduwinata dan Delon. (*)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kembali Pemkab Mura Raih WTP BPK 8 Kali, 7 Kali Berturut

    Kembali Pemkab Mura Raih WTP BPK 8 Kali, 7 Kali Berturut

    • calendar_month Sel, 16 Mei 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Secara resmi Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), di Kantor BPK RI […]

  • Perlu Sikronisasi Dalam Pembuatan Perda

    • calendar_month Jum, 11 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 99
    • 0Komentar

    PERANCANG Peraturan Perundang-Undangan Badan Keahlian (BK) DPR RI Akhmad Aulawi mengatakan, perlu adanya sinkronisasi dan kerja sama yang baik antara Badan Pembentukan Perundang-Undangan DPRD dengan Pemerintah Daerah di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang kemudian menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sehingga nantinya diharapkan implikasi dan implementasi dari Perda tersebut bisa berjalan dengan baik. “Perlu adanya […]

  • Pajak Penerangan Jalan Dipersoalkan, UU Pajak Daerah Digugat

    • calendar_month Kam, 19 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada Selasa (17/10) siang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) selaku Pemohon Perkara  Nomor 80/PUU-XV/2017 tersebut, menguji Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), […]

  • LPSK Siap Lindungi Wartawan Korban Kekerasan Saat Liputan

    • calendar_month Rab, 11 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada jurnalis yang menjadi korban tindak kekerasan saat meliput unjuk rasa penolakan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturaden, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. “Kami tengah upayakan menjalin komunikasi dengan jurnalis yang menjadi korban kekerasan di Banyumas,” kata Ketua […]

  • Mencari Solusi Cepat Peremajaan Sawit Rakyat

    • calendar_month Sen, 9 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    NUSA DUA – Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, perkebunan kelapa sawit Indonesia, sebesar 40% lebih, merupakan milik petani kelapa sawit. Oleh karena itu pemerintah mendorong banyak pihak yang berkepentingan, untuk bekerjasama membantu pembangunan kebun kelapa sawit milik petani agar mendapatkan hasil panen yang tinggi. Pada tahun 2018 pemerintah telah sepakat untuk melakukan peremajaan Perkebunan […]

  • DPRD Musi Rawas Lebih Bayar Tunjangan Transportasi Dewan  Rp568 Juta

    DPRD Musi Rawas Lebih Bayar Tunjangan Transportasi Dewan  Rp568 Juta

    • calendar_month Kam, 8 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 157
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, menyajikan anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp9.372.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.131.000.000,00 atau 97,4% dari anggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 22.B/LHP/XVIII.PLG/14/2022 tanggal 22 April 2022 menyebutkan permasalahan Penetapan Kenaikan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota […]

expand_less