Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Standar Jurnalis Rendah Rentan Ditunggangi Kepentingan

Standar Jurnalis Rendah Rentan Ditunggangi Kepentingan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 1 Mei 2017
  • visibility 131

JAKARTA – Praktisi media dari salah satu televisi swasta di Indonesia berpendapat standar jurnalis yang rendah berisiko ditunggangi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab.

“Ini merusak esensi kebebasan pers, seharusnya kebebasan ini bisa dinikmati agar menjadi sesuatu yang bagus dan malah bukan buruk,” ucap Direktur Pemberitaan Metro TV Don Bosco Salamun dalam salah satu sesi dialog “World Press Freedom Day 2017” di Jakarta, Senin siang.
   
Ia menjelaskan, permasalahan tersebut justru muncul pada masa reformasi yang memunculkan jurnalis-jurnalis baru dalam jumlah yang sangat signifikan.

Jika sebelum reformasi jumlah jurnalis di Indonesia hanya sekitar 3.000-4.000 orang, angka tersebut naik menjadi 10 kali lipat pasca reformasi, tutur Don Bosco.

“Di era itu ada lebih dari 40.000 jurnalis. Ini memang jumlah yang bagus terkait kebebasan pers, tapi di tengah itu tumbuh juga yang standarnya rendah yang kemudian membuat bisnis atau menunggangi media dengan kepentingan politik,” pungkas Don Bosco menegaskan.

Meski pun memiliki kekurangan, namun ia menilai pasca reformasi merupakan masa ternikmat bagi kebebasan pers di Indonesia setelah mengalami banyak tekanan pada pemerintahan Orde Baru.

Menurut dia, kebebasan pers saat ini tidak hanya dinikmati oleh insan pers yang terjun di media, namun juga masyarakat yang bisa mengakses segala macam informasi melalui perangkat teknologi.

“Tidak hanya jurnalis yang bisa menyebarkan informasi, masyarakat pun bisa dengan membuat blog, vlog, dan sebagainya atau menerima sumber informasi yang tidak terbatas,” tutur Don Bosco.

Praktik tersebut merupakan bagian dari fase “3rd Screen”, katanya melanjutkan, yaitu pola masyarakat yang menerima informasi dari layar gawai masing-masing.

Sedangkan pada fase “1st Screen” ialah bentuk penerimaan informasi media dari layar televisi, dan fase “2nd Screen” ada pada penerimaan informasi melalui monitor komputer, ujar Don Bosco memaparkan. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Musi Rawas Melantik dan Mengambil Sumpah 59 Kades

    Bupati Musi Rawas Melantik dan Mengambil Sumpah 59 Kades

    • calendar_month Sen, 8 Mei 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 167
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud melantik 59 Kepala Desa (Kades) beserta Ketua TP PKK Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Senin (08/05/2023). Bupati Ratna Machmud mengucapkan selamat kepada Kades terpilih yang telah dilantik. Beliau berharap, performa dari Kades yang dilantik harus lebih baik dari […]

  • PT Buraq Targetkan Izin Perumahan Selesai Agustus

    • calendar_month Rab, 5 Agu 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Terkait  permasalahan perumahan syariah di bawah naungan PT. Buraq, salah satu Manager Lapangan PT Buraq, Zulpikar angkat bicara tentang adanya berita beredar di Media Sosial (Medsos) dengan masalah perizinan. “Memang sebelumnya PT Buraq belum memiliki izin, tetapi saat ini sedang dalam proses pengurusan,” kata Zulpikar kepada awak media, Rabu (5/8). Dalam kepengurusan […]

  • Angka Perceraian di PA Lubuklinggau 2014 Meningkat 5,9% dari Tahun Sebelumnya

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Angka perceraian ditahun 2014 ini mencapai 879 kasus, angka ini naik sekitar 5,9% dari tahun 2013 lalu yakni 830 kasus. Berbeda dengan tahun 2012 angka perceraian lebih tinggi mencapai 950 kasus yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Lubuklinggau, meliputi wilayah hukum Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.  Dari 879 […]

  • Terpidana Kasus Century Uji KUHP

    • calendar_month Jum, 19 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    TERPIDANA kasus Bank Century Robert Tantular menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sidang perdana perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (18/10) siang. Pemohon melakukan pengujian formil dan materiil Pasal 272 KUHAP serta Pasal 12 dan Pasal […]

  • PDIP Tegaskan Bung Karno Lahir di Surabaya

    • calendar_month Jum, 5 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 210
    • 0Komentar

    JAKARTA — PDIP menegaskan Surabaya merupakan tempat kelahiran Proklamator Kemerdekaan sekaligus Presiden Pertama Indonesia, Sukarno. Bahkan, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan mereka memiliki program pelurusan sejarah. “Kan ada upaya-upaya yang dulu dibuat kabur dari seluruh kajian yang ada Sukarno lahir di Surabaya sendiri, bahkan kita pernah menegok bangunan itu sendiri,” kata Hasto di Kantor Sekretariat […]

  • Minta Anggaran Pemda, Kepala Bandara Silampari Ditegur Komisi V DPR

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    PALEMBANG — Anggota Komisi V DPR RI Musa Zainuddin menegur Kepala Satuan Pelayanan Bandara Silampari Makmur S karena diduga meminta dana pengembangan bandara kepada Pemkab Musi Rawas dan Pemkot Lubuklinggau melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mintalah dananya ke Menteri Perhubungan, kalau minta ke meraka, dana mereka tidak cukup karena sudah digunakan untuk keperluan rakyat,” […]

expand_less