Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Peristiwa » Standar Jurnalis Rendah Rentan Ditunggangi Kepentingan

Standar Jurnalis Rendah Rentan Ditunggangi Kepentingan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 1 Mei 2017
  • visibility 136

JAKARTA – Praktisi media dari salah satu televisi swasta di Indonesia berpendapat standar jurnalis yang rendah berisiko ditunggangi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab.

“Ini merusak esensi kebebasan pers, seharusnya kebebasan ini bisa dinikmati agar menjadi sesuatu yang bagus dan malah bukan buruk,” ucap Direktur Pemberitaan Metro TV Don Bosco Salamun dalam salah satu sesi dialog “World Press Freedom Day 2017” di Jakarta, Senin siang.
   
Ia menjelaskan, permasalahan tersebut justru muncul pada masa reformasi yang memunculkan jurnalis-jurnalis baru dalam jumlah yang sangat signifikan.

Jika sebelum reformasi jumlah jurnalis di Indonesia hanya sekitar 3.000-4.000 orang, angka tersebut naik menjadi 10 kali lipat pasca reformasi, tutur Don Bosco.

“Di era itu ada lebih dari 40.000 jurnalis. Ini memang jumlah yang bagus terkait kebebasan pers, tapi di tengah itu tumbuh juga yang standarnya rendah yang kemudian membuat bisnis atau menunggangi media dengan kepentingan politik,” pungkas Don Bosco menegaskan.

Meski pun memiliki kekurangan, namun ia menilai pasca reformasi merupakan masa ternikmat bagi kebebasan pers di Indonesia setelah mengalami banyak tekanan pada pemerintahan Orde Baru.

Menurut dia, kebebasan pers saat ini tidak hanya dinikmati oleh insan pers yang terjun di media, namun juga masyarakat yang bisa mengakses segala macam informasi melalui perangkat teknologi.

“Tidak hanya jurnalis yang bisa menyebarkan informasi, masyarakat pun bisa dengan membuat blog, vlog, dan sebagainya atau menerima sumber informasi yang tidak terbatas,” tutur Don Bosco.

Praktik tersebut merupakan bagian dari fase “3rd Screen”, katanya melanjutkan, yaitu pola masyarakat yang menerima informasi dari layar gawai masing-masing.

Sedangkan pada fase “1st Screen” ialah bentuk penerimaan informasi media dari layar televisi, dan fase “2nd Screen” ada pada penerimaan informasi melalui monitor komputer, ujar Don Bosco memaparkan. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alex Noerdin Gusar, Proses Tender Enam PLTU Mangkrak

    • calendar_month Ming, 8 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 152
    • 0Komentar

    PALEMBANG — Rencana pembangunan enam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sumatera Selatan (Sumsel) sampai saat ini masih mangkrak. Pada peresmian groundbreaking PLTU Banko Tengah di Kabupaten Muara Enim akhir pekan lalu Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyampaikan kegusarannya ihwal tak kunjung selesai proses tender pembangunan PLTU di daerah itu. Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyoroti kinerja […]

  • Info Ada Dua CEO PT BNS, Tika Wulandari Hanya Diberi Kuasa

    • calendar_month Ming, 10 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 166
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | PT Buraq Noer Syariah (BNS) mengklarifikasi adanya dua identitas CEO atas nama Prita Walandari Kencana kemudian ada Nama Tika Walandari. HRD PT BNS, Deni mengakui bahwa itu hanya kesalahan administrasi. Tika Wulandari hanya diberi kuasa dalam pengurusan administrasi. “Adanya dua identitas nama, murni kesalahan teknis internal perusahaan saat pengurusan Izin Prinsip dan […]

  • Dishut Mura Tidak Mengakui Keberadaan SBW Ilegal

    • calendar_month Sab, 3 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com –Hingga kini belum ada pengajuan izin penangkaran Sarang Burung Walet (SBW) ke Pemkab Musi Rawas melalui Dinas Kehutanan. Kendati banyak usaha penangkaran sarang burung walet, namun belum ada pengakuan dari Dinas Kehutanan atau dengan kata lain Dinas Kehutanan tidak mengakui keberadaan walet. Sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Izin Pengelolaan Burung […]

  • Dewan Desak BTN Selesaikan Kasus Temuan BPK

    • calendar_month Rab, 26 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan penyimpangan dalam proyek perumahan yang dilakukan Bank Tabungan Negara (BTN), Komisi XI DPR RI medesak agar temuan itu segera diselesaikan dengan baik. Kinerja keuangan BTN juga diimbau agar dibenahi. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, terungkap setidaknya ada 22 temuan penyimpangan dalam pengelolaan […]

  • Meski Golkar Islah, Gugatan di Pengadilan Tetap Dilanjutkan

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    JAKARTA — Juru runding dari kubu Agung Laksono, Andi Matalatta mengatakan kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono sepakat untuk islah.  Meski begitu, gugatan hasil munas Partai Golkar di pengadilan negeri Jakarta Pusat ataupun di pengadilan negeri Jakarta Barat yang diajukan keduanya akan tetap dilanjutkan.  Ia mengatakan keduanya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Jika […]

  • Benarkah Anggaran di Bagian Umum Rawan Penyimpangan?

    Benarkah Anggaran di Bagian Umum Rawan Penyimpangan?

    • calendar_month Kam, 11 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 154
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Sejumlah kegiatan di Bagian Umum dan Arsip Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dikabarkan rawan terjadinya penyimpangan dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 lalu, dengan alokasi dana mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan informasi menyebutkan sejumlah kegiatan itu diduga mengalami kebocoran dana hingga mencapai ratusan […]

expand_less