Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Soal Keputusan Menkumham Tentang Parpol, DPR Layangkan Hak Angket

Soal Keputusan Menkumham Tentang Parpol, DPR Layangkan Hak Angket

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 25 Mar 2015
  • visibility 145

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi melayangkan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Hak para legislator untuk melakukan penyelidikan suatu kebijakan pemerintah itu menyusul dugaan turut campurnya Kemenkumham dalam kisruh di internal partai politik (parpol), Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Inisiator hak angket John Kennedy Aziz mengatakan hak angket adalah bentuk keprihatinan Parlemen atas dualisme keputusan Kemenkumham terkait kisruh di internal Golkar dan PPP.

“Kami serahkan resmi kepada pimpinan (DPR RI) agar disetujui,” kata dia, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (25/3).

Dikatakan olehnya, sampai hak angket tersebut resmi diserahkan ke pimpinan, tercatat 116 anggota dewan yang mendukung. Diungkapkan John, penandatangan hak angket tersebut, terdiri dari lima fraksi yang selama ini tergabung dalam partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP).

Antara lain, Golkar sebagai pengusung dengan 55 dari 91 jumlah anggota fraksi. Gerindra, 37 dari 73 anggota, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 20 dari 40 anggota. Selain itu, PPP dengan 2 dari 39 anggota, serta Partai Amanat Nasional (PAN), 2 dari 49 anggota.

Jumlah penandatangan tersebut, lebih dari cukup dari syarat pengajuan hak angket. Jika mengacu pada ketentuan, pengajuan hak angket minimal harus disetujui oleh 25 anggota dewan yang terdiri dari setidaknya 2 fraksi.

Dikatakan John pula selama belum ada keputusan dari pimpinan parlemen soal persetujuan hak angket itu, sokongan untuk ikut menandatangani hak angket tersebut, akan terus dikampanyekan.

“Kami pendukung awal. Tapi, kami akan tetap mengharapkan teman-teman (anggota dewan) untuk ikut bergabung,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, yang menerima bukti dukungan tanda tangan hak angket, mengatakan, adanya hak angket tersebut adalah reaksi anggota dewan atas beberapa kebijakan yang dinilai patut dikoreksi.

“Ini adalah aspirasi dari bawah tentunya. Kami akan lanjutkan dalam rapat pimpinan,” ujar dia. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PPK Sport Center Ditunjuk Bagian Pembangunan, Dispora Belum Penuhi Kualifikasi?

    • calendar_month Rab, 21 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | PPTK Pembangunan Lapangan Sepakbola dikawasan Sport Center AC Muara Beliti, Syamsudin mengaku tidak turut campur dalam proses lelang kegiatannya. Karena pihaknya bersifat mengajukan kegiatan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan menerima hasilnya. “Memang kegiatan yang dianggarkan kisaran Rp 5 miliar tersebut di Dispora, namun untuk lelang, kontrak itu diserahkan ke ULP. […]

  • Dewan Minta Pemerintah Atasi ‘Blank Spot’ di Wilayah Musi Rawas

    • calendar_month Sen, 9 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, A Hafidz Thohir minta kepada Pemerintah untuk memfasilitasi dan mengatasi ‘blank spot’ yang ada di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. “Saat ini Kades dan masyarakat desa masih kesulitan mengakses informasi, terlebih untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini karena masih banyak wilayah desa ‘blank […]

  • Jembatan Rusak, Bupati Salahi Truck Perusahan Sawit Melintas

    • calendar_month Kam, 13 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Guna menjawab keluhan sejumlah Anggota Legislatif DPRD Mura, terkait rusaknya sejumlah pembangunan Infrastruktur jembatan dan jalan terjadi diwilayah Kecamatan Muara Kelingi. Bupati Mura, H. Hendra Gunawan turun lakukan inspeksi mendadak alias sidak, mendatangi lokasi rusaknya jembatan berada di Desa Karya Telada SP 5, Kecamatan Muara Kelingi. Kamis (13/6). Dari hasil tinjauan […]

  • Ketimpangan Penguasaan Lahan Harus Dijawab Pemerintah

    • calendar_month Sab, 31 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketimpangan penguasaan lahan masih nyata terjadi di Indonesia. Ini harus dijawab pemerintah. Kritik politisi senior Amien Rais terhadap pemerintah soal ini jangan dibawa ke ranah politik dan metodologi. Faktanya, ketimpangan lahan memang lebih buruk daripada ketimpangan pendapatan rakyat Indonesia. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi I  DPR RI Hanafi Rais saat  jumpa pers […]

  • Perlu Semangat Reformasi untuk Indonesia Antikorupsi

    • calendar_month Sen, 2 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    JAKARTA – Reformasi yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa untuk memperbaiki tatanan demokrasi, hukum, dan persoalan kebangsaan Indonesia, telah berlalu 20 tahun silam. Peringatan ini penting untuk diperhatikan dan camkan, karena setiap masa dan zaman, selalu memiliki tantangan dan ujiannya masing-masing. Hari ini kehidupan demokrasi dan kebebasan pers tumbuh subur sesuai dengan harapan reformasi pada […]

  • Truk Bertonase Besar Terguling, Minyak Dalam Tangki Tumpahi Jalan

    • calendar_month Jum, 4 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS- Truk bertonase besar mengangkut minyak terguling di jalan antara Dusun Talang Ubi Desa Lubuk Rumbai – Desa Jaya Bhakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Kamis (03/05) sekitar pukul 17,00 Wib sore kemarin. Akibat peristiwa itu, minyak yang ada di dalam tangki diduga milik PT Seleraya tumpah ruah membanjiri jalan sekitar lokasi. Beruntung sopir […]

expand_less