Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Menkumham : Napi Korupsi Terima Remisi Hanya Sedikit

Menkumham : Napi Korupsi Terima Remisi Hanya Sedikit

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 13 Agu 2015
  • visibility 10

JAKARTA — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan narapidana kasus korupsi tetap mendapatkan remisi umum pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia, meski jumlah penerimanya sedikit.

“Kecil jumlahnya, sangat sedikit napi korupsi penerima remisi. Terbanyak penerima remisi kasus narkoba,” kata Menkumham Yasonna seusai meresmikan “Gerakan Ayo Kerja Membangun Hukum dan Anti Narkoba” di gedung Kemenkumham Jakarta, Kamis (13/8).

Namun Yasonna mengaku tidak ingat siapa saja napi korupsi yang akan menerima remisi.

“Belum lihat namanya, enggak ingat aku,” tambah Yasonna saat ditanya siapa saja napi yang mendapatkan remisi tersebut.

Menurut Yasonna, remisi memang menjadi hak narapidana dan diberikan kepada yang berhak saja.

“Lihat saja Angie (Angelina Sondakh) tidak dapat, Dada Rosada (mantan Walikota Bandung) tidak dapat karena tidak berhak. Kalau sudah berhak memenuhi, UU ya harus kita kasih. Jadi saya sudah katakan, di tempat saya bukan menghukum tapi membina, yang menghukum itu pengadilan,” ungkap Yasonna.

Yasonna menjamin nama-nama penerima remisi akan diumumkan kepada masyarakat.

“Pasti (diumumkan), tapi nanti, kan belum selesai. Napi narkoba juga banyak,” tambah Yasonna.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengatakan pemberian remisi kepada napi korupsi bukan berarti bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi jangan dibebankan ke Kemkumham, karena masing-masing kementerian punya tugas pokok dan fungsi sendiri.

“Tugas saya kan membina, kalau saya gagal memberi remisi berarti saya gagal membina orang dong,” ucapnya.

Di pengadilan ada hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan itu menjadi bahan pemberat bagi pengadilan untuk menghukumnya seperti didenda seberat-beratnya. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Bisnis Esek-esek, Pol PP Mura Bantah Tuduhan Mem-Backingi

    Soal Bisnis Esek-esek, Pol PP Mura Bantah Tuduhan Mem-Backingi

    • calendar_month Kam, 22 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 6
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Terkait pemberitaan koran harian lokal di Kabupaten Musi Rawas tentang mulusnya bisnis esek-esek diduga karena pengelola sudah menyetor kepada oknum Pol PP dan Polisi dibantah pihak Pol PP Kabupaten Musi Rawas. Kasat Pol PP melalui Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Edy Supriyo mengatakan siang tadi, Kamis (22/10/2015) bahwa pihaknya tidak ada […]

  • Legislator Ingatkan Penyelenggara Pemilu Tentang KTP-el

    • calendar_month Sel, 2 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 9
    • 0Komentar

    PARA penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dari pusat hingga daerah, dari komisioner hingga petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mencermati betul pemilik KTP-elektronik (KTP-el) yang digunakan dalam Pemilu serentak 2019. Persoalannya masih banyak ditemukan KTP rusak dan KTP WNA di berbagai daerah. Ini menuntut perhatian lebih penyelenggara Pemilu, agar kecurangan bisa ditekan. Seruan ini disampaikan Anggota […]

  • Sumsel Ingin Kembali Jadi Lumbung Pangan Nasional

    • calendar_month Sen, 29 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    PROVINSI Sumatera Selatan (Sumsel) pernah tercatat dalam sejarah sebagai Lumbung Pangan Nasional, yang dicanangkan 7 Juli 2007. Untuk mengembalikan Sumsel sebagai Lumbung Pangan Nasional, Gubernur melakukan kunjunganke Jawa Timur, Sabtu (27/7). Selain menghadiri  Temu Kangen dan Silaturahmi Warga Sumsel di Jatim, Gubernur berkunjung ke  Pabrik Polowijo Gosari di Kabupaten Gresik, yang merupakan produsen dolomit terbesar […]

  • Pemerintah Harus Turunkan Harga BBM

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 5
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi VII DPR RI, dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah segera menurunkan harga BBM menyusul anjloknya harga minyak mentah dunia. Ia menilai, Pemerintah tidak sensitif melihat penderitaan masyarakat karena membiarkan harga BBM tetap tinggi di saat harga minyak dunia anjlok dan masyarakat sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19. “Alasan Pemerintah mempertahankan harga […]

  • Halal Bihalal Warnai Apel Perdana Pasca Libur Idul Fitri 1440 H

    • calendar_month Sen, 10 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 9
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Hari pertama masuk kerja setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Futri 1449 H, Senin (10/06/2019), jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di lapangan Alun-alun Ibukota Musi Rawas- Muara Beliti melaksanakan apel dan halal bihalal Ratusan Aparatur Negeri Sipil (ASN) bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tampak saling bersalaman dan berjabat […]

  • Satu Data Lubuklinggau Menuju Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

    • calendar_month Sel, 15 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 13
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Bertempat di Op Room Moneng Sepati, Senin (14/12) berlangsung rapat koordinasi (Rakor) Forum Satu Data Lubuklinggau. Rakor ini menindaklanjuti amanat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam Rakor tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Lubuklinggau, selaku Koordinator Satu Data Lubuklinggau, Nobel […]

expand_less