Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Menkumham : Napi Korupsi Terima Remisi Hanya Sedikit

Menkumham : Napi Korupsi Terima Remisi Hanya Sedikit

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 13 Agu 2015
  • visibility 76

JAKARTA — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan narapidana kasus korupsi tetap mendapatkan remisi umum pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia, meski jumlah penerimanya sedikit.

“Kecil jumlahnya, sangat sedikit napi korupsi penerima remisi. Terbanyak penerima remisi kasus narkoba,” kata Menkumham Yasonna seusai meresmikan “Gerakan Ayo Kerja Membangun Hukum dan Anti Narkoba” di gedung Kemenkumham Jakarta, Kamis (13/8).

Namun Yasonna mengaku tidak ingat siapa saja napi korupsi yang akan menerima remisi.

“Belum lihat namanya, enggak ingat aku,” tambah Yasonna saat ditanya siapa saja napi yang mendapatkan remisi tersebut.

Menurut Yasonna, remisi memang menjadi hak narapidana dan diberikan kepada yang berhak saja.

“Lihat saja Angie (Angelina Sondakh) tidak dapat, Dada Rosada (mantan Walikota Bandung) tidak dapat karena tidak berhak. Kalau sudah berhak memenuhi, UU ya harus kita kasih. Jadi saya sudah katakan, di tempat saya bukan menghukum tapi membina, yang menghukum itu pengadilan,” ungkap Yasonna.

Yasonna menjamin nama-nama penerima remisi akan diumumkan kepada masyarakat.

“Pasti (diumumkan), tapi nanti, kan belum selesai. Napi narkoba juga banyak,” tambah Yasonna.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengatakan pemberian remisi kepada napi korupsi bukan berarti bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi jangan dibebankan ke Kemkumham, karena masing-masing kementerian punya tugas pokok dan fungsi sendiri.

“Tugas saya kan membina, kalau saya gagal memberi remisi berarti saya gagal membina orang dong,” ucapnya.

Di pengadilan ada hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan itu menjadi bahan pemberat bagi pengadilan untuk menghukumnya seperti didenda seberat-beratnya. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

    KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

    • calendar_month Sen, 31 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh delapan orang tersebut. Delapan tersangka tersebut adalah BSU (Direktur Utama PT WKE), LSU (Direktur PT WKE), IIR (Direktur PT TSP), YUL (Direktur […]

  • KPK Diminta Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh

    • calendar_month Jum, 30 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, kegelisahan dan kecurigaan dikalangan masyarakat. “KPK bilang ada beberapa calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka. Ini kok seperti kata pengamat, seharusnya KPK tidak usah seperti itu, sehingga dapat menyebabkan kegaduhan,” kata Baidowi […]

  • Karnaval Budaya Ingatkan Kembali Peradaban Bangsa dan Perkembangannya

    • calendar_month Jum, 16 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan mengatakan kegiatan karnaval budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Sukakarya mengingatkan bahwa kebudayaan dan peradaban merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang akan melekat dalam sejarah perjuangan bangsa yang mengalami perkembangan dan perubahan. “Ini menunjukan betapa semangat untuk memperingati HUT RI, kita patut […]

  • Save KPK ‘Jangan Biarkan KPK Berjuang Sendiri’

    Save KPK ‘Jangan Biarkan KPK Berjuang Sendiri’

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    PADANG — Konflik antara KPK dan Polri dinilai dapat membawa masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. “Harus ada review yang lengkap terkait keadaan yang ada. Caranya, memberikan independensi KPK secara menyeluruh, dan kedua mereformasi kepolisian agar punya integritas yang lebih baik,” kata mantan wakil ketua Komisioner Independent Commission Against Corruption (ICAC), Tony Kwok. Pernyataan […]

  • Mengenai Sampel Air Sungai Kungku. Tusan : Hasil Lab Seharusnya Sudah Keluar

    • calendar_month Sen, 23 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — “Mungkin hasil uji laboratorium dari sampel air yang diambil di Sungai Kungku, yang diduga tercemar limbah pabrik PT PHML sudah selesai, akan tetapi belum kami ambil di Palembang. Menurut hitungan sudah lebih 14 hari, yakni tanggal 17 dan 18 Nopember seharusnya sudah selesai. Sampel air itu sendiri dibiayai pihak PT PHML dan […]

  • Sistem Proporsional Tertutup Kembali Diusulkan

    • calendar_month Sab, 14 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA — Dua kali pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan langsung dinilai berbiaya mahal. Partai politik peserta pemilu akan mengusulkan untuk mengembalikan sistem pemilihan dengan proporsional tertutup. Bahkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga menganggap sistem pemilihan langsung memiliki banyak kelemahan. Wakil Ketua MPR, Mahyudin mengatakan, salah satu kelemahan paling krusial dari sistem pemilihan langsung ini adalah […]

expand_less