Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » PNS Keluhkan Efisiensi Uang perjalanan Dinas

PNS Keluhkan Efisiensi Uang perjalanan Dinas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 4 Mar 2015
  • visibility 64

Musi Rawas, Jurnalindependen.com — Salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dijajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan mengeluhkan tentang efisiensi uang perjalanan Dinas dari 7 jutaan menjadi 4 jutaan.

”Kami sangat prihatin dengan efisiensi atas kebijakan yang dilakukan oleh bapak Presiden dari biaya perjalanan dinas yang dulunya 7 jutaan sekarang menjadi 4 jutaan,” ucap PNS tersebut saat dibincangi, Jurnalindependen.com, Rabu (04/03/2015).

Menurutnya, untuk keperluan tiket pesawat Lubuklinggau – Jakarta  sekitar Rp 1.350.000,- (jika PP = Rp 2.700.000,-). Kemudian Biaya hotel semalam sekitar Rp 500.000,- (jika 3 malam  = Rp 1.500.000,-)

Selanjutnya, utuk Transport bandara ke hotel pulang pergi (PP) sekitar Rp 300.000,- , transport dari hotel ke kantor yang di tuju sekitar Rp 900.000,-( satu kali pergi naik taxi ongkosnya lebih kurang  Rp 150.000,- jadi kalau pulang pergi menjadi lebih kurang Rp 300.000,- kalau untuk 3 hari menjadi lebih kurang Rp 900.000,-) jadi seluruhnya menjadi lebih kurang Rp 5.800.000,- .

”Kami dak tau lah bagaimana pak Jokowi menghitung biaya perjalanan dinas untuk tiga hari tersebut menjadi 4 jutaan sedangkan dana yang diperlukan lebih kurang Rp 5.800.000,-

Dilain pihak, joko widodo selaku Presiden Republik Indonesia baru akan di konfirmasi terkait keluhan PNS tersebut.(Pr)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Partai Garuda Uji Aturan Ambang Batas Parlemen

    • calendar_month Kam, 15 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    JAKARTA – Aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (14/3). Kali ini, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang menjadi peserta Pemilu 2019 tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018 tersebut. M. Maulana Bungaran selaku kuasa hukum Partai Garuda, menjelaskan Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 414 Ayat 1 Undang-Undang (UU) […]

  • Peresmian Terminal Type C Baturaja ditunda

    • calendar_month Sen, 21 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    BATURAJA – Peresmian pengoperasian Terminal Kota Type C Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, ditunda dari rencana pada awal Agustus 2017.  Post Views: 535

  • Pilkades Satu Tahun Dianggap Dewan Terakhir Cacat Hukum

    • calendar_month Sab, 13 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Tiga Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari Fraksi Golkar, Demokrat dan PDI Perjuangan, menilai pelaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) Kabupaten Musirawas sepanjang tahun 2014 dinilai cacat hukum. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 140/763/PMD tanggal 8 November 2013 tentang pemilihan kepala desa tahun 2014, ditegaskan bahwa selama […]

  • Progress Pembentukan Holding Migas

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Aturan Sudah Diteken Presiden, Holding Migas Tinggal Tunggu Kemenkeu Jakarta, 20 Maret 2018 – Presiden RI Joko Widodo telah membubuhkan tanda tangan persetujuannya atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pertamina. Aturan tersebut merupakan landasan hukum dialihkannya saham negara di PT Perusahaan Gas […]

  • Dewan Sumsel usulkan dua Raperda Inisiatif

    • calendar_month Sen, 22 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    PALEMBANG – DPRD Sumatera Selatan mengusulkan dua rancangan peraturan daerah inisiatif dewan untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama agar ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Pada kesempatan ini DPRD Sumsel mengajukan dua Raperda inisiatif untuk dilakukan pembahasan,” kata Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (BP3) DPRD Sumatera Selatan H Askweni pada rapat paripurna di Palembang, Senin. […]

  • Warga Kebur Keluhkan Harga Raskin Rp 52.000,-/sack

    • calendar_month Sen, 25 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Puluhan warga Desa Kebur, Kecamatan TP Kepungut merasa keberatan dengan harga tebus beras sejahtera/raskin Rp 52.000,-/sack (15 kg). Harga tebus sebenarnya sampai dititik distribusi desa Rp 16.000,-/kg atau Rp 24.000,-/sack (15 kg) walau ditambah ongkos transportasi desa menjadi tidak wajar karena harga melambung hingga 117%. Hal ini disampaikan Jon Heri saat gelar aksi […]

expand_less