Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pendidikan » Pentingnya Kualitas Guru dan Standar Kompetensi

Pentingnya Kualitas Guru dan Standar Kompetensi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 7 Feb 2019
  • visibility 120

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih  mengatakan masalah klasik di dunia pendidikan Indonesia adalah pada persoalan terkait guru mulai dari kualitas guru yang rendah, pendistribusian guru tidak merata, hingga guru yang tak sesuai dengan bidangnya.

“Guru-guru Indonesia harus berkualitas dan mempunyai standar kompetensi yang meningkat, untuk itu perlu diadakan pelatihan guru secara rutin. Serta harus ada terobosan untuk membangun sistem perencanaan guru yang terintegrasi berbasis digital dan penyampaiannya secara milenial,” usul Fikri.

Usulan tersebut disampaikan Fikri pada saat memimpin pertemuan Tim Panja Kelembagaan dan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan Rektor beserta Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, Rabu (06/2/2019).

“Sehingga kita mendapatkan kebutuhan dan kompetensi guru yang riil. Dari data tersebut pendistribusian guru bisa merata. Kita harus mulai benahi permasalahan mulai dari hulunya, sehingga pendidikan memiliki standar dan kompetensi lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” tambah politisi PKS itu.

Lebih lanjut ia juga memaparkan permasalahan yang krusial dunia pendidikan di Indonesia saat ini Diantaranya tentang seleksi guru, sebaran guru, pembinaan karir guru. Selain itu, guru menjelang pensiun tahun 2018-2019, serta guru honorer dan guru kontrak yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat. (soe/es–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemda Diminta Akui Hak Masyarakat Adat Melalui Perda

    • calendar_month Sab, 25 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    SUKABUMI – | Komisi IV DPR RI minta pemerintah daerah (pemda) perhatian kepada masyarakat adat terutama membuat Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. “Salah satu yang menjadi prasyarat untuk mengakui kehadiran masyarakat adat di area konservasi atau pun area lindung atau area kawasan hutan, adalah pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah,” […]

  • Belanja Perjalanan Dinas Distamben Musi Rawas 1,2 M Rentan Penyimpangan

    • calendar_month Sen, 25 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Beredarnya kabar terkait masalah belanja perjalanan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), diduga rentan penyimpangan akhirnya, berlahan sedikit mulai terkuak. Pasalnya, baru-baru ini, anggaran belanja perjalanan dinas milik Distamben tahun 2014 lalu itu sempat mencuri perhatian berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali wartawan yang bertugas di daerah ini, […]

  • Bupati Musi Rawas Kukuhkan 13 Kades Masa Jabatan Diperpanjang Menjadi 8 Tahun, Ini Pesannya

    Bupati Musi Rawas Kukuhkan 13 Kades Masa Jabatan Diperpanjang Menjadi 8 Tahun, Ini Pesannya

    • calendar_month Sel, 26 Agu 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 1.991
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud Kukuhkan 13 Kepala Desa dalam Rangka Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan TP-PKK Desa di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025. Selasa (26/08/2025) di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas. Bupati Ratna Machmud mengucapkan selamat kepada Kepala Desa yang telah dikukuhkan dengan harapan kedepannya harus dapat […]

  • Formappi : MK BentengTerakhir Selamatkan Demokrasi

    • calendar_month Jum, 23 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA — Koodinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi benteng terakhir dalam menyelamatkan demokrasi masyarakat yang akan disandera oleh Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Hal ini karena MK merupakan lembaga yang bisa melakukan judical review (JR) seiring banyakya masyarakat sipil melakukan gugatan ke […]

  • Negara Mesti Terlibat dalam Memajukan Pendidikan Agama dan Pesantren

    • calendar_month Rab, 28 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, pihaknya mendorong agar negara terlibat dalam memajukan pendidikan agama, tidak hanya Agama Islam, tapi juga agama-agama lainnya yang diakui Negara Indonesia. “Jadi hendaknya undang-undang ini gagasan pokoknya mendorong supaya pendidikan keagamaan, baik itu Islam dan […]

  • Tes Urine Dua Kades Tak Bisa BAK

    • calendar_month Jum, 19 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS,Jurnalindependen.com — Ada kejadian menarik saat tim dokter RSUD dr Sobirin atas permintaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintah Desa (BPMPD)  mengambil urine 20 kepala desa (Kades) yang akan dilantik, Jumat (19/12). Dua dari 20 kades tersebut yakni Sukriya Kades Ciptodadi dan Hamdani Kades Srimulyo, Kecamatan Purwodadi tidak bisa kencing. Menurut informasi kedua kades ini […]

expand_less