Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Pemkab Mura di Nilai Tidak Transparan dalam Penyertaan Modal ke Bank Sumsel Babel

Pemkab Mura di Nilai Tidak Transparan dalam Penyertaan Modal ke Bank Sumsel Babel

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 3 Nov 2015
  • visibility 127

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) dinilai tidak transparan dalam penyertaan modal di Bank Sumsel Babel. Hal ini disampaikan aktivis pemantau anggaran sekaligus Ketua Yayasan PUCUK, Efendi kepada Jurnalindependen.com, pagi tadi, Selasa (03/11/2015) di Komplek Perkantoran Pemda, Air Kuti Lubuklinggau.

Menurut Efendi, Pemkab Mura pada tahun 2010 melakukan penyertaan modal ke Bank Sumsel Babel melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2010. Sebesar Rp 27.330.848.507,- kemudian pada tahun 2012 kembali Pemkab Mura menambah penyertaan modal ke Bank Sumsel Babel dengan dasar hukum Perda No. 1 Tahun 2012.

“Namun sangat disayangkan Pemkab Mura dalam hal ini Bupati tidak pernah transparan siapa yang ditunjuk mewakili Pemkab Mura dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sumsel Babel. Sehingga pembagian laba tidak diketahui sebenarnya, selain itu MOU antara Pemkab Mura dan PT Bank Sumsel Babel itu seperti apa dan bagaimana?

Tahun 2014 dalam jawaban Eksekutif dari pandangan umum Fraksi di DPRD Kabupaten Mura, target pembagian laba sebesar Rp 9 miliar tidak tercapai, laba yang dibagi berkisar angka kalau tidak salah Rp 3,5 miliar lebih, saya lupa pastinya berapa. Alasan Eksekutif mengenai hal ini tidak kepada substansi sebenarnya,” papar Efendi.

Dia juga menyampaikan berdasarkan informasi dari pihak PT Bank Sumsel Babel, pembagian laba akan dipenuhi bila penyertaan modal Rp 5 miliar dipenuhi.

Kami menduga, lanjut Efendi uang untuk penyertaan modal yang kedua tidak sampai Rp 10 miliar. Dari LKPJ Tahun 2013 penyertaan modal hanya Rp 2,5 miliar.

“Mengenai hal ini pihak DPRD Kabupaten Mura akan segera kami informasikan, dan kami akan minta DPRD untuk mencermati masalah ini karena dengan tidak adanya transparansi diduga kuat ada akal-akalan oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian negara. (fs)

Berita Terkait :

Penunjukan Bank Sumsel Babel Sebagai Kas Daerah Langgar PP 39 – 2007

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Karet Sumsel, ‘Turun’ Rp 35,-/kg Selasa 5 Oktober 2021

    • calendar_month Sel, 5 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 175
    • 0Komentar

    HARGA INDIKASI KARET PROV. SUMSEL, 5 OKTOBER 2021 dengan Kadar Karet Kering (KKK) sebagai berikut : 1. KKK 100% dibeli Rp 20.180,-/kg 2. KKK 70% dibeli Rp 14.126,-/kg 3. KKK 60% dibeli Rp 12.108,-/kg Baca : Harga Karet Sumsel, ‘Naik’ Rp 47,-/kg Senin 04 Oktober 2021 4. KKK 50% dibeli Rp 10.090,-/kg 5. KKK 40% […]

  • Murtin Siap Tuntaskan Masalah Infrastruktur Dasar, Bila Terpilih Jadi Bupati

    • calendar_month Sen, 23 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    * Murtin Prihatin, Banyak Desa Belum Merdeka MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Keinginan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan menurut H Achmad Murtin (HAM) bukanlah semata mengejar kekuasaan belaka, namun karena rasa keprihatinan terhadap kondisi daerah dan masyarakat yang masih banyak terbelakang atau bisa dikatakan belum merdeka. Kepada wartawan, Senin (23/03/2015) Murtin mengatakan bahwa […]

  • Jembatan Kurup Ditarget Akhir Tahun Ini Selesai

    • calendar_month Kam, 4 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    BATURAJA – Jembatan Kurup, di kawasan Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sampai saat ini belum selesai dibangun. Pengguna jalan khususnya tujuan Baturaja-Palembang (sebaliknya,red) masih harus tetap menggunakan jalan alternatif Cor Beton di Batukuning, Kecamatan Baturaja Barat. Dari informasi yang diterima dilapangan kondisi jalan cor beton ini dikeluhkan pengguna jalan. Pasalnya selain mengalami […]

  • Pajak Kendaraan Dinas OKU Timur Menunggak Rp180 juta

    • calendar_month Kam, 12 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 145
    • 0Komentar

    MARTAPURA – Tunggakan pajak kendaraan dinas milik pegawai Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan yang tercatat di UPTD Dispenda setempat hingga saat ini mencapai Rp180 juta. “Tunggakan pajak kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sejak 2012 hingga tahun ini sudah mencapai Rp180 juta,” kata Kepala UPTD Dispenda Kabupaten OKU Timur, […]

  • KPU Musi Rawas Sudah Jadwalkan Pelantikan PPK dan PPS

    • calendar_month Sel, 12 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan sudah menjadwalkan pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).  Untuk pelantikan dan bimtek PPK akan dilaksanakan pada 16 Mei 2015, sedangkan pelantikan dan bimtek PPS pada 18 Mei 2015. Anggota KPU Mura Supriyadi SP menjelaskan, pelantikan dan bimtek […]

  • Soal Kasus Nenek Asyani, Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

    • calendar_month Sab, 14 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 204
    • 0Komentar

    JAKARTA — LBH-Keadilan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondoo, Jawa Timur, memberikan penangguhan penahanan atas Nenek Asyani. “Hakim harus memiliki sense of justice dalam memutus perkara,” kata Ketua Pengurus LBH-Keadilan Abdul Hamim Jauzie, Sabtu (14/3). Menurut Abdul Hamim, hukum saat ini bagikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Hukum dengan tajam menindak […]

expand_less