Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » MPK Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Dispora LLG

MPK Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Dispora LLG

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 25 Jul 2015
  • visibility 122

LUBUKLINGGAU — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Pemantau Korupsi (MPK) yang ada di daerah ini, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“Kita meminta kepada aparat penegak hukum, kiranya untuk segera mengusut dugaan penyimpangan terhadap beberapa item kegiatan yang ada di Dispora Lubuklinggau pada tahun anggaran 2014 lalu, salah satunya saat event Kejuaraan Sepeda Gunung di kawasan Bukit Sulap pada tahun lalu,” kata Toding Sugara selaku Koordinator MPK, pekan lalu.

Masih menurut Toding, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp 1,9 miliar, hal ini patut dicurigai, karena sejak awal diduga dalam alokasi pendanaan terhadap kegiatan ini tidak ada transparansi, sehingga muncul spekulasi dan pertanyaan ada apa dengan Dispora Lubuklinggau?

“Misalnya baru-baru ini, salah satu media mingguan nasional menuliskan dugaan mark up (penggelembungan) dana terhadap pembelanjaan  pengadaan 2 unit sepeda gunung yang per unitnya mencapai Rp 100 juta, ini berarti 2 unit sepeda itu sudah menghabiskan dana Rp 200 juta,” ujarnya seraya menjelaskan dalam uraian media itu mengupas pula masalah item yang lainnya, meliputi  belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kejuaraan sepeda gunung sebesar Rp 275 juta, belanja jasa publikasi/liputan/mass media Rp 160juta, belanja pakaian khusus kegiatan kejuaraan sepeda gunung Rp 200 juta, dan belanja sewa lainnya  Rp 200 juta.

“Setidaknya dalam waktu dekat, berdasarkan data yang ada, kita akan melayangkan surat kepada aparat penegak hukum, agar masalah ini dapat ditindaklanjuti sampai tuntas dan tentu ada kejelasannya, sehingga kedepan setiap dinas/badan/instansi dan jajaran pemerintahan lainnya dapat lebih transparan dan berhati-hati dalam membelanjakan uang negara,” harapnya.

Sementara, guna dimintai tanggapannya terkait masalah ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Lubuklinggau, Amra Muslimin saat ditemui Jaya Pos di kantornya Jalan Depati Said Kota Lubuklinggau, pekan lalu, sedang tidak ada di tempat.

Menurut keterangan salah satu staf, mengatakan, kepada dinas sedang mengikuti rapat. “Bapak sedang keluar pak, mungkin beliau sedang mengikuti rapat di pemkot, kalau pagi tadi beliau masih ada,” ujarnya berlalu.@gus-Harianjayapos.com

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Fee 20% di Banyuasin, Saksi Beberkan di Pengadilan

    • calendar_month Kam, 2 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Seorang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada sidang dengan terdakwa bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton Ferdian, mengatakan bahwa diberlakukan aturan ‘fee’ sebesar 20 persen jika ingin mendapatkan proyek di dinas terkait.      Rahmat Setiawan, salah seorang pengusaha yang kerap mendapatkan proyek di Pemkab Banyuasin, Sumsel, memberikan kesaksian di persidangan yang digelar […]

  • Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Melampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    • calendar_month Kam, 2 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin hadir sebagai narasumber untuk memaparkan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang ada di Sumatera Selatan dalam acara Forum Ekonomi Indonesia (Indonesia Economic Forum/IEF) dan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel pada Kuartal I 2018 tumbuh 5,89%, jauh diatas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,06%. Palembang Ekonomi Forum 2018 diselenggarakan dengan mengusung […]

  • Wabup Mura Pimpin Upacara HUT Pramuka SMAN Tugumulyo

    Wabup Mura Pimpin Upacara HUT Pramuka SMAN Tugumulyo

    • calendar_month Sen, 14 Agu 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 166
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Wakil Bupati (Wabp) Musi Rawas Hj. Suwarti menghadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka, di SMA Negeri Tugumulyo, Senin ( 14/08/2023). Wabup Suwarti menyampaikan, Gerakan Pramuka telah lahir sejak 62 tahun yang lalu, gerakan ini merupakan suatu organisasi pendidikan dengan nama lengkap gerakan pendidikan kepanduan Praja Muda Karana yang fokus pada pendidikan bagi anak-anak […]

  • Wabup : Investor Tidak Ada HGU, Kami Usir

    • calendar_month Kam, 16 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 98
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Disinyalir ada perusahaan di Kabupaten Musirawas dari tahun 2010 hingga sekarang tidak miliki HGU, hal ini ditanggapi Wakil Bupati Musirawas, Hj Suwarti bahwa pihaknya akan mengusir perusahaan tersebut karena telah merugikan pemda dan masyarakat. “Perusahaan tersebut masih dalam proses pengurusan HGU,” kata Suwarti usai Sosialisasi PT Dapo Agro Makmur dan beberapa perusahaan […]

  • Rastra 2016 Tersalur 100 Persen Tanpa Bulan ke-13 dan 14

    • calendar_month Rab, 1 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 106
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Penyaluran beras prasejahtera (Rastra) tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Musirawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musirawas Utara sudah terealisasi 100%. Realisasi penyaluran selama 12 bulan, sedangkan penyaluran ke-13 dan 14 tidak ada, padahal tahun sebelumnya ada penyaluran tersebut. Demikian disampaikan Kepala Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Lubuklinggau, Joko Susilo saat ditemui dikantornya, Rabu (01/02). […]

  • Temuan BPK, Perjadin DPRD Mura Banyak Tidak Sesuai

    • calendar_month Kam, 21 Nov 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Kabupaten Musi Rawas (Mura) Tahun 2018 atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diketahui bahwa terdapat belanja perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura tidak sesuai ketentuan. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, bahwa belanja perjalanan dinas luar daerah Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp […]

expand_less