Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » MPK Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Dispora LLG

MPK Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Dispora LLG

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 25 Jul 2015
  • visibility 69

LUBUKLINGGAU — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Pemantau Korupsi (MPK) yang ada di daerah ini, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“Kita meminta kepada aparat penegak hukum, kiranya untuk segera mengusut dugaan penyimpangan terhadap beberapa item kegiatan yang ada di Dispora Lubuklinggau pada tahun anggaran 2014 lalu, salah satunya saat event Kejuaraan Sepeda Gunung di kawasan Bukit Sulap pada tahun lalu,” kata Toding Sugara selaku Koordinator MPK, pekan lalu.

Masih menurut Toding, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp 1,9 miliar, hal ini patut dicurigai, karena sejak awal diduga dalam alokasi pendanaan terhadap kegiatan ini tidak ada transparansi, sehingga muncul spekulasi dan pertanyaan ada apa dengan Dispora Lubuklinggau?

“Misalnya baru-baru ini, salah satu media mingguan nasional menuliskan dugaan mark up (penggelembungan) dana terhadap pembelanjaan  pengadaan 2 unit sepeda gunung yang per unitnya mencapai Rp 100 juta, ini berarti 2 unit sepeda itu sudah menghabiskan dana Rp 200 juta,” ujarnya seraya menjelaskan dalam uraian media itu mengupas pula masalah item yang lainnya, meliputi  belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kejuaraan sepeda gunung sebesar Rp 275 juta, belanja jasa publikasi/liputan/mass media Rp 160juta, belanja pakaian khusus kegiatan kejuaraan sepeda gunung Rp 200 juta, dan belanja sewa lainnya  Rp 200 juta.

“Setidaknya dalam waktu dekat, berdasarkan data yang ada, kita akan melayangkan surat kepada aparat penegak hukum, agar masalah ini dapat ditindaklanjuti sampai tuntas dan tentu ada kejelasannya, sehingga kedepan setiap dinas/badan/instansi dan jajaran pemerintahan lainnya dapat lebih transparan dan berhati-hati dalam membelanjakan uang negara,” harapnya.

Sementara, guna dimintai tanggapannya terkait masalah ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Lubuklinggau, Amra Muslimin saat ditemui Jaya Pos di kantornya Jalan Depati Said Kota Lubuklinggau, pekan lalu, sedang tidak ada di tempat.

Menurut keterangan salah satu staf, mengatakan, kepada dinas sedang mengikuti rapat. “Bapak sedang keluar pak, mungkin beliau sedang mengikuti rapat di pemkot, kalau pagi tadi beliau masih ada,” ujarnya berlalu.@gus-Harianjayapos.com

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Ajukan 13 Raperda ke DPRD Mura

    • calendar_month Ming, 29 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS- Sedikitnya 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas. Dimana, hal tersebut dituangkan dalam penandatangan MoU kesepakatan untuk program pembentukan 13 Peraturan Daerah (Perda) tahun 2018. MoU tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mura, Sabtu (28/4), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mura Yudi Fratama, dan […]

  • Fantastis, Anggaran Pertemuan IMF-WB Capai 855 Miliar dari APBN

    • calendar_month Sel, 9 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang mencapai Rp 855,5 miliar ternyata tidak ada alokasinya untuk perluasan apron Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu. Fakta ini diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri […]

  • KPK Tahan 4 Tersangka Suap DPRD Kabupaten Muba

    KPK Tahan 4 Tersangka Suap DPRD Kabupaten Muba

    • calendar_month Rab, 16 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap 4 tersangka perkara dugaan suap kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terkait persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi Banyuasin tahun anggaran 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015. Keempat tersangka tersebut […]

  • Terbit PP, Inilah Organisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi

    • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Dengan pertimbangan dalam mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdaya saing dan memiliki standar global, pemerintah memandang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini. Atas pertimbangan tersebut, pada 15 Maret […]

  • PTBA Komitmen Peduli Lingkungan, Dirikan PLTS Irigasi Untuk Petani Sawahlunto

    PTBA Komitmen Peduli Lingkungan, Dirikan PLTS Irigasi Untuk Petani Sawahlunto

    • calendar_month Sen, 4 Des 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berkomitmen menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Bentuk kepedulian yang direalisasikan dengan pendirian PLTS Irigasi di Desa Talawi Mudiak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat yang dibangun sejak 2019. Saat Tim Corporate Social Responsibility (CSR) PTBA bertemu langsung dengan petani di Desa Talawi, Sabtu (2/12/2023), nampak bahwa […]

  • Raperda Penyertaan Modal ke Bank Sumsel Babel Disetujui DPRD Lubuklinggau

    Raperda Penyertaan Modal ke Bank Sumsel Babel Disetujui DPRD Lubuklinggau

    • calendar_month Rab, 13 Sep 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe didampingi Wakil Wali Kota, H Sulaiman Kohar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda mendengarkan Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap hasil pembahasan raperda usulan Pemkot Lubuklinggau di ruang rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (13/9/2023). Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD […]

expand_less