Mendag Resmikan Unit Meterologi Legal Mura

GUBERNUR Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Zulkarnain Adinegara dan Wakapolda Brigjen Pol Denni Gapril  menghadiri Video Conference Kapolri dan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama antara Polri dan Kemensos RI tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial. Acara berlangsung di Ruang […]

*Dinkes Klaim Sudah Bagi-bagi Masker MUSI RAWAS – | Bencana kabut asap terjadi di Kabupaten Musi Rawas (Mura), kondisi semakin parah. Kabut asap berasal dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), takhayal kini keluhkan banyak warga mengalami batuk-batuk dan sakit tenggorokan. Sementara itu, pemerintah kabupaten (Pemkab) Mura melalui Dinas kesehatan (Dinkes) mengklaim sudah sejak tiga bulan […]

BATURAJA – Pemkab Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Atas Baturaja terus melakukan pembenahan dan perbaikan serta siap menyambut kedatangan tim penilai Adipura ke daerah itu. Terdapat dua pasar di Ogan Komering Ulu (OKU) yakni Pasar Atas dan Pasar Baru masuk dalam daftar penilaian Tim Adipura, kata Kepala Unit Pelaksana […]

JAKARTA – Sistem keadilan pemilu adalah kunci dari penjalanan sistem demokrasi dalam ketidakberesan pemilu. Tujuan sistem keadilan pemilu bahwa setiap prosedur berjalan sesuai kerangka hukum dan menjaga hak warga negara. Hal tersebut disampaikan Nur Hidayat Sardini yang dihadirkan pihak KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Termohon) sebagai Ahli dalam sidang lanjutan Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum Bupati […]

MURATARA – | Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ali Mu’ap minta Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) segera bentuk Tim Khusus (Timsus) bantu warga SP. 5 Desa Bina Karya, Kecamatan Karang Dapo. “Kami sudah melayangkan surat secara resmi ke Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat agar membantu masyarakat SP. 5 Desa Bina […]

JAKARTA – Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya cukup sekali pada saat membeli membeli tanah untuk keperluan rumah tinggal atau rumah tinggal untuk kepemilikan. Jika PBB ditagih setiap tahun, maka  menghilangkan hak rakyat secara utuh atas tanah yang dimilikinya sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian disampaikan pakar hukum agraria […]