Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Mendag Resmikan Unit Meterologi Legal Mura

Mendag Resmikan Unit Meterologi Legal Mura

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 20 Mar 2019
  • visibility 125

MUSI RAWAS – Unit Metrologi Legal Kabupaten Musi Rawas diresmikan Oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Halaman Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat langsung didampingi Bupati Musi Rawas H.Hendra Gunawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan beberapa pejabat dari Kementerian Perdagangan. (Rabu, 20 Maret 2019).

Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional ke-7 Tahun 2019 dibuka langsung oleh Menperindag Republik Indonesia.

Sebelum acara para tamu (Gubernur, Bupati, Walikota red.) dari Kabupaten/Kota se-Indonesia disuguhkan tarian kolaborasi yang menampilkan kesenian dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, mereka pula mengajak tamu yang hadir untuk turut serta dengan membunyikan “kentongan”.

Didampingi Kepala Dinas Perindagsar Musi Rawas, H.Hendra Gunawan (H2G) menyampaikan bahwa membentuk Unit Metrologi Legal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perdagangan yang ada di Kabupaten Musi Rawas, sehingga seluruh perdagangan yang ada di dalam pasar maupun di luar pasar bisa tertib ukur.

Adapun timbangan yang harus tertib ukur seperti bahan sembako, sayur, buah dan barang makanan lainnya.

“untuk kehadiran Unit Metrologi Legal di Kabupaten Musi Rawas, selain menertibkan ukur dalam timbangan pasar, juga untuk meningkatkan perdagangan lokal seiring dengan makin bertumbuhnya pasar modern yang sudah berdiri disegala sisi jalan, kita berharap dengan masyarakat dan para pedagang untuk menguji timbangan dagangnya baik manual maupun digital bisa mendatangi Unit Metrologi Legal,” pungkasnya. (Humas)

#musirawas #sempurna #indonesia #kabupaten

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 14 Lembaga Nonstruktural Akan Dibubarkan, Menpan : Sifatnya Rahasia

    • calendar_month Sen, 2 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Crisnandi berencana untuk membubarkan 14 lembaga non struktural. Tahapannya tinggal menunggu pengesahan saja dari presiden. “Ya dari 25 totalnya, 14 kita rencanakan dibubarkan. Secara lisan pak presiden sudah setuju, tinggal mengurus proses administratifnya saja,” ujar Yuddy di kantornya, Senin (2/11). Dia menyatakan proses […]

  • Ahli: Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Cukup Sekali

    • calendar_month Kam, 15 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 136
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya cukup sekali pada saat membeli membeli tanah untuk keperluan rumah tinggal atau rumah tinggal untuk kepemilikan. Jika PBB ditagih setiap tahun, maka  menghilangkan hak rakyat secara utuh atas tanah yang dimilikinya sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian disampaikan pakar hukum agraria […]

  • Optimalkan Peran BLK, Mendidik Tenaga Terampil

    • calendar_month Sen, 20 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musirawas berupaya mengurangi angka pengangguran dengan mencari peluang pekerjaan dan memberikan pembekalan ketrampilan kepada masyarakat untuk berwirausaha. Post Views: 402

  • 11,5 Miliar Dana Infrastruktur untuk OKU

    • calendar_month Sen, 16 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 152
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Gubernur H Herman Deru telah menggelontorkan Rp 11,5 miliar sepanjang 2019. Dana Rp.11.500.000.000 itu untuk peningkatan dan perbaikan jalan di empat titik di Kabupaten OKU. Demikian terungkap dari data Dinas PU BMTR Provinsi Sumsel peningkatan dan perbaikan tersebut dilakukan  pertama […]

  • Pemerintah Diminta Sosialisasi Keberlanjutan Pelayanan bagi Peserta JKN

    • calendar_month Kam, 10 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    PERSOALAN pemutusan kontrak kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit pada awal tahun ini menjadi sorotan Komisi IX DPR RI. Apalagi, dalih yang dipakai pemerintah atas pemutusan kerja sama tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat akreditasi sebagai salah satu ketentuan kerja sama RS dengan BPJS Kesehatan. Terkait hal itu, Komisi IX […]

  • LHP BPK Kabupaten Muaraenim Sumsel 2015 – 2016

    LHP BPK Kabupaten Muaraenim Sumsel 2015 – 2016

    • calendar_month Rab, 4 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Audit BPK RI – Kabupaten Muaraenim Tahun Anggaran 2015-2016 ) 1. Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB sektor P3) Sebesar Rp 11.167.877.100,00 Tidak Tepat 2. Pertanggungjawaban Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp 75.666.000,00 3. Kelebihan […]

expand_less