Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Perlu Semangat Reformasi untuk Indonesia Antikorupsi

Perlu Semangat Reformasi untuk Indonesia Antikorupsi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 2 Jul 2018
  • visibility 26

JAKARTA – Reformasi yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa untuk memperbaiki tatanan demokrasi, hukum, dan persoalan kebangsaan Indonesia, telah berlalu 20 tahun silam. Peringatan ini penting untuk diperhatikan dan camkan, karena setiap masa dan zaman, selalu memiliki tantangan dan ujiannya masing-masing. Hari ini kehidupan demokrasi dan kebebasan pers tumbuh subur sesuai dengan harapan reformasi pada waktu itu.

Demikian disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam pra-munas LEMHI di Universitas Mataram pada Jumat (29/6). Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Semangat 20 Tahun Reformasi untuk  Indonesia Antikorupsi” tersebut, Anwar menyampaikan makalah di hadapan jajaran akademisi dan para mahasiswa Universitas Mataram.

Dalam pemaparannya, Anwar juga menyebut adanya tantangan lain yang muncul, yaitu maraknya pemberitaan tentang praktik korupsi yang mendominasi kehidupan kebangsaan saat ini. “Pemberitaan yang begitu marak tentang praktik korupsi, seolah tidak lagi memberi harapan kepada kita untuk membangun dan mensejahterakan rakyat sesuai cita-cita konstitusi dan pendiri negara,” jelasnya dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tersebut.

Anwar menyebutkan beberapa cara untuk mencegah upaya perilaku korupsi meluas. Salah satunya dengan melakukan penguatan kelembagaan partai politik. Apalagi, lanjutnya, partai politik adalah pilar demokrasi dan penyumbang utama calon pemimpin bangsa. Sehingga dengan demikian, peran partai politik sangat signifikan sebagai salah satu elemen untuk menciptakan upaya preventif perilaku korupsi di masa yang akan datang. Menurutnya, penguatan kelembagaan partai politik tersebut, setidaknya dapat dilakukan dengan dua cara, pertama rekrutmen dan pembekalan bagi kader partai yang akan menduduki jabatan-jabatan publik di berbagai lembaga negara, dan kedua penguatan dukungan dan pengelolaan keuangan partai politik.

Di akhir pemaparannya, Anwar menyebut terlepas dari ikhtiar untuk mengurai benang kusut korupsi dan mencari solusi, pada akhirnya semua hal tersebut akan kembali kepada diri masing-masing. “Saya percaya dan meyakini, bahwa di lubuk sanubari kita masing-masing tentu tidak setuju dengan perilaku korupsi. Apalagi sebagai umat beragama, tentulah tidak ada satupun dalil yang membenarkan dan mengajarkan kita untuk berbuat korupsi. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, untuk kembali kepada hati sanubari kita, bahwa perilaku korupsi bukan cerminan diri kita sebagai anak bangsa,” tandasnya. (Hendy/LA–MK)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Revisi UU Narkotika Jadi Prioritas

    • calendar_month Kam, 22 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pemerintah harus memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Narkotika dan Psikotoprika. Maraknya ancaman narkoba salah  satunya munculnya jenis-janis narkotika yang baru sudah menjadi ancaman bangsa dan negara dan sudah sepatutnya perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. “Selain itu juga kita temukan bahwa zat-zat psikotoprika ternyata ada yang […]

  • LBH Jakarta : Hate Speech Berpeluang Batasi Masyarakat Kritik Pemerintah

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan penanganan ujaran kebencian (hate speech) oleh Polri dikhawatirkan membatasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam rangka memberikan kritik terhadap pemerintah dinilai menjadi terbatas. “Peluang membatasi masyarakat untuk mengkritik pemerintah sangat besar,” kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, Jakarta, Selasa (10/11). Ia mengatakan tujuan dari pengaturan ujaran kebencian adalah […]

  • Ditemani Ibu, Is Laporkan Pacarnya tak Bertanggungjawab ke Polisi

    • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Hati orang tua mana yang tak hancur, bila mengetahui anak gadisnya menjadi korban pencabulan yang dilakukan seorang lelaki yang tak lain pacar anaknya sendiri. Hal inilah dialami La (51), warga Kecamatan IB I Palembang. Sebab, anak kandungnya berinisial Is (17) sudah menjadi korban pencabulan oleh teman pria anaknya tersebut yang bernama Her (21) warga […]

  • Dandim 0406 Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Musi 2019

    • calendar_month Sel, 28 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Dandim 0406/MLM Letkol Inf Aan Setiawan memimpin gelar pasukan Pasukan operasi Ketupat Musi 2019 di halaman Mapolres Musi Rawas, Selasa (29/05). Tema apel gelar pasukkan kali ini “Melalui apel gelar pasukan operasi ketupat musi 2019, kita tingkatkan sinergi Polri dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman Pada Perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah”. […]

  • Empat Siswi Sri Pengantin Dapat Beasiswa, Bupati Beri Motivasi

    • calendar_month Rab, 10 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan memberikan motivasi kepada 4 orang siswi penerima beasiswa pendidikan di Kabupaten Demak yang berasal dari Dusun III Sri Pengantin Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas. Rabu (10/7) ruang Kerja Bupati Musi Rawas. Turut hadir mendampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Irwan Evendi, Camat STL Ulu Terawas […]

  • Pemerintah Diminta Proaktif Dorong Keterbukaan Informasi

    • calendar_month Sab, 28 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi Informasi Pusat terpilih periode 2017-2021 Tulus Subardjono meminta pemerintah lebih proaktif mendorong keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. “KIP juga akan mendorong badan-badan publik harus menyampaikan apa pun informasi publik,” kata Tulus dalam diskusi panel bertajuk “Hak Untuk Tahu: Peran Masyarakat Sipil Dan Media Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah” yang diselenggarakan […]

expand_less