Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Menag : Myanmar Harus Hormati Hak Kemanusiaan Rohingya

Menag : Myanmar Harus Hormati Hak Kemanusiaan Rohingya

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 3 Sep 2017
  • visibility 26

JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendorong otoritas Myanmar menghormati hak kemanusiaan etnis Rohingya yang mengalami tindakan kekerasan dari militer negara tersebut.

“Myanmar harus memberikan penghormatan terhadap hak kemanusiaan, tanpa memandang etnis dan agama. Muslim Rohingya harus diberikan perlindungan,” kata Lukman dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

———————————————————————————————————

“Jual Domain Web : EmpatLawang.com  – OKUSelatan.com – BandaraSilampari.com  – DafamLinggau.com  – BukitSulap.com  – KSPLestari.com  – ApaKabar.xyz  – Baturaja.xyz  – MediaMusiRawas.com  – MusirawasEkspres.com  –  OKELinggau.com  –  OKUEkspres.com   #HargaNego hub : 082372227444″

———————————————————————————————————

Menurut Menag, tragedi di Rohingya sangat miris, terlebih terjadi bersamaan umat Islam dari berbagai negara sedang melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu beribadah haji. Umat Islam tengah melakukan napak tilas pesan kemanusiaan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sekitar 1.200 tahun silam, kata dia, Nabi Muhammad memberikan pesan kepada umat manusia saat khutbah wada (perpisahan) di Arafah.

Dalam pesan itu, lanjut dia, Nabi Muhammad menyampaikan kurang lebih “Wahai manusia, sungguh darahmu hartamu dan kehormatanmu adalah haram. Artinya, setiap manusia tidak boleh mengalirkan darah, merampas harta, dan mengganggu kehormatan sesamanya atas alasan apapun.

Pesan Nabi ini menunjukkan bahwa menjadi kewajiban bersama umat manusia untuk menjaga nyawa, harta dan kehormatan diri,” katanya.

Menag meminta setiap pihak untuk menahan diri terkait konflik kemanusiaan Rohingya. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah proaktif dan produktif dalam ikut berkonstribusi bagi penyelesaian masalah Rohingya, di antaranya, pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang beranggota 11 ormas dan lembaga kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia, kata dia, juga terus mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mengembalikan situasi keamanan, menghindari penggunaan kekerasan, memberikan perlindungan serta memberikan akses bantuan kemanusiaan. Pemerintah juga mendukung dilaksanakannya rekomendasi laporan mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk mengatasi situasi tersebut.

Dia mengatakan sejumlah pihak juga sudah dihubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, antara lain Sekjen PBB Antonio Guteres dan beberapa menteri luar negari negara sahabat. Pemerintah Indonesia terus berusaha membantu atasi krisis kemanusiaan dengan bersinergi dengan kekuatan masyarakat. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ibu Negara Kampanye Pola Asuh Berbasis Karakter kepada Masyarakat Toba Samosir

    • calendar_month Rab, 18 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    IBU Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah yang ada di Provinsi Sumatra Utara, Selasa, 17 April 2018. Dalam kunjungan kerja kali ini, Ibu Iriana didampingi sejumlah istri Menteri Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK). Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Ibu Iriana beserta rombongan […]

  • Pengelolaan SPAM adalah Tanggung Jawab Negara

    • calendar_month Kam, 25 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Komisi V DPR RI setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan tanggung jawab negara. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, SPAM dikuasai oleh negara dan tidak boleh melibatkan pihak swasta untuk menjaga kebutuhan sehari-hari rakyat. Menurutnya, ketika ada pihak swasta di dalam pengelolaan SPAM, […]

  • Mengenai Perizinan Walet, Syaiful Ibna Sarankan ke SKPD Teknis

    • calendar_month Jum, 20 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Mengenai Perizinan Walet, Assisten II Setda Kabupaten Musi Rawas, Syaiful A Ibna saat dihubungi via selulernya 08212312XXXX, Kamis (19/11/2015) menyarankan untuk konfirmasi ke SKPD Teknis. “Silahkan hubungi SKPD Teknis yang lebih detail untuk menjelaskan mengenai perizinan walet, maaf lagi ada kegiatan di Padang, Sumatera Barat,” jawab Syaiful Ibna. Demikian juga jawaban Syaiful […]

  • Lowongan Human Resources Development

    • calendar_month Sab, 24 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    DIBUTUHKAN SEGERA Kami perusahaan konsultan BUMN, membuka kesempatan untuk bergabung bagi para Tenaga Human Resources Development yang  berkompeten, serta  memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi dalam bekerja untuk ditempatkan di Jakarta, dengan Kualifikasi yang dibutuhkan serta Persyaratan sebagai berikut : Kualifikasi : Pria / Wanita. Usia Maksimal 35 Tahun. Domisili Jakarta dan Sekitarnya Pendidikan : Minimal S1 Psikologi, Hukum dan Teknik dari Perguruan Tinggi Terkemuka […]

  • Holding Migas BUMN Terburu-Buru

    • calendar_month Sel, 13 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menyatakan kebijakan holding migas perusahaan BUMN terlalu terburu-buru hingga mengabaikan berbagai aspek sehingga berdampak pada pencaplokan PT PGN ke dalam PT Pertamina tidak menghasilkan kinerja optimal. Inas menjabarkan, diantara potensi masalah yang dianggap remeh oleh pemerintah dalam pemaksaan holding migas yakni terdapat penolakan pemegang saham […]

  • Lembaga KPK Imbau Sekolah, Stop Pungli Penerimaan Siswa Baru

    • calendar_month Sab, 2 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Musi Rawas menghimbau Penyelenggara Pendidikan (sekolah) agar tidak melakukan Pungutan Liar atau Pungli kepada calon peserta didik baru tahun ini. “Stop pungli pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018 – 2019,” tegas Ketua L-KPK, Ali Muap didampingi Sekretarisnya Hamdan, Sabtu (02/06). Berdasarkan data dari Satgas Saber […]

expand_less