Lubuklinggau Dapat Kuota 20. 000 Sertifikat Program PTSL

Lubuklinggau- Untuk 2018 ini Pemerintah Kota Lubuklinggau, mendapat kuota sebanyak 20.000 bidang dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelontorkan Pemerintah Pusat.

Bahkan, dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelontorkan pemerintah pusat, melalui Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) di masing-masing kabupaten/kota. Hal tersebut tentunya langsung disambut baik oleh masyarakat kota Lubuklinggau.

Sebab, program ini manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sehingga yang selama ini masyarakat mensertifikasikan seluruh tanah dan juga bangunan hak milik pribadinya. Sehingga hal itu akan memberikan kepastian hukum, terlebih dimana program ini digelontorkan dalam sekala yang besar dan juga tanpa dipungut biaya.

Seperti yang diungkapkan, Amir salah seorang warga Kelurahan Batu Urip mengaku, dengan adanya program ini, dirinya menyambut baik. Sebab, dengan adanya program ini lebih mempermudah dalam kepengurusan sertifikat, karena petugas langsung turun langsung ke lapangan.

“Dengan adanya ini, kami khususnya masyarakat sangat mendukung dan menyambut baik program ini. Karena memang manfaatnya sangat banyak dan dengan ini juga masyarakat yang mungkin selama ini belum memiliki sertifikat, bisa memanfaatkan program ini. Apalagi ini gratis,” kata Amir.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Lubuklinggau Drs. Agustin I. Samosir, Eng, ,mengatakan, program PTSL tersebut yang digelontorkan langsung oleh pemerintah pusat yang masuk dalam program nawacita Presiden, sehingga diharapkan bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.

Terlebih lanjut ia, dimana proram ini memiliki manfaatkan yang begitu besar bagi masyarakat, seperti dengan adanya sertifikat ini, maka masyarakat bisa meminjam modal ke pihak perbankan dengan agunan sertifikat bagi perbankan, dan ini akan lebih mudah dan efektif secara mandiri.

“Selain itu, jika rumah atau lahan warga yang sudah memiliki sertifikat ini, tentunya ada kepastian hukum baik batas luasan atas kepemilikan tanah. Dengan tujuan untuk menghindari sengketa tanah,” kata Drs. Agustin.

Dikatakannya, dengan adanya sertifikat ini maka secara nasional akan melahirkan sistem komputerisasi petanahan yang terintegrasi dengan Geo- Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), sehingga dengan mudah pemetaan pertanahan nasional dapat terkoneksi melalui internet.

“Jadi dengan adanya program ini, kita harapkan yang selama ini masyarakat belum membuat sertifikat rumah atau lahan milik pribadi, bisa segera mensertifikasikan, mumpung masih ada program ini dan ini juga gratis,” pungkasnya. *