LKPJ Walikota Sesuai Fakta Lapangan atau Hanya di Atas Meja

LUBUKLINGGAU – Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota Lubuklinggau terkait anggaran APBD Tahun 2018, yang dihadiri Ketua DPRD, Wakil 1 dan 2, serta Anggota Dewan, Ketua Fraksi, Komisi, Ketua Badan Kehormatan, BPPD, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Mewakili Kapolres, Sekda, Staf Asisten, Staf Ahli, Pimpimnan BUMD – BUMN, FKPD, Ketua PKK, Ketua Partai Politik, KPU, Panwaslu, KPAID, LPM, LSM, dan Insan Pers yang hadir dikesempatan ini. Senin, (09/04/2018).

Dari 30 anggota DPRD yang hadir 24 orang, sementara 6 orang tidak hadir, 5 orang izin urusan partai dan 1 orang sakit.

PJ Walikota Lubuklinggau H. Riki Junaidi mengawali pertemuan hari ini tak hentinya kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan ridhonya, sehingga pada saat kita berkumpul bersama dalam rangka menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban Anggaran APBD 2017.

Didalam kesempatan Rapat Paripurna yang mulia ini kami ucapan terima kasih dan apresiasi sangat tinggi, terhadap DPRD dimana selama ini menjalin komunikasi yang harmonis serta control yang efektif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dikesempatan ini PJ Walikota mengatakan, dalam segi pembanguan Kota Lubuklinggau Tahun 2013 – 2017 yang disesuaikan dengan Visi terwujudnya Lubuklinggau sebagai Kota Jasa, Industri, dan Perdagangan yang unggul untuk Menjadi Role-Model Masyarakat Madani.

Dan 4 Misi Pembangunan diantaranya: Mewujudkan sumber daya nanusia sehat, cerdas, ber-ahklak mulia dan berkualitas, meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteran sosial, membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan, membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Ditambahkan PJ Walikota dengan memperhatikan isu strategis dalam pembangunan skala prioritas Kota Lubuklinggau menuju Pembangunan Nasional di Tahun 2017 diantaranya: Pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, infrastruktur, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan.

Adapun tema, “Pembangunan Kota Lubuklinggau Di Tahun 2017”. Pemantapan pelayanan dasar ekonomi sebagai perwujudan kota jasa, perdagangan dan indrustri.

Semua ini berdasarkan hasil evaluasi capaian indicator makro ekonomi, produk domestic regional bruto sebagai berikut: Realisasi 6,35% dari target 6,91% pertumbuhan ekonomi, realisasi 3,94% dari target 5,71% laju inflasi, realisasi Rp.14.104.660 dari target Rp 17.380.000 pendapatan perkapita masyarakat, realisasi 13,12% dari target 14,42% tingkat penurunan kemiskinan, realisasi 73,94% dari target 741,1% indek pembaangunan manusia, realisasi 4% dari target 10,21% penurunan tingkat pengangguran.

Jika melihat capaian indikator makro ekonomi akhir Tahun 2017, bahwa pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi relatif baik dengan kondisi perekonomian Kota Lubuklinggau mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2017, dengan Terdistribusi keseluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Ringkasan secara rinci APBD per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut : PAD Kota Lubuklinggau Target Rp. 146.720.756.033 realisasi Rp. 144.864.865.676,78, belanja daerah realisasi 79,07% target Rp. 967.641.513.502,49 realisasi Rp. 871.191.694.751,71, silpa terkoreksi Rp. 2.451.433.380,21.

Pemerintah Kota Lubuklinggau berharap atas LKPJ ini sebagai rekomondasi kepala daerah, untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah di masa yang akan datang.

Kepada DPRD Kota Lubuklinggau dan kami pun akan dituntut pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ini sebagai pertanggung jawaban hakiki yang tak mungkin bisa dipungkiri di tambahkan H. Riki Junaidi selesai penyampaian laporan LKPJ.

Ketua DPRD H. Rodi Wijaya mengatakan selesainya LKPJ dari PJ Walikota Lubuklinggau ini, maka selesailah sudah Rapat Paripurna ini dan akan dilanjutkan besok pagi Hari Selasa 10 April 2018.

Dalam rangka mendengarkan pandangan Fraksi Dewan atas, “Laporan Keterangan Pertangung Jawaban Walikota Tahun 2017” sampai selesai.

Disela selesai acara media ini menemui Tokoh Masyarakat atas nama Amir mengatakan, masih banyak yang harus diperhatikan dan kontrol dari semua kalangan baik, pemerintahan, legislatif dan eksekutif terkait isi dalam LKPJ ini.

Sebab masih banyak yang seharusnya perlu lebih di perhatikan dan ditingkatkan terutama, dari Segi infrastruktur jalan permukiman yang baru giat dilaksanakan di Tahun 2017 dan itupun patut dipertanyakan masuk atau tidak skala prioritas yang dilaksanakan pada saat Musrenbang baik tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Serta pembenahan drainase yang terkesan dipaksakan dalam pelaksanaan yang dilakukan di titik spot sering banjir, ya harapan kami kepada Pemeritah Kota Lubuklinggau di Tahun akan datang dalam segi pembangunan infrastruktur seharusnya dahulukan yang mana pernah diusulkan masyarakat. Jangan mementingkan yang belum tentu dan layak di benari ditambahkan Amir, hasil pantau media ini juga melihat dari LKPJ ini masih banyak yang perlu dibenahi terutama infrastruktur jalan permukiman dan drainase ada yang Jalan dari Tahun 2004 -2018 ini.

Ada jalan yang belum ada perbaikan atau pun peningkatan, padahal jalan tersebut di bangun oleh swadaya masyarakat di Tahun 1998 saat sebelum ada pemisahan antara Kota dan Kabupaten. Yaitu Jalan Bima dan juga hasil lantauan media ini dilapangan pembangunan pelebaran jalan dan drainase dari Lubuk Kupang – Simp. Bandara Silampari banyak masyarakat mengeluhkan sebab Jika turun hujan banjir sampai masuk kerumah, padahal selama ini sebelum terjadi pelebaran tersebut tak pernah mengalami banjir.

Dan omset dunia wisata seperti Air Terjun, dan Water Boom serta Wahana Bukit Sulap dan inclinator yang saat ini dikelola Direktur Linggau Bisa. Sudah berapa PAD yang dihasilkan sesuai apa tidak dengan realisasi anggaran yang di peruntukan dalam pembangunannya, dan semoga LKPJ yang disampaikan pada hari ini. Dapat diklarifikasi dan disesuaikan dengan fakta dilapangan harapan kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Fraksi agar kedepannya dapat menghasilkan LKPJ yang sesuai dengan Fakta dilapangan. (Barmawi–mutiaraindotv.com)