Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » KPU Nyatakan Persiapan Pilkada Serentak di 269 Daerah Sesuai Jadwal

KPU Nyatakan Persiapan Pilkada Serentak di 269 Daerah Sesuai Jadwal

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 2 Des 2015
  • visibility 121

NGAWI — Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro menyatakan persiapan pilkada serentak di 269 daerah di seluruh Tanah Air pada 9 Desember mendatang secara umum sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Hal itu diungkapkan Komisioner Juri Ardiantoro saat menghadiri kegiatan konsolidasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu (2/12).

“Memang masih ada sejumlah persoalan yang menghambat jalannya tahapan, di antaranya adalah masalah status pasangan calon kepala daerah. Namun, secara umum persiapan pilkada serentak sudah sesuai jadwal,” ujar Juri Ardiantoro kepada wartawan.

Ia menjelaskan, saat ini selain tahapan kampanye, sebanyak 269 daerah sedang melakukan proses penyiapan logistik pilkada.

Saat ini, sekitar 96 persen atau 258 daerah sudah menerima logistik secara lengkap dan sebagian besar diantaranya sudah mulai mendistribusikannya. Sedangkan sebanyak 254 daerah atau sekitar 94 persen sudah menyelesaikan penyortiran logistik dan memasukkannya ke kotak suara.

Pihaknya berharap tahapan pilkada terus berjalan lancar hingga pada masa tenang dan seluruh logistik pilkada telah dapat didistribusikan ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Ia menambahkan, untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih saat pilkada serentak nanti, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan tanggal 9 Desember sebagai hari libur nasional.

Libur nantinya tidak hanya untuk daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak saja, namun juga berlaku bagi daerah lain yang tidak sedang menggelar pilkada.

Selain melakukan kegiatan konsolidasi, kedatangan komisioner KPU RI ke Ngawi tersebut juga untuk meninjau perkembangan pelaksanaan tahapan pilkada serentak di wilayah setempat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota penyelenggara Pilkada Ngawi, baik dari tingkat kabupaten hingga desa. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh komisioner KPU dari wilayah sekitar, seperti KPU Magetan, KPU Madiun, Panwaslu, dan aparat keamanan setempat.

Diharapkan, pelaksanaan pilkada serentak secara nasional, termasuk di Kabupaten Ngawi, dapat berjalan lancar dan sukses. Masyarakat yang memiliki hak pilih diimbau untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara 9 Desember mendatang.

Sementara itu, Ngawi merupakan satu dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di tanah air.

Pilkada Ngawi akan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni, nomor urut satu pasangan petahana, Budi Sulistyono-Ony Anwar, yang didukung oleh PDIP, Golkar, PKS, PKB, Gerindra, PAN, Nasdem, Hanura, serta Demokrat. Dan nomor urut dua, pasangan dari jalur perseorangan, Agus Bandono-Adi Susilo. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harapan Terhadap Peradilan Etik MKD

    • calendar_month Rab, 21 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peradilan Etik MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) harus mendapat perhatian yang luar biasa. “Peradilan Etik MKD harus mendapat perhatian yang luar biasa. Agar penegakkan etik di DPR RI dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Bamsoet usai menyampaikan Keynote Speech sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional bertajuk “Kedudukan  Peradilan Etik Dalam […]

  • Kapolri Sebut Ada Mutasi Petinggi Polri, Buwas?

    • calendar_month Kam, 3 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan tengah membahas rencana mutasi dan pergantian jabatan di jajaran Perwira Tinggi (Pati) Polri. Tetapi, Badrodin enggan menyebut secara spesifik nama-nama Pati yang akan dimutasi, termasuk kemungkinan pergantian Komisaris Jenderal Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Badrodin menjelaskan, keputusan pergeseran dan mutasi Pati itu bukan sepenuhnya […]

  • Bupati Muratara : OPD Jangan Fobia dengan Wartawan

    • calendar_month Jum, 23 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 230
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.co.id – Media merupakan pilar ke empat dalam demokrasi. Dimana sangat berperan sebagai penyampai informasi dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah. Hal ini disampaikan Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), M Syarif Hidayat saat silaturahmi dengan para insan pers di Pendopoan Terusan, Jum’at (23/03). Agar saluran informasi dapat lancar, […]

  • Dirjen Perhud : AirAsia QZ8501 Terbang Ilegal karena Tidak Ajukan Perubahan Jadwal

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Salinan rekaman ATC Bandara Juanda pada Minggu pagi tersebut yang berisi izin dari ATC kepada QZ8501 untuk terbang rute Surabaya – Singapura. Otoritas Bandara Juanda, Surabaya sempat menyatakan bahwa penerbangan Indonesia AirAsia nomor penerbangan QZ8501 pada Minggu (28/12) sudah mengantongi izin. Namun kurang dari 12 jam, pernyataan tersebut diralat dengan menyatakan bahwa penerbangan tersebut ilegal. […]

  • 100 Sekolah di Musi Rawas Dapat Rehab Sedang DAK Pendidikan 2013

    100 Sekolah di Musi Rawas Dapat Rehab Sedang DAK Pendidikan 2013

    • calendar_month Sab, 8 Jun 2013
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Mengenai Rehab sedang sekolah yang menjadi prioritas Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Musirawas, Sumsel sampai saat ini belum diketahui oleh beberapa sekolah di Kecamatan Tugumulyo. Dari hasil konfirmasi sebelumnya kepada Kabid Program Disdik, Hartoyo bahwa setidaknya ada 100 sekolah yang akan mendapatkan prioritas rehab sedang sekolah dengan alokasi rehab persekolah satu atau dua lokal. […]

  • Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat

    • calendar_month Jum, 13 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    JAKARTA – Aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018 digelar pada Kamis (12/7) siang. Muhammad Dandy yang menjadi Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Unoto Dwi Yulianto selaku […]

expand_less