Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » LHP BPK Kabupaten OKU Sumsel 2015 – 2016

LHP BPK Kabupaten OKU Sumsel 2015 – 2016

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 4 Jan 2017
  • visibility 61

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Audit BPK RI – Kabupaten Ogan dan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015-2016 )

1. Terdapat Selisih atas Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Gaji Sebesar Rp 6.789.280,00 dan Terlambat Disetorkan ke Kas Negara
2. Pendapatan Bunga Deposito Tidak Sesuai Perjanjian dan Terdapat Pemotongan Pendapatan Bunga Deposito Sebesar Rp 31.475.352,49
3. Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Sektor P3 Tidak Tepat
4. Realisasi Perjalanan Dinas Gabungan Organisasi Wanita dan Dharma Wanita Tidak Sesuai Ketentuan
5. Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Hibah Tidak Sesuai Ketentuan
6. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tidak Sesuai Ketentuan
7. Pelaksanaan Belanja Modal Tidak Sesuai Volume Kontrak Sebesar Rp 852.014.712,53 dan Terdapat Kemahalan Harga Satuan Sebesar Rp 29.721.661,75
8. Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Badan Pemberdayaan syarakat dan Pemerintahan Desa Tidak Sesuai Ketentuan.

Kutipan dari Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran – Sumsel
  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Update Santunan Kematian 2023 di Musi Rawas, Tersalur 334 dari 493 Pengajuan

    Update Santunan Kematian 2023 di Musi Rawas, Tersalur 334 dari 493 Pengajuan

    • calendar_month Sel, 21 Mar 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Santunan kematian hingga hari ini, 21 Maret 2023 di Kabupaten Musi Rawas sudah tersalur 334 berkas dari 493 berkas yang masuk ke Dinas Sosial. Belum tersalur 159 berkas. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Evan Saipani saat dihubungi, Senin (21/03/2023). Menurut Evan […]

  • Dewan Desak BTN Selesaikan Kasus Temuan BPK

    • calendar_month Rab, 26 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan penyimpangan dalam proyek perumahan yang dilakukan Bank Tabungan Negara (BTN), Komisi XI DPR RI medesak agar temuan itu segera diselesaikan dengan baik. Kinerja keuangan BTN juga diimbau agar dibenahi. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, terungkap setidaknya ada 22 temuan penyimpangan dalam pengelolaan […]

  • Koordinasi Antar BUMN Bangun Sinergi

    • calendar_month Sab, 4 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menegaskan koordinasi antar-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya yang ada di Sumatera Barat penting guna membangun sinergi. Pernyataan tersebut dia sampaikan usai rapat dengan bersama mitra kerja dari Kementerian BUMN, Kemenprin, BKPM, dan beberapa BUMN, PT Semen Padang, PT Pelindo II, PT Bukit Asam, serta PT […]

  • Presiden Serahkan 3.000 Sertifikat Hak Atas Tanah di Cirebon

    • calendar_month Ming, 11 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    CIREBON – Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan secara langsung sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Kali ini giliran masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya yang mendapatkan sertifikat langsung dari Presiden. Penyerahan sertifikat berlangsung di Function Hall, The Radiant Hotel, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, 11 Maret 2018. “Ada 3.000 sertifikat yang diserahkan kepada bapak/ibu […]

  • Waspada! Agenda di Balik Pengadilan Rakyat Peristiwa 1965

    • calendar_month Jum, 13 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik mengatakan, Pemerintah Indonesia harus mewaspadai agenda dibalik penyelenggaraan Pengadilan Rakyat atas peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda. “Rencana sejumlah aktivis bersama elemen keluarga eks PKI menggelar pengadilan rakyat atas peristiwa 1965 harus dicermati dan diwaspadai pemerintah dan semua pihak,” katanya di Jakarta, Jumat (13/11). Mahfudz […]

  • Setelah 11 Hari Dirawat Karena Kecelakaan, Dikabarkan Kadis Ketahanan Pangan Meninggal Dunia

    • calendar_month Rab, 14 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Menjelang Isya’ tersebar informasi salah seorang pejabat Pemkab Musi Rawas yakni Ramdani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan telah meninggal dunia. Info yang tersebar dari beberapa WA pribadi maupun grup seperti PWI KOMINFO MURA, INFORMASI NUSANTARA, Ramdani menghembuskan napas terakhir selepas Maghrib tadi setelah menjalani perawatan sekitar 11 hari lamanya di rumah sakit. Ini salah […]

expand_less