Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Lama Diupayakan, Akhirnya Bupati Mura Terima Sertifikat Asrama Silampari di Yogyakarta

Lama Diupayakan, Akhirnya Bupati Mura Terima Sertifikat Asrama Silampari di Yogyakarta

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 27 Agu 2022
  • visibility 71

YOGYAKARTA – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menerima sertifikat aset Asrama Silampati dari Kakanwil Badan Pertanahan Nasional, Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Provinsi Yogyakarta, Kamis (25/08/2022) di Kantor BPN tersebut.

Bupati Ratna Machmud menyampaikan Asrama Silampari merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Yogyakarta. Keberadaan Asrama Silampari ini sebagai tempat bagi para pelajar dan mahasiswa dari Kabupaten Musi Rawas di Kota Yogyakarta.

“Asrama Silampari sudah berdiri sejak Tahun 1976. Alhamdulillah setelah kami mengupayakan sekian lama dan saat ini di Tahun 2022 telah sah diterbitkan sertifikat kepemilikan sebagai aset Pemkab Musi Rawas di Kota Yogyakarta,” ujar Bupati, Sabtu (27/08/2022).

Diketahui, Sertifikat Asrama Silampari diterima Bupati Ratna Machmud langsung Kakanwil BPN/ATR Provinsi Yogyakarta, Drs. Suwito, S.H., M.Kn di dampingi Kakan BPN/ATR Kota Yogyakarta.

Sebelumnya, Bupati Ratna Machmud berkunjung ke.Asrama Silampari, melihat langsung kondisi Asrama Silampari dan bersilaturahmi dengan para mahasiswa perantauan dari Kabupaten Musi Rawas.

Dalam agenda kegiatan ini, Bupati Musi Rawas didampingi Assisten Pemerintahan dan Kesra, Ali Sadikin serta beberapa pejabat lainnya. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • LBH Jakarta : Hate Speech Berpeluang Batasi Masyarakat Kritik Pemerintah

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan penanganan ujaran kebencian (hate speech) oleh Polri dikhawatirkan membatasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam rangka memberikan kritik terhadap pemerintah dinilai menjadi terbatas. “Peluang membatasi masyarakat untuk mengkritik pemerintah sangat besar,” kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, Jakarta, Selasa (10/11). Ia mengatakan tujuan dari pengaturan ujaran kebencian adalah […]

  • Percepat Legal SBW, Pemkab Mura Lakukan Sosialisasi & Bagikan Form Perizinan

    • calendar_month Kam, 5 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Untuk mempercepat pengurusan Legal atau Izin Walet, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) melalui instansi terkait lakukan sosialisasi perizinan dan pajak kepada Penangkar Sarang Burung Walet (SBW) di Kecamatan Megang Sakti, Kamis (05/11/2015) di Kantor Camat Megang Sakti. Kabid Perizinan, BPMPT Kabupaten Musi Rawas, Jhon Merry menyampaikan bahwa memang sudah aturan bagi […]

  • Kejagung Limpahkan Berkas Tersangka Korupsi Bansos ke Kejari Palembang

    • calendar_month Sel, 31 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Kejaksaan Agung, Selasa (31/01), melimpahkan berkas dan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial senilai Rp2,1 triliun di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Kejari Palembang. Post Views: 223

  • Bank Mandiri Akan Salurkan CSR Motor Sampah ke Musi Rawas

    • calendar_month Kam, 6 Feb 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Bank Mandiri Cabang Watervang Lubuklinggau akan menyalurkan bantuan CSR berupa 1 unit motor (KTM) bak sampah Ke Pemkab Musi Rawas tahun ini. Hal ini disampaikan, Heru Kurniawan selaku Kepala Cabang Mandiri Watervang Lubuklinggau. “Tahun ini CSR ke Musi Rawas, 1 unit motor (KTM) bak sampah. Realisasinya sekitar bulan Maret atau April. Rencananya […]

  • BPN “Cuci Tangan” Ada Desa Masuk HGU

    BPN “Cuci Tangan” Ada Desa Masuk HGU

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    *Buat Sertifikat Harus Izin Perusahaan MUSI RAWAS, Jurnal Independen.com-Ada beberapa desa diwilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) masuk dalam Haj Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan. Indikator ini terkuak adanya surat kepemilikan seperti sertifikat rumah dan lahan tidak berlaku. Anehnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mura, yang mengurusi masalah tanah seolah-olah” cuci tangan” dengan masalah yang dihadapi […]

  • Terganjal Selisih Suara, Permohonan PHP Provinsi Sumsel dan Kota Bekasi Tidak Diterima MK

    • calendar_month Kam, 9 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kerinci, Provinsi Papua, Kabupaten Lahat berujung dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Demikian putusan dismissal MK yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya pada Kamis […]

expand_less