Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » KPU Musi Rawas Sudah Jadwalkan Pelantikan PPK dan PPS

KPU Musi Rawas Sudah Jadwalkan Pelantikan PPK dan PPS

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 12 Mei 2015
  • visibility 72

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan sudah menjadwalkan pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).  Untuk pelantikan dan bimtek PPK akan dilaksanakan pada 16 Mei 2015, sedangkan pelantikan dan bimtek PPS pada 18 Mei 2015.

Anggota KPU Mura Supriyadi SP menjelaskan, pelantikan dan bimtek PPK dan PPS sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal PenyelenggaraanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Dimana dalam tahapan tersebut disebutkan untuk pembentukan PPK dan PPS harus sudah selesai pada 18 Mei 2015,” katanya.

Dalam acara pelantikan dan bimtek PPK, sekaligus juga akan dilangsungkan acara pengumuman lomba logo pilkada Mura dan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) antara Pasca Sarjana STIE Mura dengan KPU mengenai riset.

“Untuk pelantikan dan bimtek PPK akan dilaksanakan di Hotel Hakmaz Taba. Sementara, untuk pelantikan dan bimtek PPS akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Bagas Yadika,” tambahnya.

Ia menambahkan, untuk pembukaan acara pelantikan dan bimtek PPK, KPU Mura akan mengundang Bupati Mura H Ridwan Mukti dan unsur muspida. Sehingga, diharapkan ada keserasian antara Pemkab Mura dengan KPU guna menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak khususnya di Kabupaten Musi Rawas. (KPUD Musi Rawas)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masa Pemberlakuan WFH, Pejabat Diimbau Tidak Matikan Alat Komunikasi

    • calendar_month Kam, 5 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Selama pemberlakuan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) pejabat diimbau tidak matikan alat komunikasi pada jam kerja. Hal ini disampaikan, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), H Edi Iswanto saat dihubungi, Kamis (05/08/2021). “Masa pemberlakuan WFH, kita memindahkan kantor ke rumah. Semua pekerjaan di kantor dilaksanakan […]

  • Pemda Diminta Akui Hak Masyarakat Adat Melalui Perda

    • calendar_month Sab, 25 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 94
    • 0Komentar

    SUKABUMI – | Komisi IV DPR RI minta pemerintah daerah (pemda) perhatian kepada masyarakat adat terutama membuat Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. “Salah satu yang menjadi prasyarat untuk mengakui kehadiran masyarakat adat di area konservasi atau pun area lindung atau area kawasan hutan, adalah pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah,” […]

  • MK Tolak Permohonan Uji UU Jasa Konstruksi

    • calendar_month Sab, 4 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    PERMOHONAN pengujian Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) yang diajukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKP) Aceh bersama sejumlah Pemohon lainnya akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan […]

  • Bakal Calon Sekda Sudah Dilingkari Walikota

    • calendar_month Sen, 14 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MURATARA – Penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) yang definitif di wilayah Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, membuat semua pihak dag dig dug bahkan bertanya-tanya siapakah bakal jadi Sekda. Namun berbeda dengan Asisten I di Kabupaten Muratara ini dirinya tidak merasa resah dan dag dig dug sebab berdasarkan pengalamannya nama bakal Sekda diduga sudah dilingkari dan […]

  • Muncul #indonesiaterserah Karena Pemerintah Plin Plan PSBB

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Ramainya video dan tagar ‘Indonesia Terserah’ yang menyindir aktivitas masyarakat yang nekat berkerumun di sejumlah tempat mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Netty menilai lahirnya tagar ini karena kebijakan plin-plan dari Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, masyarakat sudah berfikir cuai atau masa bodoh dengan adanya […]

  • Ini Kata Gubernur Sumsel Tentang PKK

    • calendar_month Sel, 16 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | TP PKK adalah pekerjaan yang mulia karena langsung berhubungan dengan masyrakat. Siapapun kita dan apapun latar belakangnya, kita adalah sama serta saling peduli untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Sebagai tugas mulia, Pengurus TP PKK harus terus berbuat dan punya tanggung jawab sosial agar para masyarakat merasakan kesejahteraan hidup baik dibidang kesehatan, pendidkan […]

expand_less