Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Lubuklinggau Siap Menuju New Normal, Akad Nikah Disarankan di Masjid

Lubuklinggau Siap Menuju New Normal, Akad Nikah Disarankan di Masjid

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 15 Jun 2020
  • visibility 132

LUBUKLINGGAU – | Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menyampaikan Lubuklinggau belum masuk zona hijau dan belum new normal dari pemerintah pusat. Tetapi Lubuklinggau siap menuju new normal karena didukung oleh SDM dan prasarana yang memadai.

“Mengenai ada warga yang mau menikah diperbolehkan asal tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan (Prokes) saat pelaksanaan akad nikah.

Bagi masyarakat yang tidak mampu bisa diadakan d masjid dengan tetap melalui prosedur protokol Covid-19.

Pemkot Lubuklinggau telah menyiapkan Masjid Agung As-Salam dan Masjid Al Bari Kota Lubuklinggau untuk kegiatan tersebut,” ujar Prana Putra Sohe saat memimpin rapat dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Lubuklinggau dan KUA terkait pelaksanaan pernikahan dan protokol kesehatan tempat ibadah menuju new normal, di Posko Induk GTPP Covid-19 Kota Lubuklinggau, Senin (15/06).

Sedangkan untuk hajatan, Nanan sapaan akrab Walikota belum diperkenankan dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Protokol kesehatan harus diperhatikan dengan cara memakai masker, tempat cuci tangan, termo gun, jaga jarak dan sosial distancing,” ujarnya.

Soal pembagian sembako untuk para honorer dilingkungan Kantor Kemenag, Nanan menyarankan untuk mengumpulkan kartu keluarga (KK) dan KTP.

Sementara Kepala Kemenag Kota Lubuklinggau, Azhari Rahardi menyampaikan pihaknya sudah menerima telegram terkait rumah ibadah. Kemenag terus berkoordinasi dengan Kabag Kesra Kota Lubuklinggau dimana tempat ibadah diatur sesuai protokol kesehatan mulai dari jaga jarak, kursi yang panjang pakai tanda silang dan lain sebagainya.

Mengenai pernikahan pihaknya sudah menyiapkan tempat yakni di kantor Kemenag. Kenyataannya ada masyarakat mau mengadakan akad nikah dirumahnya.

Untuk menghindari hal yang tak diinginkan di kemudian hari pihaknya memberikan surat pernyataan mengadakan akad nikah tersebut dengan protokol kesehatan.

Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Barat l, Ghozali menyampaikan pihaknya melaksanakan akad nikah dengan protokol Covid-19 dan dilaksanakan dikantor KUA.

“Kami meminta petugas dari TNI atau Polri untuk mengawasi saat acara pernikahan agar protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya. | ADV/*

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tim Pemkab Mura Temukan Minuman Kadaluarsa

    • calendar_month Jum, 31 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Musi Rawas – | Masyarakat Kabupaten Musi Rawas khususnya akan membeli kebutuhan pokok di Pasar Megang Sakti mesti berhati-hati dan selektif didalam membeli makanan ataupun minuman kemasan. Pasalnya tim Pemerintah Kabupaten Musi Rawas saat melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak), Rabu (29/05/2019) di salah satu Toko Manisan di Pasar Megang Sakti mendapatkan minuman kemasan yang sudah habis […]

  • Lemah Tata Kelola, Pengadaan Alkes Rawan Korupsi

    • calendar_month Kam, 17 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    SEKTOR kesehatan merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi prioritas KPK dalam upaya pencegahan korupsi setelah sebelumnya KPK melakukan upaya penindakan pada sektor ini. Salah satunya terkait alat kesehatan (alkes). Lemahnya regulasi dan tata kelola  membuat pengadaan alkesrawan korupsi.  “Pemborosan alkes yang tidak terpakai di beberapa rumah sakit karena tidak sesuai spesifikasi, pemeliharaan yang buruk, ataupun kurangnya tenaga SDM […]

  • Lembaga KPK Imbau Perusahaan di Musi Rawas Tunaikan CSR

    • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 172
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.co.id – Kendati sudah ada kesepakatan antara Pemkab Musi Rawas dengan beberapa perusahaan, namun sepanjang 2017 masih banyak perusahaan belum merealisasikan Corporate Social Responsibility(CSR). Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Musi Rawas, Ali Mu’ap saat dihubungi, Kamis (19/04) menghimbau dan mengharapkan perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas, segera melakukan kewajiban (CSR) yang telah […]

  • Sidang Paripurna DPRD HUT Kab Mura ke-79, Gubernur Beri Apresiasi Kinerja Bupati dan DPRD

    Sidang Paripurna DPRD HUT Kab Mura ke-79, Gubernur Beri Apresiasi Kinerja Bupati dan DPRD

    • calendar_month Rab, 20 Apr 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang ke-79. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru memberikan apresiasi semangat Bupati, Hj Ratna Machmud dan Wakil Bupati, Hj Suwarti dalam membangun Kabupaten berselogan Bumi Lan Serasan Sekantenan. Menurut Gubernur, Dua Srikandi Musi Rawas ini merupakan sosok pemimpin yang agresif menjemput sumber-sumber dana pembangunan, […]

  • Dibangun Swadaya, Gedung PKK dan Karang Taruna Desa Marga Sakti Diresmikan

    • calendar_month Rab, 4 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Musi Rawas, dr Hj Noviar Marlina Gunawan, Rabu (04/07/2018) meresmikan Sekretariat PKK dan Karang Taruna serta Perpustakaan Desa Marga Sakti yang di tandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prastasti. Pada kesempatan itu, Kepala Desa Marga Sakti, Umar dalam sambutanya melaporkan pembangunan […]

  • Peran Kepala OPD Turut Menentukan Suksesnya Pembangunan

    • calendar_month Sel, 13 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatèra Selatan (Sumsel), H Nasrun Umar mengatakan suksesnya program pembangunan Sumsel tidak terlepas dari  peran, tugas dan tanggungjawab pimpinan satuan kerja. Karena itu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) haruslah orang yang tepat dan memenuhi kompentensi. “Uji Kompetensi (Job Fit) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing OPD dengan menempatkan […]

expand_less