Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Kebijakan Politik Impor Pangan Salah, Bisa Rugikan BULOG

Kebijakan Politik Impor Pangan Salah, Bisa Rugikan BULOG

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 28 Jan 2021
  • visibility 65

KARAWANG – | Kesalahan kebijakan politik impor pangan oleh pemerintah menyebabkan Bulog mengalami kerugian besar. Jika memang pemerintah mempunyai goodwill dan niat baik untuk memperbaiki swasembada pangan di Indonesia, maka kembalikan peran dan fungsi Bulog pada kewenangan stabilisasi, bukan untuk kepentingan dagang.

Demikian hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (28/1/2021). “Bulog seharusnya diproteksi oleh negara dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi pertanian kita. Jadikan pertanian kita sebagai harga diri bagi bangsa dan negara,” tegas Daeng.

Ia menyatakan, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pada tahun 2018 di saat pertanian kita sedang melaksanakan panen raya merupakan tindakan yang keliru. Yang mengenaskan, beras hasil impor tersebut hingga kini masih menumpuk di gudang-gudang Bulog dan belum tersalurkan.

Dikatakannya, rata-rata beras impor itu berasal dari India dan Vietnam yang kualitasnya berasnya tergolong beras pera dan bukan jenis beras pulen seperti yang disukai oleh masyarakat di Indonesia.

“Rata-rata beras asal dari India dan Vietnam adalah beras pera. Ini sudah diimpor tiga tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, padahal tahun itu pertanian kita sedang swasembada. Beras impor ini tidak sesuai dengan selera konsumen kita. Bisa diartikan beras ini sudah satu tahun di negaranya, lalu diimpor oleh kita dan sampai sekarang belum tersalurkan semua. Masih tersisa banyak. Padahal sudah empat tahun barang ini menumpuk. Kalau dibiarkan dan menjadi busuk maka akan merugikan negara,” tukasnya.

Politisi Fraksi PAN itu menyampaikan, sejak beras tersebut masuk diimpor ke Indonesia dan disimpan di gudang, Bulog harus menanggung beban sewa tempat yang pada saat itu mencapai angka Rp 120 miliar per bulan. | dep/es — DPRRI

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengadaan tanah untuk Kawasan Sport Center Diduga Fiktip

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Lubuklinggau, Jurnalindependen.com — Berdasarkan informasi yang diterima, Tahun 2014 Dinas Pemerintah Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menganggarkan Dana untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Kawasan Sport Center Kel. Petanang Ulu dengan item Belanja Modal sebesar +Rp 1.000.000.000,- kemudian dianggarkan lagi dana untuk kegiatan pengadaan Tanah untuk pengembangan Kawasan Sport Center dan Kawasan Strategis […]

  • Ironi Ketahanan Pangan di Tanah Papua Selatan: Lahan Pertanian Melimpah Namun Minim Produktivitas

    Ironi Ketahanan Pangan di Tanah Papua Selatan: Lahan Pertanian Melimpah Namun Minim Produktivitas

    • calendar_month Kam, 3 Okt 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jurnalindependen.com – Program nasional Bappenas Pusat dan Bappeda Provinsi Papua bernama Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di Provinsi Papua, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada periode 2022-2024 Program itu dilakukan salah satunya sebagai upaya untuk pemenuhan pangan dan gizi masyarakat di lingkup wilayah Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Terbaru, […]

  • Musim Sedekah Haji, Harga Telur Ayam Melonjak Naik

    • calendar_month Rab, 10 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Menghadapi musim sedekah Haji, harga kebutuhan pokok Telur Ayam diperjual belikan sejumlah pasar tradisional Kabupaten Mura melonjak naik. Telur ayam biasanya seharga Rp. 37 ribu, sudah sepekan ini harganya naik menjadi Rp. 50 Ribu perkarpetnya. Sumarni (35) salah satu pedagang telur ayam, Pasar tradisional B. Srikaton Tugumulyo menyebutkan. Sudah sejak pasca […]

  • Sistem Perekonomian Dinilai Tidak Pro Rakyat Miskin

    • calendar_month Sen, 6 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Sistem perekonomian nasional yang dibangun pemerintahan saat ini dinilai Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, tidak pro rakyat miskin. Indikatornya terlihat dari kesenjangan ekonomi kaya-miskin yang kian lebar dan angka kemiskinan yang kian melejit selama pandemi Covid-19. Kini, angka kemiskinan sudah mencapai 27,54 juta jiwa. Hafisz mengungkapkan hal ini dalam […]

  • Inilah Pejabat Pemkab Mura yang Dilantik Sore Tadi

    • calendar_month Sen, 8 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan melantik dan mengambil sumpah enam pejabat esselon 2, diantaranya yakni : Amrullah dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, sebelumnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Heriyanto dilantik menjadi Assisten Pemerintahan dan Kesra, sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Ahmadi Zulkarnain dilantik menjadi Kepala Dinas […]

  • Bupati Musi Rawas Hadiri Rakernas XI APKASI

    • calendar_month Jum, 6 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo. Jum’at (06/07/2018). Pembukaan Rakernas APKASI yang digelar di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, […]

expand_less