Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » IUP Musi Rawas Gold Diduga Tumpang Tindih dengan IUP PT DNS

IUP Musi Rawas Gold Diduga Tumpang Tindih dengan IUP PT DNS

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 3 Jun 2015
  • visibility 199

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Dari sumber informasi yang dapat dipercaya diketahui bahwa ada tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Wilayah IUP ini dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kabupaten Induk dari Daerah Otonomi Baru (DOB) Muratara diantaranya Kecamatan Karang Jaya, Rupit, Ulu Rawas dan Rawas Ulu.

Setidaknya diketahui ada 3 Perusahaan Pertambangan diduga memiliki IUP tumpang tindih, yakni ; PT Mindoro Tiris Emas (MTE) berlokasi di Kecamatan Karang Jaya dan Ulu Rawas. PT Dua Inti Tata Nusantara (DITN) berlokasi di Kecamatan Karang Jaya dan Ulu Rawas. PT Dwinad Nusa Sejahtera (DNS) berlokasi di Kecamatan Karang Jaya, Rupit, Ulu Rawas serta Rawas Ulu.

Aktivis Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Hasyim Kusuma mengatakan kepada Jurnalindependen.com, siang tadi, Rabu (03/06/2015) bahwa IUP ketiga Perusahaan tersebut diatas diduga cacat hukum dan terkesan tumpang tindih (over lapping) dengan IUP PT Musi Rawas Gold (MRG).

“Ketiga perusahaan tersebut selama beberapa tahun ini bekerja dan berusaha di wilayah Kabupaten Mura yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Muratara setelah pemekaran, diduga tanpa izin yang benar. Izin yang dimiliki oleh ketiga perusahaan tersebut terkesan tidak berlaku, karena telah masuk Wilayah IUP PT MRG,” ungkap Hasyim Kusuma.

Bila ditelusuri dari informasi yang kami terima, lanjut Hasyim, oknum pejabat yang bertugas menganalisa data dalam proses pemberian IUP ketiga perusahaan tersebut mengabaikan prinsip wilayah yang dimiliki dan dikuasai PT MRG.

“IUP boleh dikeluarkan mestinya diluar Wilayah IUP PT MRG, kenapa justru IUP-nya tumpang tindih,” kata Hasyim Kusuma.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Mura, melalui Kabid Pertambangan, Oktavianto mengatakan bahwa peta yang ditunjukan Jurnalindependen.com saat konfirmasi merupakan peta lama dan sudah ada perubahan.

“Sudah ada perubahan, contohnya pada awal pemberian IUP PT MRG mempunyai luas 75 ribu hektar tapi hingga kini tinggal 9.848 hektar lagi jadi jauh berkurang. Tidak mungkin ada tumpang tindih karena PT MRG IUP-nya sudah berkurang. Jadi ketiga perusahaan tersebut IUP-nya tidak tumpang tindih,” jawab Oktavianto tanpa merinci secara detail wilayah mana saja yang dilepas PT Musi Rawas Gold dan menjadi Wilayah IUP ketiga perusahaan tersebut.

Ketika diminta titik ordinat Wilayah IUP ketiga perusahaan dan PT MRG, serta peta terakhir Wilayah IUP beberapa perusahaan tersebut, Oktavianto berkilah terlalu rumit.

“Coba cek langsung saja ke web Kemen ESDM, Dirjen Minerba CNC, disitu bisa di download, Perusahaan yang ada disana sudah clan and clear dari Kemen ESDM jadi tidak mungkin tumpang tindih sesama IUP, apalagi PT MTE itu izinnya dari Pusat langsung,” terang Oktavianto. (ph/fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PHBS Salah Satu Upaya Wujudkan Musi Rawas Sempurna 2021

    • calendar_month Sel, 6 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Musi Rawas, – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menyampaikan, selamat datang kepada tim juri ke Desa Petrans Jaya dalam rangka melaksanakan penilaian lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, di Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Selasa (06/11). Disampaikan bupati saat itu, perilaku hidup bersih […]

  • Presiden Jokowi Lantik Gubernur Riau dan Gubernur Bengkulu di Istana

    • calendar_month Sen, 10 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo secara resmi melantik Wan Thamrin Hasyim sebagai Gubernur Riau untuk sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara pada Senin, 10 Desember 2018. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Wan Thamrin Hasyim yang menggantikan Gubernur Riau sebelumnya, […]

  • Pelantikan BG, Antara Logika Elit Politik dan Publik

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    JAKARTA — Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan setelah ia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi. Direktur Riset Akbar Tandjung Institute, Muhammad Alfan Alfian menilai, Jokowi pun kini tengah dilema menghadapi dua pilihan terkait persoalan ini. Menurutnya, keputusan Jokowi untuk melantik atau membatalkan pelantikan Budi Gunawan memiliki kerugian dan keuntungan […]

  • Sidang PKI di Belanda, JK : Tak Usah Ditanggapi

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 140
    • 0Komentar

    JAKARTA — Para aktivis HAM menginisiasi diselenggarakannya pengadilan internasional rakyat terkait tragedi 1965. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tidak akan menindaklanjuti hasil pengadilan rakyat yang digelar di Den Haag, Belanda tersebut. “Itukan persidangan bukan pengadilan benaran. Kalau pengadilan benaran bisa bertahun-tahun. Itu hanya pengadilan, apalah, semu, mungkin latihan-latihan lah. Tak usah kita tanggapin,” […]

  • Disdik Ancam Pecat Kepsek Pungut Biaya Siswa Miskin

    • calendar_month Sel, 26 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 143
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengancam akan memecat kepala sekolah SMA/SMK yang kedapatan menarik pungutan terhadap siswa miskin.  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Widodo di Palembang, Selasa, mengatakan, tindakan tegas ini dilatari peraturan yang mengharuskan sekolah untuk menyisihkan dana untuk 20 persen siswa prasejahtera (miskin). “Kepsek yang masih meminta sejumlah pungutan, padahal […]

  • Dewan Kecewa, Tokoh Separatis Dapat Penghargaan

    • calendar_month Kam, 18 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 173
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra memprotes langkah Dewan Kota Oxford, Inggris, yang memberikan penghargaan Freedom Oxford kepada pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. Sebab di Indonesia, Benny Wenda merupakan seorang tokoh separatis. “Secara pribadi sebagai Anggota Komisi I DPR RI, saya menyesalkan pernyataan Dewan Kota Oxford yang mendukung […]

expand_less