Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Islah Golkar Terancam Gagal Jika Kubu Agung Tak Mau Cabut Gugatan

Islah Golkar Terancam Gagal Jika Kubu Agung Tak Mau Cabut Gugatan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 5 Jan 2015
  • visibility 119

JAKARTA — Ketua Harian DPP Golkar hasil Munas IX Bali, M.S. Hidayat menyayangkan sikap kubu Agung Laksono Cs yang tidak mencabut gugatan terhadap kubu Aburizal Bakrie (Ical) Cs.

Menurutnya sikap Agung Cs berpotensi merusak proses perundingan islah yang selama ini dilakukan kedua kubu. "Ya bisa mengganggu," kata Hidayat, Senin (5/1).

Hidayat mengungkapkan dalam perundingan sebelumnya kedua kubu sudah bersepakat untuk tidak melakukan tindakan apa pun (status quo) sampai perundingan tanggal 8 Januari dilakukan. Namun sayangnya kesepakatan itu dilanggar oleh kubu Agung dengan membiarkan sidang gugatan terhadap Ical terus berjalan. Padahal sebelumnya juru runding kubu Agung yakni Andi Matalatta berjanji mencabut gugatan terhadap kubu Ical. "Ada diucapkan Andi waktu perundingan Desember yang lalu," ujar Hidayat.

Tidak cuma itu itu, Hidayat mengatakan kubu Agung juga mengeluarkan surat instruksi kepada pengurus Golkar di DPD I dan II tentang konflik DPP Golkar. Instruksi ini dianggap Hidayat bertentangan dengan kesepakatan kedua kubu untuk tidak memperluas konflik di DPP hingga ke daerah. "Tapi mereka sudah move (bergerak) ke pengadilan, kirim surat instruksi ke DPD provinsi dan kabupaten," kata Hidayat.

Mantan Menteri Perindustrian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pesimistis perundingan 8 Januari bakal membuahkan hasil yang baik. Hidayat berpandangan konflik dualisme kepengurusan DPP Golkar lebih baik diselesaikan di pengadilan. "Jadi rasanya memang harus di pengadilan mencari kebenaran," katanya.

Hidayat mengatakan pihaknya akan meminta pengadilan memverifikasi keabsahan munas yang diselenggarakan kubu Agung di Ancol. Dia berharap pengadilan akan bisa menentukan kubu mana sebenarnya yang sah menjadi pengurus DPP Partai Golkar. "Misalnya minta pengadilan verifikasi peserta-peserta munas Ancol (kubu Agung) itu siapa sih sebenarnya, apa sesuai ketentuan AD/ART," kata Hidayat. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Buka Kanal Khusus Pengaduan Masyarakat Ke www.laporpresiden.org

    • calendar_month Sen, 13 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    JAKARTA — Setelah membuka akun twitter pribadi dan fanpage facebook, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka saluran untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kali ini Presiden Jokowi membuka kanal khusus yang bisa menerima laporan atau pengaduan masyarakat terhadap berbagai hal. Presiden Jokowi mengumumkan pembukaan kanal tersebut lewat akun twitternya “Ada masalah di sekitar saudara? Laporkan ke saya […]

  • Kepala BNNP Sumsel Ajak Seluruh Stakeholder Bersatu Perangi Narkoba

    • calendar_month Rab, 27 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel, Brigjen Pol M Arief Ramdhani mengatakan BNN tidak bisa bekerja maksimal tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang ada oleh karena itu Mari bersatu kita War on Drugs “Perang melawan narkoba bukan hanya memberantas narkoba saja, tapi ada juga juga rehabilitasi dengan cara pendekatan […]

  • Aksi Warga Batu Gajah Baru Minta APH Tindak Tegas Dugaan Pencemaran Sungai Rupit

    • calendar_month Jum, 1 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    MURATARA – | Puluhan warga Desa Batu Gajah Baru Kecamatan Muara Rupit mengelar aksi demo di bantaran Sungai Rupit terkait dugaan pencemaran air sungai tersebut. Jumat (01/01/2021) Disinyalir pencemaran tersebut berasal dari aktivitas penambangan emas ilegal dari Sungai Tiku yang airnya mengalir ke Sungai Rupit. Kordinator aksi lapangan (Korlap), Kaharudin minta Aparat Penegak Hukum (APH) […]

  • Mendagri Tekankan Calon Kepala Daerah PNS Wajib Mundur

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    SURABAYA — Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan pegawai negeri sipil (PNS), yang akan maju sebagai calon kepala daerah maupun wakilnya, terlebih dahulu wajib mundur dari kepegawaiannya. “Sesuai peraturan yang baru memang demikian. PNS yang maju Pilkada harus mundur, bukan nonaktif,” ujarnya kepada wartawan saat menghadiri Forum Komunikasi Sinergitas Nasional DPRD di Gedung DPRD Jatim […]

  • Pengelolaan dan LPJ Dana BOS Belum Memadai

    • calendar_month Sel, 18 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    MALUKU UTARA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menjelaskan bahwa BAKN menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara dan juga kabupaten/kota Semester I Tahun 2017, dimana terdapat temuan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang […]

  • KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

    KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

    • calendar_month Sen, 31 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh delapan orang tersebut. Delapan tersangka tersebut adalah BSU (Direktur Utama PT WKE), LSU (Direktur PT WKE), IIR (Direktur PT TSP), YUL (Direktur […]

expand_less